RI-Malaysia Ingin Hubungan Lebih Erat, Perlindungan TKI Dijanjikan Lebih Baik
PM Ismail Sabri Yaakob melanjutkan tradisi dua pendahulunya dengan mengunjungi Indonesia dalam lawatan luar negeri perdananya. Kedua negara ingin hubungan terus membaik. Salah satu upayanya, perbaikan perlindungan TKI.
Oleh
NINA SUSILO DAN KRIS MADA
·5 menit baca
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo memberikan foto kenangan kunjungan kenegaraan kepada Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/11/2021).
BOGOR, KOMPAS — Pemerintah Malaysia kembali menunjukkan komitmen untuk mempererat hubungan dengan Indonesia. Tiga perdana menteri Malaysia sejak 2018 menjadikan RI sebagai negara pertama yang disambangi dalam kunjungan luar negeri.
Seperti dua pendahulunya, Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin, PM Ismail Sabri Yaakob memilih Indonesia sebagai tujuan lawatan luar negeri perdananya. Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menyebut lawatan PM Ismail Sabri adalah bukti komitmen Malaysia untuk mengeratkan hubungan dengan RI. Kuala Lumpur sangat ingin hubungan dengan Jakarta terus membaik di masa mendatang.
Ismail Sabri tiba di Jakarta, Selasa. Ia disambut Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (10/11/2021). Sejumlah isu dibahas, mulai dari ”isu klasik” perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, kerja sama kesehatan dan pemulihan pandemi Covid-19, isu perbatasan, hingga isu kawasan (krisis Myanmar dan Laut China Selatan).
Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman oleh para menteri dalam kerja sama bidang pendidikan serta kerja sama dan bantuan administrasi timbal balik di bidang kepabeanan.
Perlindungan TKI
Saat konferensi pers bersama, Ismail Sabri menyampaikan jaminan perlindungan TKI di Malaysia. Dalam kunjungan dua PM Malaysia sebelumnya, isu perlindungan TKI juga selalu menjadi salah satu pembahasan utama.
Ismail Sabri mengatakan, sudah ada pembenahan di negaranya, salah satunya terkait pengaturan standar minimum penyediaan perumahan dan penginapan untuk pekerja dari luar negeri, termasuk dari Indonesia.
Kementerian Sumber Manusia Malaysia juga telah menyiapkan sistem penggajian elektronik dan portal khusus untuk semua TKI dan pekerja migran di Malaysia. ”Jika ada isu yang berkaitan dengan kelewatan membayar gaji atau segala isu yang berkaitan dengan pekerja-pekerja yang tidak berpuas hati dengan employer, mereka boleh membuat aduan direct pada Kementerian Sumber Manusia,” kata Ismail Sabri.
INDONESIAN PRESIDENTIAL PALACE VIA AP
Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob memeriksa pasukan kehormatan dalam pertemuan selama kunjungan kenegaraan PM Malaysia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/11/2021).
Selain itu, para pekerja Indonesia yang sudah habis masa kerjanya di Malaysia, selama pandemi Covid-19, juga dibolehkan memilih memperpanjang izin kerja tanpa harus mengurus dari Indonesia atau kembali ke Indonesia.
Terkait hal itu, Presiden Jokowi mendorong agar nota kesepahaman mengenai kerja sama perlindungan TKI bisa segera diselesaikan. Ia juga meminta agar izin pendirian pusat pembelajaran komunitas (community learning) di Semenanjung bisa segera diterbitkan.
Isu perlindungan TKI kerap menyebabkan hubungan Jakarta-Kuala Lumpur agak tegang. Isu itu sudah bertahun-tahun menjadi ganjalan. Berkali-kali terjadi kasus pelanggaran hak sehingga, secara resmi, Indonesia memutuskan pembatasan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia.
Seperti diungkapkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Malaysia Low Kian Chuan dan Ketua Federasi Pengusaha Malaysia (MEF) Hussain Husman, yang dikutip The New Straits Times dan Malay Mail, pengusaha sektor perkebunan, konstruksi, dan manufaktur di Malaysia mengalami kesulitan tenaga kerja akibat pembatasan itu.
Low dan Hussain sama-sama menyoroti fakta jumlah tenaga kerja migran di Malaysia terpangkas 800.000 orang. Pengurangan itu dampak pembatasan izin kerja bagi migran di Malaysia. Sektor perkebunan, konstruksi, dan manufaktur paling terdampak oleh pembatasan itu. ”Warga Malaysia tidak mau bekerja di sektor itu meski tawaran upah dan subsidinya menarik,” kata Hussain.
Koridor perjalanan RI-Malaysia
Dalam pertemuan, Joko Widodo dan Ismail Sabri juga sepakat segera membuat satu koridor perjalanan antarkedua negara (travel corridor arrangement/TCA). Hal ini karena angka kasus Covid-19 di Malaysia dan Indonesia dinilai sudah membaik. ”Di awal kita memulakan Kuala Lumpur-Jakarta dan Kuala Lumpur-Bali,” kata Ismail Sabri.
AFP/ISTANA KEPRESIDENAN/LAILY RACHEV
Presiden Joko Widodo menyambut Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob dalam kunjungan kenegaraan PM Malaysia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/11/2021).
Setelah detail pengaturan selesai dibahas di tingkat menteri, TCA akan diumumkan dalam pernyataan bersama. Pembukaan perbatasan Indonesia-Malaysia pun bisa dilakukan.
Hal ini, menurut Presiden, akan dilakukan bertahap untuk mendorong pemulihan ekonomi kedua negara pascapandemi Covid-19. Dia juga menyambut baik nilai perdagangan RI-Malaysia sepanjang Januari-Agustus 2021 yang naik 49 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya.
Isu perbatasan
Isu batas negara RI-Malaysia yang tak kunjung selesai juga disampaikan Presiden. ”Kita ingin menyelesaikan negosiasi batas negara, baik darat maupun laut, supaya segera karena ini sudah agak lama, progresnya kita harap dalam waktu sesingkat-singkatnya bisa segera diselesaikan,” kata Presiden.
PM Ismail Sabri menyebut, dari empat isu terkait sengketa perbatasan maritim Malaysia-Indonesia, dua di antaranya sudah selesai. Kedua pemimpin sepakat dua isu diselesaikan dalam nota kesepahaman terlebih dahulu tanpa menunggu dua isu lainnya. Setidaknya separuh masalah terselesaikan.
AFP/ISTANA KEPRESIDENAN/LAILY RACHEV
Presiden Joko Widodo menjamu Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob dalam kunjungan kenegaraan PM Malaysia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/11/2021).
Beberapa isu lain juga dibahas dalam pertemuan empat mata Presiden Jokowi dan PM Ismail Sabri. Presiden Jokowi menyebut tukar pikiran dilakukan untuk isu terkait Myanmar, Laut China Selatan, dan sejumlah isu lain.
PM Ismail Sabri menyatakan sependapat dengan Presiden Jokowi yang mengharap masalah di Myanmar bisa diselesaikan. Malaysia sudah menampung 200.000 pengungsi Rohingya dari Myanmar. Karena itu, penyelesaian masalah Myanmar diharap bisa mengurangi jumlah pengungsi ke Malaysia.
Terkait isu Laut China Selatan, PM Ismail Sabri juga mengatakan, semua perlu diselesaikan secara diplomatik dengan menghormati aturan perundangan antarbangsa, yakni UNCLOS.
Di kawasan, selama puluhan tahun Indonesia dan Malaysia bersama Singapura selalu menjadi penggerak ASEAN. Trio Soeharto-Mahathir Mohamad-Lee Kuan Yew bekerja keras menjaga kesatuan ASEAN selama hampir dua dekade. Meski tidak ada lagi trio itu, Indonesia-Malaysia-Singapura terus berusaha menjadi penggerak ASEAN antara lain pada isu Myanmar dan penanganan pandemi Covid-19.
Dalam kunjungan kenegaraan ini, PM Ismail Sabri didampingi Menteri Luar Negeri Dato’ Saifuddin Abdullah, Menteri Senior Pertahanan Hishamuddin Hussein, dan Menteri Keuangan Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dari pihak Indonesia, hadir Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim; Menteri Sekretaris Negara Pratikno; Menteri Keuangan Sri Mulyani; serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
TANGKAPAN LAYAR
Presiden Joko Widodo mengenalkan menteri-menteri yang mendampinginya menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob. Dari kanan ke kiri adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Selain kunjungan kenegaraan, PM Ismail Sabri yang berada di Indonesia sejak 9 November sampai 11 November akan melakukan sejumlah pertemuan. Beberapa agenda adalah pertemuan dengan komunitas perdagangan dan pelaku industri utama Indonesia, pemimpin-pemimpin redaksi Indonesia, diaspora Malaysia di Indonesia, serta mengunjungi fasilitas pertahanan Indonesia di Bandung.
Di akhir pernyataan pers bersamanya, PM Ismail Sabri juga mengundang Presiden Joko Widodo untuk berkunjung ke Malaysia. Kendati mengetahui Presiden Jokowi telah dua kali ke Malaysia, tetapi dia tetap mengundang secara resmi dan berjanji akan menyambutnya.
