Serangan siber rentan terjadi. Bawaslu di sejumlah daerah pernah menerima serangan siber. Sebanyak 116 serangan berimbas pada kerja-kerja Bawaslu.

BSSN mengimbau masyarakat agar tidak terlalu cepat merespons berita yang tidak jelas sumbernya. Apalagi berita yang menyebarkan ujaran kebencian dan kabar bohong.

Portal Satu Data Indonesia telah diluncurkan dan UU Pelindungan Data Pribadi sudah diundangkan. Selanjutnya, pemerintah semestinya menginisiasi proses pembenahan sistem manajemen data yang sedang berjalan.

Hingga saat ini pemerintah belum memberikan keterangan terkait dugaan kebocoran data dari aplikasi MyPertamina dan Peduli Lindungi. Komisi I DPR, menurut rencana, akan memanggil pengendali data untuk bahas hal ini.

Pengesahan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi harus diimbangi dengan implementasi penguatan keamanan siber agar kebocoran data pribadi dapat diminimalkan.

Sejak kasus kebocoran data yang melibatkan akun peretas Bjorka mengemuka di media massa dan menjadi atensi publik, ada perubahan sikap dari kementerian dan lembaga.

Kebocoran data pribadi masih terus terjadi. Hanya sebagian kecil instansi pemerintah yang menindaklanjuti notifikasi serangan siber dari Badan Siber dan Sandi Negara.

Respons kementerian/lembaga terhadap peringatan serangan siber dari BSSN masih minim. Kondisi itu menyebabkan kerentanan terhadap serangan siber, dan mengindikasikan permasalahan pada tata kelola keamanan siber.