Warganet semestinya awas, cerdas, dan kritis terhadap informasi-diri yang dipublikasikan di dinding media sosialnya. Data yang terpampang rawan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Tak pernah ada penyebab tunggal pada kebocoran data. Peretasan sistem biasanya sudah dilakukan jauh hari. Karena itu, pengelola sistem elektronik harus ikut bertanggung jawab. Perlu ada sanksi atas semua pihak terlibat.

Serangan siber terhadap akun media sosial pegiat antikorupsi sulit ditandingi. Ini jadi kabar buruk bagi demokrasi. Terlebih serangan terjadi saat pegiat menggunakan haknya berpendapat terkait pemberantasan korupsi.

Data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan diperjualbelikan dalam forum peretas, Raids Forum. Pemerintah didesak menyelidiki dengan tuntas kebocoran data penduduk yang diduga berasal dari daftar anggota BPJS Kesehatan.

"Ransomware" sudah bukan persoalan enkripsi, tetapi ancaman pembocoran data yang tertarget dengan nilai tebusan atau ransom super tinggi.

Clubhouse dinilai menjadi contoh terbaru penyalahgunaan akses API akibat antisipasi keamanan yang kurang. Ini insiden ketiga dalam sepekan terakhir setelah Facebook dan Linkedin.

Pemerintah disebut terlalu banyak dikecualikan dalam kewajiban yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Dalam soal pelindungan data pribadi, pemerintah juga perlu diawasi secara ketat.

Apple telah merilis pembaruan yang menutup celah keamanan pada sistem operasi iOS. Celah keamanan ini diduga telah dieksploitasi oleh para peretas.

DPR dan pemerintah akan segera mengebut pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi, termasuk membahas hal-hal krusial. Salah satunya ialah mengenai keberadaan otoritas pengawas pengelolaan data pribadi.

Saat ini, kesadaran mengenai pengamanan data pribadi ini pun menjadi persoalan tersendiri di tengah masih rendahnya literasi digital masyarakat. Negara perlu hadir melindungi data pribadi warganya