Kasus Adelin Lis akan dibahas Ombudsman RI guna memutuskan apakah kasus itu akan ditindaklanjuti. ORI didorong menangani dugaan malaadministrasi paspor dan respons lambat KBRI atas surat Imigrasi Singapura.

Kenaikan kasus positif Covid-19 disikapi dengan berbagai pembatasan di Jabodetabek. Ombudsman meminta segera ada pembatasan ketat dengan menutup tempat wisata.

Nurul Ghufron mewakili KPK memberikan penjelasan kepada Ombudsman terkait dugaan malaadministrasi dalam penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan, alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara.

Pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) diminta kooperatif memenuhi panggilan Ombudsman dan Komnas HAM.

Sebagian pegawai KPK meminta agar pimpinan KPK menunda pelantikan mereka menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang sediakanya diadakan pada 1 Juni. Permintaan ini pun didukung masyarakat sipil dan kalangan akademisi.

Tak kunjung ditindaklanjutinya arahan Presiden Joko Widodo terkait 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan berisiko menguatkan kecurigaan publik bahwa KPK dilemahkan.

Lima pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi diadukan ke Ombudsman RI karena diduga melakukan malaadministrasi dalam tes wawasan kebangsaan. ORI berjanji akan menangani pengaduan itu secara obyektif dan independen.

Notaris, pegawai di kantor kecamatan, dan BPN, yang memeriksa dokumen pertanahan, harus melakukan pemeriksaan secara teliti. Pemeriksaan harus ketat, mencegah penggunaan dokumen palsu oleh mafia tanah. 

Dimulainya sekolah tatap muka akan semakin berisiko meningkatkan penularan Covid-19 pada anak. Masyarakat perlu paham betapa seriusnya keadaan saat ini.

Pelaporan anonim diperkuat. Pengawas internal atau inspektorat harus dipaksa untuk menjamin kerahasiaan para pelapor.