Penyelenggara layanan publik di Jambi berupaya menghindari penyebaran Covid-19 lewat pemanfaatan layanan daring. Namun, upaya itu perlu dibarengi dengan petugas yang responsif.

Ujung laporan ke Ombudsman RI ditemukan malaadministrasi Kejagung, Polri, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, serta PN Jakarta Selatan saat proses eksekusi terpidana Joko Tjandra. Perbaikan pun ditunggu 30 hari.

Ombudsman RI menilai kasus diskriminasi pelayanan publik yang masuk kategori malaadministrasi masih sering terjadi, antara lain izin pendirian rumah ibadah dan diskriminasi pendidikan anak-anak penghayat.

Konversi pulsa menjadi uang masih luput dari perhatian operator dan regulator. Perlu UU Perlindungan Data Pribadi untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan dari aktivitas konversi pulsa menjadi uang tunai.

Situasi krisis akibat pandemi Covid-19 seharusnya bisa menjadi momentum memperbaiki tata kelola birokrasi dan upaya percepatan pemberantasan korupsi. Hal ini untuk mencegah korupsi penyaluran dana mitigasi Covid-19.

Pelanggar protokol kesehatan di Bali bakal dijerat sanksi dan denda administratif. Tujuannya, meyakinkan semua kalangan bahwa penanganan Covid-19 di Bali dilakukan serius dan ketat.

Ada ketidakadilan pemberian bantuan sosial. Salah satunya, kuota bantuan untuk pekerja aktif sampai 15,7 juta orang, sedangkan untuk pekerja ter-PHK dan pekerja informal hanya 5,6 juta orang.

Sebanyak 1.621 laporan diterima Posko Pengaduan Daring Covid-19 Ombudsman Republik Indonesia yang dibuka sejak 29 April 2020 hingga 31 Juli 2020. Dari jumlah tersebut, 1.346 laporan terkait bantuan sosial.

Keterlibatan semua pihak dibutuhkan agar kasus Joko Tjandra tak terulang sekaligus agar buronan sejak 2009 tersebut bisa segera ditangkap.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono menegaskan, siapa saja anggota yang terlibat dan jenis pelanggarannya akan diungkapkan ke publik oleh tim Divisi Propam.