Situs resmi salah satu instansi Pemerintah Indonesia menduduki peringkat teratas terkait data pengguna yang bocor. Data tersebut bocor karena pengguna situs terinfeksi ”malware”.

BSSN adalah lembaga yang dibentuk untuk menjaga keamanan siber. Apalagi, BSSN adalah lembaga yang berada di bawah pemerintah, bukan lembaga independen.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kian dibutuhkan di tengah maraknya peretasan yang tak hanya mengancam data masyarakat, tetapi juga negara.

Anomali trafik internet atau usaha yang mencurigakan untuk menginfeksi keamanan siber menunjukkan tren kenaikan. Meski tidak selalu berhasil menimbulkan serangan, anomali trafik internet perlu diwaspadai.

According to BSSN data, phishing is one of the most widely used methods to steal personal data. This type of attack exploits the weakest part of cybersecurity, namely users.

Peretasan terus meningkat tiga tahun terakhir. Selain segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi, kondisi itu juga harus disikapi dengan meningkatkan kehati-hatian, misalnya saat memakai akun surel kantor.

Pemerintah dan DPR sudah memulai pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi pada Februari 2020. Namun, hingga saat ini, pembahasan RUU tersebut belum juga tuntas.