Birokrasi Dinilai Semakin Modern

Sejak Orde Baru, kualitas birokrasi dinilai semakin modern. Birokrasi menjadi instrumen dalam proses pembangunan. Sayangnya, Indonesia masih memiliki penyakit korupsi dan sulit berkoordinasi.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Diskusi bertajuk ”Memaknai Kemerdekaan Bangsa di Tengah Tantangan Pandemi Covid-19” yang diselenggarakan oleh Narasi Institute secara daring, Jumat (13/8/2021). Hadir sebagai pembicara Guru Besar Ekonomi IPB University Didin S Damanhuri, anggota DPR Fadli Zon, pengamat pendidikan Abdul Malik, serta Direktur Studi Pengembangan Talenta dan Brainware Universitas Indonesia Taufik Bahaudin.

JAKARTA, KOMPAS — Kualitas birokrasi di Indonesia dinilai semakin modern sejak Orde Baru yang berlanjut di era Reformasi. Meskipun demikian, masih ada persoalan yang harus dibenahi seperti korupsi dan kebiasaan mempersulit masyarakat.

Guru Besar Ekonomi IPB University Didin S Damanhuri mengatakan, sejauh ini birokrasi di Indonesia mampu berkembang semakin modern. ”Yang patut disyukuri birokrasi juga berkembang, intensitasnya tinggi sejak zaman (Presiden) Soeharto dan dilanjutkan di era Reformasi. Pemerintahan semakin modern,” kata Didin, Jumat (13/8/2021).

Yang patut disyukuri birokrasi juga berkembang, intensitasnya tinggi sejak zaman (Presiden) Soeharto dan dilanjutkan di era Reformasi. Pemerintahan semakin modern.

Pernyataan tersebut disampaikan Didin dalam diskusi bertajuk ”Memaknai Kemerdekaan Bangsa di Tengah Tantangan Pandemi Covid-19” yang diselenggarakan oleh Narasi Institute. Hadir juga dalam diskusi tersebut, anggota DPR RI Fadli Zon, pengamat pendidikan Abdul Malik, serta Direktur Studi Pengembangan Talenta dan Brainware Universitas Indonesia Taufik Bahaudin.

Didin menuturkan, birokrasi berada di tengah-tengah antara kepentingan politik dan ekonomi. Kemajuan birokrasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran serta masyarakat sipil yang sudah lahir sebelum kemerdekaan. Mereka membuat birokrasi menjadi sumber dari politik dan sosial.

Baca juga: Politisasi Birokrasi Masih Jadi Persoalan

LEMHANNAS.GO.ID

Didin S Damanhuri

Ia menegaskan, birokrasi menjadi instrumen dalam proses pembangunan. Sayangnya, Indonesia masih memiliki penyakit korupsi dan sulit berkoordinasi. Bahkan, muncul pemikiran mengapa harus dipermudah kalau bisa dipersulit.

Secara terpisah, Sekretaris Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, aparatur sipil negara perlu semakin menyadari bahwa mereka adalah pelayan masyarakat dan mengabdi kepada negara.

Baca juga: Sering Tumpang Tindih, Regulasi Pemda Perlu Ditinjau Dengan e-Perda

Hasil kinerja ASN akan tecermin dari kepuasan masyarakat yang dilayani. ”Kesadaran moral ASN sebagai pelayan publik harus menjadi dasar dalam menjalankan peran penting ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional,” kata Dwi melalui keterangan tertulis.

Ia menuturkan, agenda transformasi ini membutuhkan dukungan semua pihak untuk menuju birokrasi berkelas dunia pada 2024. Transformasi yang dibutuhkan mulai dari struktural, kultural, hingga digital. Adaptasi juga diperlukan untuk setiap kebijakan dan kompetensi ASN di segala level. Selain itu, ASN juga perlu mengadopsi sistem dan teknologi yang selalu berkembang.

Kebahagiaan rakyat

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Wakil Ketua DPR Fadli Zon

Anggota DPR, Fadli Zon, menuturkan, kemerdekaan saat ini tidak dapat hanya dimaknai sebagai merdeka dari penjajahan. Ia mengutip pernyataan Wakil Presiden pertama Indonesia Mohammad Hatta yang menyatakan, tujuan dari kemerdekaan yakni kebahagiaan rakyat, kesejahteraan, kebebasan, dan perdamaian.

Kebahagiaan mencakup pada kecukupan pangan, papan, sandang, akses kesehatan, dan jaminan hari tua. Sementara itu, kesejahteraan rakyat terkait dengan jaminan hidup. Terkait hal ini, kehadiran negara sangat penting yang ditunjukkan dengan tidak ada lagi kelaparan dan kemiskinan.

Kesejahteraan rakyat terkait dengan jaminan hidup. Terkait hal ini, kehadiran negara sangat penting yang ditunjukkan dengan tidak ada lagi kelaparan dan kemiskinan.

Baca juga: Perombakan Birokrasi Butuh Upaya dan Konsekuensi Besar

Kebebasan menjadi paling hakiki. Rakyat memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan menjalankan ibadah. Fadli menegaskan, tujuan dari itu semua adalah kedamaian.

”Apakah kita berada di dalam satu trek? Ya harus dilihat masyarakat semakin bebas berekspresi, kemerdekaan berpendapat. Apakah masyarakat aman, nyaman, damai?” tutur Fadli.