Pemahaman akan kebutuhan masyarakat daerah tak cukup menjadi pertimbangan dalam mengangkat penjabat kepala daerah. Bebas dari intervensi politik juga mesti menjadi pertimbangan.

Hasil Survei Penilaian Integritas tahun 2021 menunjukkan korupsi pengadaan barang dan jasa terjadi di 100 persen instansi pemerintah pusat dan daerah. Ini menjadi alarm bagi pemerintah ataupun aparatur negara.

Lima tahun mendatang, semua kota/kabupaten ditargetkan sudah mendirikan mal pelayanan publik. Adapun MPP adalah wujud komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi dan layanan publik.

Berdasarkan data Kemendagri, saat ini tersedia 4.626 ASN JPT pratama dan 622 ASN JPT madya yang memenuhi kriteria sebagai penjabat kepala daerah menggantikan bupati dan gubernur yang masa jabatannya berakhir tahun 2022.

Hingga akhir 2021, terdapat 46.259 struktur organisasi yang telah disederhanakan. Perampingan pun terus bergulir. Namun, jumlah struktur yang disederhanakan belum bisa digunakan sebagai parameter peningkatan pelayanan.

Mendagri Tito Karnavian menyebut korupsi kepala daerah terjadi karena sistem administrasi yang tak transparan. Hal ini dapat diatasi dengan perbaikan sistem agar lebih transparan sehingga bisa mengurangi pertemuan.

Kemendagri mencatat, calon kepala daerah mengeluarkan modal Rp 20 miliar-Rp 100 miliar untuk mengikuti pilkada. Sementara temuan KPK menunjukkan, 82 persen peserta Pilkada 2015 didukung oleh sponsor.