Penularan Covid-19, jika tidak dihadapi dengan transformasi birokrasi, bisa menyebabkan pelayanan publik dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan terganggu. Sejumlah penyelenggara negara kini sudah terpapar Covid-19.

Netralitas ASN adalah salah satu faktor penentu kualitas demokrasi dan kontestasi Pilkada 2020. Terkait hal itu, Kementerian Dalam Negeri menolak 4.156 usulan mutasi aparatur sipil negara dari pemda menjelang pilkada.

Dihadapkan pada persoalan pandemi Covid-19, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggugah kepala daerah untuk memiliki rasa krisis. Dengan demikian, penanganan pandemi dan dampak-dampak yang ditimbulkannya lebih cepat.

Enam bulan di tengah pandemi Covid-19, modal sosial kepuasan publik terhadap pemerintah masih cukup tinggi. Namun, hal ini bisa tergerus bila persoalan tata kelola dan birokrasi tak kunjung teratasi.

Hasil jajak pendapat ”Kompas” menunjukkan, 9 dari 10 responden setuju jika birokrasi lebih ringkas dan ramping. Gemuknya birokrasi dikhawatirkan menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan program

Di tengah pandemi Covid-19, perubahan terhadap birokrasi harus dilakukan agar birokrat tidak terbelenggu dengan kebiasaan lama dan takut menciptakan terobosan baru karena khawatir terjerat masalah hukum.

Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X meminta aparatur birokrasi bersedia menerima kritik dengan lapang dada. Aparatur birokrasi juga diminta menempatkan diri sebagai pelayan publik.

Efektivitas kerja pemerintahan tak cukup hanya dengan perampingan birokrasi. Perlu perubahan budaya kerja, selain mengatasi disharmoni regulasi dan koordinasi antarinstansi.

Mental birokrasi pemerintahan di Nusa Tenggara Timur masih rendah dalam melayani masyarakat dibanding hak yang mereka terima. Pegawai negeri sipil yang bekerja rajin dapat gaji sama dengan PNS yang malas kerja.

DPR mendukung upaya pemerintah melanjutkan perampingan birokrasi dengan melebur sejumlah lembaga nonstruktural. Namun, DPR meminta perampingan lembaga tersebut dilakukan berdasarkan audit kinerja yang terukur.