Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Institute
Baru
Beranda
Polhuk
Pemilu
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Multimedia
Tutur Visual
Infografik
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Siaran Langsung
Lainnya
#birokrasi
Bagikan
M Taufik Umumkan Sendiri Penggantian Dirinya
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik umumkan penggantian dirinya dalam Rapat Paripurna DPRD DKI, Selasa (26/4/2022). Ia akan digantikan Rany Mauliani yang sebelum ini sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI.
Metropolitan
·
Ketua DPR: Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Harus Bebas Kepentingan Politik
Pemahaman akan kebutuhan masyarakat daerah tak cukup menjadi pertimbangan dalam mengangkat penjabat kepala daerah. Bebas dari intervensi politik juga mesti menjadi pertimbangan.
Politik & Hukum
·
Risiko Korupsi Tinggi, Alarm bagi Tata Kelola Pemerintahan
Hasil Survei Penilaian Integritas tahun 2021 menunjukkan korupsi pengadaan barang dan jasa terjadi di 100 persen instansi pemerintah pusat dan daerah. Ini menjadi alarm bagi pemerintah ataupun aparatur negara.
Politik & Hukum
·
Menpan dan RB: Semua Kota/Kabupaten Wajib Punya Mal Pelayanan Publik
Lima tahun mendatang, semua kota/kabupaten ditargetkan sudah mendirikan mal pelayanan publik. Adapun MPP adalah wujud komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi dan layanan publik.
Nusantara
·
Membongkar Birokrasi ”Red Tape”
Kondisi ”over regulated” dalam birokrasi telah menyebabkan ”red tape” yang jadi ancaman bagi peningkatan daya saing Indonesia dan upaya membentuk pemerintahan bersih dan melayani. Perlu reformasi birokrasi ”red tape”.
Artikel Opini
·
Jumlah ASN untuk Calon Penjabat Kepala Daerah Melebihi Kebutuhan
Berdasarkan data Kemendagri, saat ini tersedia 4.626 ASN JPT pratama dan 622 ASN JPT madya yang memenuhi kriteria sebagai penjabat kepala daerah menggantikan bupati dan gubernur yang masa jabatannya berakhir tahun 2022.
Nusantara
·
46.259 Struktur Organisasi Birokrasi Dirampingkan
Hingga akhir 2021, terdapat 46.259 struktur organisasi yang telah disederhanakan. Perampingan pun terus bergulir. Namun, jumlah struktur yang disederhanakan belum bisa digunakan sebagai parameter peningkatan pelayanan.
Politik & Hukum
·
Korupsi Kepala Derah Gerus Kepercayaan Publik pada Pemerintah
Mendagri Tito Karnavian menyebut korupsi kepala daerah terjadi karena sistem administrasi yang tak transparan. Hal ini dapat diatasi dengan perbaikan sistem agar lebih transparan sehingga bisa mengurangi pertemuan.
Politik & Hukum
·
”Hengki Pengki” Berujung Korupsi
Kemendagri mencatat, calon kepala daerah mengeluarkan modal Rp 20 miliar-Rp 100 miliar untuk mengikuti pilkada. Sementara temuan KPK menunjukkan, 82 persen peserta Pilkada 2015 didukung oleh sponsor.
Politik & Hukum
·
Kedepankan Sistem Merit dalam Pengisian Penjabat Kepala Daerah
Seleksi untuk pengisian penjabat kepala daerah perlu dilakukan untuk menjamin orang-orang yang menjadi penjabat adalah orang-orang terbaik dan dapat menjamin netralitas ASN saat Pemilu 2024.
Politik & Hukum
·
Lihat Lainnya