Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Multimedia
Tutur Visual
Infografik
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
ombudsman
Bagikan
Pelanggaran Administrasi di Sektor Perekonomian Masih Tinggi
Pemerintah perlu mendorong upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan akibat masih tingginya laporan terkait malaadministrasi.
Ekonomi
路
Kewenangan OJK sebagai Penyidik Tunggal Jasa Keuangan Buka Celah Penyelewengan
UU PPSK amanatkan OJK jadi satu-satunya lembaga yang bisa menyidik tindak pidana di jasa keuangan. Ombudsman RI memandang, kewenangan itu rawan timbulkan penyelewengan. Sebab, sebagai regulator, OJK juga jadi eksekutor.
Politik & Hukum
路
Perlu Ada Kepastian Waktu dalam Proses Izin Usaha Tambang
Pertambangan merupakan kegiatan usaha dengan risiko tinggi, banyak persyaratan yang perlu dipenuhi. Namun, ketidakpastian regulasi kerap kali membuat tujuan penyederhanaan perizinan justru lebih kompleks.
Ekonomi
路
Izin Tambang Bermasalah
Ada problem pengalihan kewenangan izin usaha pertambangan dari pemerintah kabupaten atau kota ke pemerintah provinsi dan pusat yang tidak memenuhi asas profesionalitas, ketelitian, dan transparansi.
Ekonomi
路
Hasil Evaluasi Penjabat Kepala Daerah Kurang Memuaskan
Kemendagri telah melakukan evaluasi terhadap 58 penjabat kepala daerah. Dari jumlah tersebut, satu penjabat kepala daerah diganti karena tidak memenuhi parameter dalam evaluasi.
Politik & Hukum
路
Iklan
Rekomendasi Ombudsman Terkait Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dinanti
Berdasarkan Peraturan Ombudsman RI Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi atas Prakarsa Sendiri, seharusnya ORI memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait pengangkatan penjabat kepala daerah.
Politik & Hukum
路
Ombudsman Telaah Laporan Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto
Apabila syarat formil dan materiil sudah lengkap, laporan masyarakat sipil mengenai pemberhentian hakim konstitusi Aswanto akan masuk pada pleno pimpinan Ombudsman RI.
Politik & Hukum
路
Pemerintah Dinilai Melanggengkan Malaadministrasi dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah
Ombudsman RI menilai, pemerintah melanggengkan malaadministrasi karena terus mengangkat penjabat kepala daerah dengan mengabaikan tindakan korektif yang diminta Ombudsman dan putusan Mahkamah Konstitusi.
Politik & Hukum
路
Mendagri Abaikan ORI, Perludem Minta Rekomendasi Segera Dikirim ke Presiden
Rekomendasi seharusnya sudah dikirim sejak awal September lalu. Rekomendasi ke Presiden penting karena Mendagri mengabaikan permintaan tindakan koreksi akibat malaadministasi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah.
Politik & Hukum
路
Ombudsman Segera Kirim Rekomendasi ke Presiden
Ombudsman RI menilai Mendagri belum sepenuhnya menjalankan tindakan korektif sesuai masukan ORI terkait pengangkatan penjabat kepala daerah. ORI akan mengirim rekomendasi ke Presiden dan DPR.
Politik & Hukum
路
Lihat Lainnya
Iklan