Kepada Presiden Jokowi, PM Malaysia Janji Jamin Perlindungan TKI
Presiden Joko Widodo menyambut kunjungan kenegaraan PM Malaysia Ismail Sabri di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu sekitar pukul 12.30. Seusai pertemuan, PM Malaysia berjanji melindungi TKI yang bekerja di negaranya.
Upacara kenegaraan dilangsungkan di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (10/11/2021), untuk menyambut kunjungan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob.
BOGOR, KOMPAS — Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob menyampaikan jaminan perlindungan tenaga kerja Indonesia atau TKI di Malaysia dalam kunjungan kenegaraannya, Rabu (10/11/2021). Tak hanya itu, sistem penggajian dan pengaduan pelanggaran hak karyawan juga disebutnya sudah disiapkan.
Presiden Joko Widodo menyambut kunjungan kenegaraan PM Ismail Sabri di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu sekitar pukul 12.30. Mobil yang membawa PM Sabri disambut pasukan berkuda dan detasemen musik yang dilanjutkan iringan tetabuhan gendang.
Upacara kenegaraan lengkap dengan prajurit berpakaian tradisional diselenggarakan kendati dengan peserta jauh lebih sedikit ketimbang sebelum masa pandemi Covid-19. Lagu kebangsaan kedua negara, ”Negaraku” dan ”Indonesia Raya” juga diperdengarkan tim Detasemen Musik Paspampres diikuti tembakan salvo.
Sebelum PM Sabri memasuki gedung induk Istana Bogor dan menuliskan nama di buku tamu, Presiden Joko Widodo memperkenalkan menteri-menteri yang mendampingi. Hadir Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim; Menteri Sekretaris Negara Pratikno; Menteri Keuangan Sri Mulyani; serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Presiden Jokowi dan PM Sabri kemudian beranjak ke beranda belakang Istana Bogor dan berbincang empat mata. Pertemuan empat mata ini berlangsung sekitar satu jam. Baru pukul 13.53 Presiden Jokowi dan PM Sabri kembali ke ruang teratai Istana Bogor dan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman oleh para menteri.
Dalam lawatan pertama ke luar negeri PM Sabri setelah dilantik 21 Agustus lalu, dua nota kesepahaman yang ditandatangani adalah kerja sama bidang pendidikan serta kerja sama dan bantuan administrasi timbal balik di bidang kepabeanan.
Presiden Joko Widodo mengenalkan menteri-menteri yang mendampinginya menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob. Dari kanan ke kiri adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim; Menteri Keuangan Sri Mulyani; serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Pada konferensi pers bersama, PM Sabri menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diterimanya, sekaligus mengucapkan selamat Hari Pahlawan kepada bangsa Indonesia. Selain itu, ia juga menyampaikan jaminan perlindungan kepada TKI yang ada di Malaysia.
Baca juga: Melekatkan Jiran Terdekat
Dia mengatakan telah ada pembenahan yang dilakukan, salah satunya pengaturan standar minimum penyediaan perumahan dan penginapan untuk pekerja dari luar negeri, termasuk dari Indonesia. Hal ini diharapkan bisa memberikan perumahan memadai untuk setiap pekerja, termasuk dari Indonesia.
Kementerian Sumber Manusia Malaysia juga telah menyiapkan sistem penggajian elektronik dan portal khusus untuk semua TKI dan pekerja migran di Malaysia. ”Jika ada isu yang berkaitan dengan kelewatan membayar gaji atau segala isu yang berkaitan dengan pekerja-pekerja yang tidak berpuas hati dengan employer, mereka boleh membuat aduan direct pada Kementerian Sumber Manusia,” tutur PM Sabri.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fkompas_tark_10924400_137_1.jpeg){kind=logo}
Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia berkumpul sebelum memasuki pesawat Hercules milik TNI AU yang menjemput mereka di Pangkalan Udara Subang, Malaysia, untuk dipulangkan ke Tanah Air, Selasa (23/12/2014). Sebanyak 495 TKI ilegal yang ditangkap Pemerintah Malaysia dipulangkan hari itu dengan lima pesawat Hercules TNI AU.
Selain itu, para pekerja Indonesia yang sudah habis masa kerjanya di Malaysia, selama pandemi Covid-19, dibolehkan memilih untuk memperpanjang izin kerja tanpa harus mengurus dari Indonesia atau kembali ke Indonesia.
Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers bersama ini juga mendorong supaya nota kesepahaman mengenai kerja sama perlindungan tenaga kerja Indonesia bisa segera diselesaikan. Selain itu, Presiden juga meminta supaya izin community learning di Semenanjung bisa segera diterbitkan sebagaimana hak pendidikan untuk semua anak.
Selain masalah perlindungan TKI, PM Malaysia juga menilai hubungan Indonesia-Malaysia yang sudah berlangsung cukup lama dan tahun depan memasuki 65 tahun perlu terus diperkuat. Salah satunya adalah kerja sama bidang kesehatan dan penanganan Covid-19.
Karena angka kasus Covid-19 di Malaysia dan Indonesia dinilai sudah membaik, Presiden Joko Widodo dan PM Sabri sepakat untuk segera membuat satu koridor perjalanan antarkedua negara atau (travel corridor arrangement/TCA).
”Saya sudah bersetuju dengan Bapak Presiden bahwa menteri-menteri akan melihat secara lebih detail supaya kita boleh memulakan membuka border. Di awal kita memulakan Kuala Lumpur-Jakarta dan Kuala Lumpur-Bali,” katanya.
Setelah detail pengaturan selesai dibahas di tingkat menteri, TCA akan diumumkan dalam pernyataan bersama. Pembukaan perbatasan Indonesia-Malaysia pun bisa dilakukan.
Baca juga: RI-Malaysia Dorong ASEAN Perlancar Perjalanan Lintas Negara
Presiden Joko Widodo dan PM Malaysia Ismail Sabri Yaakob melakukan pertemuan empat mata di beranda belakang Istana Bogor. Sebelum berbincang, keduanya sempat berfoto dan melambaikan tangan. Masker dilepas hanya untuk keperluan berfoto.
Hal ini, menurut Presiden Jokowi, akan dilakukan bertahap untuk mendorong pemulihan ekonomi kedua negara pascapandemi Covid-19. Dia juga menyambut baik nilai perdagangan Indonesia-Malaysia sepanjang Januari-Agustus 2021 yang naik 49 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya.
Ibu kota baru
Mengenai rencana Indonesia membangun ibu kota negara di Kalimantan Timur yang berbatasan dengan wilayah Malaysia, yakni Sarawak dan Sabah, PM Sabri juga meminta supaya pelaku usaha Malaysia dilibatkan. Apalagi, Indonesia dan Malaysia adalah mitra investasi yang penting dan strategis. PM Sabri juga akan bertemu dengan para pelaku bisnis utama Indonesia pada Rabu sore.
Isu batas negara Indonesia-Malaysia yang tak kunjung selesai juga disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan PM Sabri. ”Kita ingin menyelesaikan negosiasi batas negara, baik darat maupun laut supaya segera karena ini sudah agak lama, progress-nya kita harap dalam waktu sesingkat-singkatnya bisa segera diselesaikan,” tutur Presiden Jokowi.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fkompas_tark_27823821_124_0.jpeg){kind=logo}
Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meninjau perkembangan sejumlah proyek di perbatasan Indonesia-Malaysia di Entikong, Kalimantan Barat, sebelum meresmikan pos lintas batas negara (PLBN) pada Rabu (21/12/2016).
PM Sabri menyebut dari empat isu yang berkaitan dengan sengketa perbatasan maritim Malaysia-Indonesia, dua di antaranya sudah selesai. Karena itu, PM Sabri dan Presiden Jokowi sepakat supaya dua isu diselesaikan dalam nota kesepahaman terlebih dahulu tanpa menunggu dua isu lainnya. Dengan demikian, setidaknya separuh masalah terselesaikan.
Beberapa isu lain juga dibahas dalam pertemuan empat mata Presiden Jokowi dan PM Sabri. Presiden Jokowi menyebut tukar pikiran dilakukan untuk isu terkait Myanmar, Laut China Selatan, dan sejumlah isu lain.
PM Sabri menyatakan sependapat dengan Presiden Jokowi yang mengharap masalah di Myanmar bisa diselesaikan. Malaysia sudah menampung 200.000 pengungsi Rohingya dari Myanmar. Karena itu, penyelesaian masalah Myanmar diharap bisa mengurangi jumlah pengungsi ke Malaysia.
Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob dan Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bersama seusai melakukan pertemuan empat mata selama sekitar satu jam. Hal ini dilakukan dalam kunjungan kenegaraan PM Sabri ke Indonesia, Rabu (10/11/2021). Ini kunjungan ke luar negeri pertama PM Sabri setelah dilantik 21 Agustus lalu.
Terkait isu Laut China Selatan, PM Sabri juga mengatakan, semua perlu diselesaikan secara diplomatik dengan menghormati aturan perundangan antarbangsa, yakni UNCLOS.
Dalam kunjungan kenegaraan ini, PM Sabri didampingi Menteri Luar Negeri Dato’ Saifuddin Abdullah, Menteri Senior Pertahanan Hishamuddin Hussein, dan Menteri Keuangan Zafrul Tengku Abdul Aziz.
Selain kunjungan kenegaraan, PM Sabri yang berada di Indonesia sejak 9 November sampai 11 November akan melakukan sejumlah pertemuan. Beberapa agenda adalah pertemuan dengan komunitas perdagangan dan pelaku industri utama Indonesia, pemimpin-pemimpin redaksi Indonesia, diaspora Malaysia di Indonesia, serta mengunjungi fasilitas pertahanan Indonesia di Bandung.
Di akhir pernyataan pers bersamanya, PM Sabri juga mengundang Presiden Joko Widodo untuk berkunjung ke Malaysia. Kendati mengetahui Presiden Jokowi telah dua kali ke Malaysia, tetapi dia tetap mengundang secara resmi dan berjanji akan menyambutnya. Kunjungan kenegaraan diakhiri dengan jamuan makan siang yang dimulai sekitar pukul 14.00.
