Aturan Terkait Tes PCR yang Berubah-ubah Membingungkan Publik

Aturan terkait kewajiban tes PCR untuk perjalanan darat dan udara berubah-ubah dalam sepekan. Perubahan menunjukkan lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah, tak adanya perencanaan, dan minim partisipasi publik.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Pemeriksaan surat hasil tes Covid-19 milik calon penumpang kereta api di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (31/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Aturan pemerintah terkait dengan kewajiban tes usap reaksi berantai polimerase (polymerase chain reaction/PCR) yang berubah-ubah dinilai membingungkan publik. Selain terlihat tidak adanya koordinasi di antara instansi pemerintah, kebijakan yang berubah-ubah itu juga menunjukkan perencanaan yang tidak matang dan minim partisipasi publik.

Kebijakan yang berubah-ubah itu salah satunya terlihat dari aturan kewajiban PCR untuk perjalanan darat minimal 250 kilometer atau waktu perjalanan empat jam dari dan ke Pulau Jawa-Bali. Awalnya, melalui Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Nomor 90 Tahun 2021 yang terbit pada 27 Oktober 2021, PCR diharuskan. Kemudian, terbit Instruksi Mendagri Nomor 57 Tahun 2021 pada 1 November 2021 yang mencabut syarat itu dan menggantinya dengan cukup tes antigen. Kemudian, terbit lagi SE Kemenhub No 94/2021 pada 2 November 2021 yang isinya menyesuaikan dengan instruksi Mendagri.

Tak hanya untuk perjalanan darat, aturan pemerintah terkait PCR atau antigen sebelum naik pesawat terbang juga berubah-ubah.

Menurut anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, kebijakan yang berubah-ubah menunjukkan kegamangan pemerintah dalam menangani pandemi. Akibatnya, publik pun kebingungan terkait dengan kebijakan itu. ”Ini terjadi karena tidak adanya koordinasi antarinstansi,” kata Robert saat dihubungi di Jakarta.

Ia menduga, kebijakan yang berubah-ubah ini terjadi karena ada indikasi pemerintah bergerak untuk kepentingan pebisnis.

Baca juga: Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dilonggarkan, Protokol Kesehatan dan Vaksinasi Harus Lebih Kuat

DOKUMENTASI ORI

Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Robert Na Endi Jaweng.

Robert menegaskan, pemerintah harus konsisten dengan kebijakan yang dikeluarkan dan penegakannya di lapangan. Ia mencontohkan, ketika rombongan Ombudsman melakukan perjalanan dinas ke Jambi, mereka wajib tes PCR. Padahal, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri sudah diperbolehkan menggunakan tes antigen.

Ia pun mempertanyakan siapa yang memimpin penanganan pandemi Covid-19 ini. Seharusnya Kementerian Kesehatan yang mengeluarkan kebijakan penanganan pandemi Covid-19, salah satunya aturan kewajiban PCR. Kemendagri tidak bisa mengatur penanganan pandemi Covid-19.

Robert mengimbau agar pemerintah mengurangi diskresi eksekutif dalam bentuk instruksi atau surat edaran. ”Kebijakan masyarakat itu harus levelnya produk hukum yang kuat. Seharusnya ada undang-undang. Karena kebutuhan kecepatan, paling tidak peraturan menteri kesehatan atau syukur-syukur peraturan presiden. Instruksi itu rendah sekali,” katanya.

Ia berharap Presiden atau Wakil Presiden menertibkan penanganan pandemi Covid-19 dengan kebijakan yang kredibel. Kepentingan kesehatan berada di garda terdepan.

KOMPAS/DEDI MUHTADI

Netty Prasetiyani Heryawan

Hal senada diungkapkan anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Netty Prasetiyani. Ia mengatakan, penggunaan PCR adalah kebijakan yang membingungkan. Jika calon penumpang berstatus negatif Covid-19 menjadi kepentingan negara dalam pengendalian pandemi, seharusnya pemerintah memastikan kebijakan dan regulasi yang dibuat berdasarkan pandangan ilmiah agar tidak membingungkan dan memantik polemik.

Ia menegaskan, capaian vaksinasi seharusnya menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan. Sebab, selama ini masyarakat diiming-imingi bahwa vaksinasi dapat membentuk antibodi dan mencegah penularan.

”Sebaiknya pemerintah membatalkan atau menunda pemberlakuan kebijakan yang membuat kegaduhan. Kalaupun akhirnya ditetapkan perlu ada penyaringan, pilih metode yang mudah, murah, terjangkau, dan tidak memberatkan,” kata Netty.

Ia menuturkan, komponen vaksin seharusnya juga dipertimbangkan sebagai apresiasi kepatuhan masyarakat dalam penanganan pandemi. Jangan sampai masyarakat ”terhukum” oleh kebijakan pelonggaran kapasitas moda transportasi yang dibuat oleh pemerintah. Buktikan bahwa pemerintah berpihak pada keselamatan rakyat dan tidak ada motif bisnis yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Papan petunjuk layanan tanpa turun (drive-thru) tes usap di Jalan Blora, Dukuh Atas, Jakarta, Rabu (27/10/2021).

Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Jakarta, Trubus Rahadiansyah, kebijakan yang berubah-ubah tersebut terjadi karena tidak melalui perencanaan yang matang dan lemahnya kolaborasi serta koordinasi antara kementerian dan lembaga.

”Mereka justru berkompetisi dan mencari panggung sehingga masyarakat jadi bingung. Menurut saya, kebijakan (terkait PCR) yang dibuat pemerintah minim partisipasi publik,” kata Trubus.

Ia menambahkan, masyarakat menjadi semakin bingung karena komunikasi publik dari pemerintah sangat lemah. Di sisi lain, publik sudah cerdas, bahkan ada yang melakukan riset.

Trubus mengungkapkan, minimnya partisipasi publik membuat kebijakan yang dikeluarkan menjadi tidak transparan. Hal tersebut terlihat dari harga PCR dan kewajiban penggunaannya yang berubah-ubah.

KOMPAS/KRISTI UTAMI

Seorang aparatur sipil negara (ASN) mengambil hasil tes usap di laboratorium tes reaksi berantai polimerase (PCR) RSUD Kardinah, Kota Tegal, Jateng, Senin (18/10/2021). Laboratorium yang baru diresmikan Senin itu ditargetkan bisa mengetes hingga 288 sampel per hari.

Ia menegaskan, aturan kewajiban PCR seharusnya dikeluarkan Kemenkes, bukan Kemendagri. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Segala urusan kesehatan ada di bawah wewenang Kemenkes.

Trubus mengatakan, setiap kementerian memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Mereka tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang menjadi wewenang kementerian lain.

Baca juga: Mencari Model Pemerintahan di Masa Pandemi

Kompas sudah meminta tanggapan terkait aturan PCR kepada Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro dan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, tetapi tidak direspons.