logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Pemkot Denpasar melibatkan satgas gotong royong di setia desa dan banjar di Kota Denpasar untuk bersama-sama mengawasi pelaksanakaan kebijakan PKM. Kota Denpasar termasuk daerah yang menerapkan kebijakan PKM.

Memuat data...

Jangan sampai terjadi malaadministrasi dalam distribusi vaksin dan proses vaksinasi Covid-19 di Jambi. Masyarakat agar segera melapor jika menemukan adanya indikasi.

Memuat data...

Pandemi Covid-19 mendorong masyarakat mengurangi kontak fisik dan bergerak cepat. Hal ini turut mengubah perilaku masyarakat dalam membuat laporan terkait pelayanan publik kepada Ombudsman.

Memuat data...

Warga RW 018 Perumahan Acropolis Karadenan, Cibinong, Bogor, memprotes pembangunan Rumah Sakit Islam Aysha di tengah permukiman. Selain diduga ada aturan yang dilewati, warga khawatir lingkungan sekitar terdampak,

Memuat data...

Selama pandemi Covid-19, Ombudsman Lampung menerima 78 laporan dari masyarakat. Laporan yang masuk didominasi permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial.

Memuat data...

Presiden Jokowi diminta membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki kasus penembakan enam anggota FPI. Koalisi Masyarakat Sipil menduga telah terjadi ”extrajudicial killing” dalam kasus tersebut.

Memuat data...

KPU Provinsi Bali memastikan protokol kesehatan pencegahan penyakit Covid-19 diterapkan di seluruh TPS. Seluruh penyelenggara pilkada serentak 2020 sudah diperiksa dan dipastikan sehat ketika bertugas.

Memuat data...

Presiden Jokowi menyerahkan 18 nama calon anggota Ombudsman RI untuk dipilih DPR. Mensesneg Pratikno melalui video yang disiarkan saluran Youtube resmi Sekretariat Negara menyatakan, surat sudah diserahkan ke DPR.

Memuat data...

Penyelenggara layanan publik di Jambi berupaya menghindari penyebaran Covid-19 lewat pemanfaatan layanan daring. Namun, upaya itu perlu dibarengi dengan petugas yang responsif.

Memuat data...

Ujung laporan ke Ombudsman RI ditemukan malaadministrasi Kejagung, Polri, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, serta PN Jakarta Selatan saat proses eksekusi terpidana Joko Tjandra. Perbaikan pun ditunggu 30 hari.

Halaman 1