Situs BSSN Diretas, DPR Minta Evaluasi yang Serius

DPR meminta Badan Siber dan Sandi Negara evaluasi secara serius kasus peretasan yang terjadi pada situs Pusat Malware Nasional milik BSSN. Evaluasi ini berkaitan dengan kecanggihan alat, serta kualitas bahan.

KOMPAS/SUPRIYANTO

Supriyanto

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat meminta kepada Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN agar mengevaluasi secara serius kasus peretasan yang terjadi pada situs Pusat Malware Nasional milik BSSN. Evaluasi ini berkaitan dengan kecanggihan alat, serta kualitas sumber daya manusia, yang perlu dimiliki oleh lembaga penjaga keamanan siber nasional tersebut.

Sebelumnya telah diberitakan, situs Pusat Malware Nasional (Pusmanas) milik BSSN mengalami peretasan berupa perubahan halaman muka (defacement). Dari hasil tangkapan layar yang diterima Kompas, di halaman muka situs terdapat tulisan, ”Hacked by theMx0nday. NSA da indonesia pwnetada KKKKKKKKKKKK. Son1x was here 3:),”.

Kompas

Akun Twitter @son1x777 kali pertama membagikan hasil tangkapan layar serangan terhadap situs BSSN, pada Senin (25/10/2021). Adapun, situs yang diretas merupakan situs Pusat Malware Nasional (Pusmanas) milik BSSN, https://pusmanas.bssn.go.id/.

Baca Juga: Tren Peretasan Medsos

Selain itu, peretas juga menyisipkan pernyataan berupa penghinaan terhadap negara dan menyebut bahwa aksi ini merupakan aksi balasan bagi peretas Indonesia yang telah meretas situs Brasil. Belakangan diketahui, tangkapan layar tersebut diunggah oleh akun Twitter @son1x777 pada 20 Oktober 2021.

Peretas juga menyisipkan pernyataan berupa penghinaan terhadap negara dan menyebut bahwa aksi ini merupakan aksi balasan bagi peretas Indonesia yang telah meretas situs Brasil.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Effendi Simbolon, saat dihubungi di Jakarta, Senin (25/10/2021), mengatakan, tugas pokok dan fungsi BSSN tidak hanya menjaga jaringan di lembaganya sendiri, melainkan juga jaringan penyelenggara negara lain. Bahkan, BSSN bertanggung jawab juga melindungi kepentingan masyarakat di ranah siber.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Anggota DPR, Effendi Simbolon

Oleh karena itu, jika kasus peretasan itu justru terjadi di dalam tubuh BSSN, menurut Effendi, itu merupakan kesalahan yang sangat fatal dan menunjukkan ketidakprofesionalan BSSN. Evaluasi yang sangat serius dibutuhkan agar kasus serupa tak terulang kembali, apalagi terjadi di kementerian/lembaga lain.

”Bagaimana mau menjadi pelindung, lho dia sendiri tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Ini perlu evaluasi yang sangat serius bagi BSSN. Jika tidak, keamanan siber kita akan rapuh. Seluruh anak bangsa pun menjadi khwatir karena tidak terjamin keamanannya di ranah siber,” ujar politisi senior PDI-P ini.

Bagaimana mau menjadi pelindung, lho dia sendiri tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Ini perlu evaluasi yang sangat serius bagi BSSN. Jika tidak, keamanan siber kita akan rapuh. Seluruh anak bangsa pun menjadi khwatir karena tidak terjamin keamanannya di ranah siber.

Masih lemah

Anggota Komisi I DPR dari PDI-P, TB Hasanuddin, pun menambahkan, jika berbicara soal peretasan, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian, yakni kecanggihan alat dan kualitas sumber daya manusia. ”Nah, keduanya ini, di kita, diakui (BSSN) masih lemah,” tuturnya.

Di tengah situasi itu, BSSN tentu membutuhkan biaya yang besar untuk dapat merevolusi alat perlengkapan juga meningkatkan kualitas SDM. Namun, anggaran BSSN sangat kecil, yakni sekitar Rp 500 miliar pada 2022. Padahal, kebutuhan lembaga tersebut sekitar Rp 3,5 triliun.

”Jadi, bagaimanapun, ya, sulit melawan peretas-peretas ini karena mereka semakin canggih dan mahal juga alat-alatnya,” tutur Hasanuddin.

Hasanuddin pun mengaku prihatin dengan kasus peretasan yang terjadi di situs BSSN. Artinya, lanjut dia, lembaga negara lain juga menjadi sangat rawan diretas. ”Kalau yang tugas melindungi saja, misalnya, kena serang, ya, menjadi dipertanyakan juga kemampuannya melindungi lembaga lain,” katanya.

Menjadi catatan

Saya harap agar segera dan terus ditingkatkan kemampuan SDM BSSN dengan ditopang infrastuktur dan teknologi yang mumpuni bagi kemanan siber Indonesia secara terintegrasi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Kharis Almasyhari pun mengaku prihatin dengan kasus peretasan situs Pusmanas milik BSSN. Ini mengingat situs tersebut adalah situs yang menjadi garda terdepan dalam anti-peretasan. ”Ini menjadi catatan untuk kami di Komisi 1 DPR,” ujar Kharis.

Baca Juga: Mencegah Peretasan Laman Pemerintah

Kharis menekankan, kondisi keamanan siber di Indonesia yang lemah bukan hanya tergambar dari rentetan kasus kebocoran data penduduk yang terjadi berulang kali dalam beberapa waktu terakhir atau peretasan situs milik negara.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Tangkapan layar situs komunitas peretas zone-h.org. Penelusuran di situs tersebut menunjukkan, pada periode 1 Desember 2020-4 Agustus 2021 telah terjadi 33.748 kali peretasan yang pernah dilakukan pada situs berdomain .go.id.

Namun, menurut laman National Cyber Security Index (NCSI) yang dirilis pada September 2021, Indonesia berada pada peringkat 77 dari 160 negara di dunia soal keamanan siber nasional. Indonesia memiliki skor 38,96 dan angka itu jauh di bawah sejumlah negara tetangga Asia Tenggara lainnya.

”Saya harap agar segera dan terus ditingkatkan kemampuan SDM BSSN dengan ditopang infrastuktur dan teknologi yang mumpuni bagi kemanan siber Indonesia secara terintegrasi,” ujar Kharis.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Wakil Ketua Komisi 1 DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Kharis Almasyhari

Kharis pun menyadari, semua itu perlu didukung dengan anggaran yang maksimal. Oleh karena itu, Komisi 1 DPR akan terus berupaya agar BSSN yang dibebankan keamanan siber perlu daya dukung optimal.

”Sulit menuju keamanan siber yang tangguh kalau tidak ditopang anggaran yang maksimal. Oleh karena itu, saya sebagai salah satu  pimpinan Komisi I DPR RI mendukung penuh peningkatan anggaran BSSN,” katanya.