Kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

PPPK merupakan jalan keluar bagi masih banyaknya guru honorer yang status dan kesejahteraannya belum terlindungi. Karena itu, DPR meminta pemerintah pusat segera mendorong pemda agar memasukkan usulan formasi guru PPPK.

Memuat data...

Indonesia masih tertinggal dalam digitalisasi layanan publik. Pemerintah pun berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital penyelenggaraan pemerintahan.

Memuat data...

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sambutannya di acara Malam Anugerah ASN 2020, Senin, mengatakan, birokrasi yang sederhana, gesit, dan berorientasi pada hasil dan manfaat diperlukan di tengah perubahan akibat pandemi.

Memuat data...

Pemerintah Kota Palembang membuka Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempermudah proses investasi. Layanan itu diharapkan memangkas ribetnya pengurusan perizinan serta mendongkrak kembali invetasi yang sempat terpuruk.

Memuat data...

Kemenpan dan RB menerima ratusan ribu usulan formasi CPNS untuk rekrutmen pada 2021 dari instansi pusat dan daerah. Bersama BKN, Kemenpan dan RB akan memilah apakah usulan itu didasarkan kebutuhan atau hanya keinginan

Memuat data...

Jaya Setiawan Gulo boleh disebut ASN keren. Ia memiliki banyak prestasi internasional dan aktif di berbagai komunitas sosial. Ia melakukan itu untuk mengubah citra negatif ASN dan birokrasi.

Memuat data...

Sistem kerja birokrasi di tengah pandemi Covid-19 yang mengutamakan teknologi akan tetap diterapkan sekalipun satu saat pandemi berakhir. Penerapan sistem akan berimplikasi pada jumlah aparatur yang dibutuhkan.

Memuat data...

Jika tujuannya meningkatkan investasi, masalah korupsi lebih krusial dibereskan daripada meluncurkan RUU Cipta Kerja.

Memuat data...

Aparatur sipil negara yang masih berusia di bawah 35 tahun menunjukkan eksistensinya dengan berjejaring. Mereka ingin menghapus stigma negatif di tengah masyarakat.

Memuat data...

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penanganan Covid-19 di delapan provinsi. Gerak cepatnya diharapkan bisa memotong birokrasi dan ego sektoral.

Halaman 1