Perlindungan terhadap wartawan dan media semakin perlu diperhatikan karena rentannya pers masa kini. Bagaimanapun media merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dari kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Transparansi mengenai celah keamanan dan mekanisme ”bug bounty” diyakini akan meningkatkan keamanan platform digital. Kerja sama dengan publik justru akan meningkatkan keamanan siber bagi pengguna platform digital.

Algoritma menjadi juru ramal hebat karena ia tahu selera, kehendak, sentimen, serta hasrat manusia, lebih tahu dari manusia itu sendiri. Agenda urgen bangsa Indonesia adalah menyusun regulasi perlindungan data pribadi.

Peretasan terhadap pihak yang kritis terhadap pemerintah serta kehadiran pendengung media sosial menimbulkan pro dan kontra di ruang publik. Hal itu seolah jadi ujian kedewasaan demokrasi di ruang siber.

Dalam penanggulangan wabah korona, perlu digalang persatuan dan soliditas komponen bangsa. Namun, rasionalitas ilmiah dan kebebasan berpendapat juga baik untuk terus menjadi perhatian bersama.

Serangan digital kerap ditujukan kepada siapa saja yang mengkritik kebijakan pemerintah, terutama media dan wartawan. Negara melalui aparat penegak hukum punya tanggung jawab untuk mengusutnya.

Peretasan terhadap situs berita Tempo dinilai sebagai gangguan dan ancaman terhadap kebebasan pers. Kasus ini juga menegaskan perlunya perlindungan negara terhadap pers

Kondisi sosial dan ekonomi yang tidak menentu dinilai menjadi wadah pertumbuhan yang subur bagi serangan siber di dunia. Interpol menduga serangan siber justru akan terus kian meningkat.

Pembobolan data pribadi kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, data milik lebih dari 890.000 orang yang diduga nasabah Kreditplus bocor dan terbuka di situs kriminal.

Data pribadi ialah sesuatu yang sangat sensitif dan cenderung dirahasiakan. Jika data itu bocor, apalagi tersebar di media sosial, pasti menimbulkan kekhawatiran pemiliknya. Karena itu, perlindungan negara dibutuhkan.