MA Tolak Kasasi Joko Tjandra di Kasus Surat Jalan Palsu

Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memvonis Joko S Tjandra 2,5 tahun penjara dalam kasus surat jalan palsu.

Kompas/Wawan H Prabowo

Terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra, mendengarkan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (4/3/2021). Hari itu Joko Tjandra menghadapi sidang tuntutan atas dua kasus dugaan suapnya, yakni terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) serta penghapusan nama Joko Soegiarto Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO).

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan Joko Soegiarto Tjandra dalam kasus surat jalan palsu. MA menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memvonis Joko 2,5 tahun penjara.

”Amar putusan menolak permohonan kasasi penuntut umum dan terdakwa,” ujar Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro, Selasa (6/7/2021).

Amar putusan menolak permohonan kasasi penuntut umum dan terdakwa. (Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro)

Majelis hakim dalam perkara kasasi itu di antaranya Soesilo, Hidayat Manao, dan Andi Abu Ayyub Saleh. Perkara masuk ke MA pada tanggal 10 Mei dan diputus pada 3 Juni 2021 lalu.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim kasasi menyebutkan bahwa pada saat masih buronan kasus cessie Bank Bali, Joko Tjandra akan kembali ke Jakarta menggunakan pesawat carter. Joko Tjandra kemudian menggunakan surat jalan atas nama kuasa hukumnya Anita Dewi A Kolopaking yang dibuat oleh saksi Dodi Jaya atas perintah bekas Koordinator Biro dan Pengawasan PPNS Mabes Polri Brigadir Jenderal (Pol) Prasetijo Utomo.

Baca juga: Di Usia 70 Tahun, Joko Tjandra Harus Jalani Hukuman dalam Tiga Perkara Berbeda

KOMPAS/WAWAN HADI PRABOWO

Joko Soegiarto Tjandra, terdakwa perkara dugaan suap pengurusan fatwa bebas MA dan penghapusan namanya dari daftar pencarian orang di sistem imigrasi bersiap mengikuti sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (5/4/2021). Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung meminta Majelis Hakim Tipikor menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Djoko Tjandra.

Joko juga menggunakan surat bebas Covid-19 yang diterbitkan oleh Pusdokes Polri yang diurus Etty Wachyuni, anggota staf dari Prasetijo. Padahal, Joko tidak pernah melakukan pemeriksaan bebas Covid-19.

”Surat jalan tersebut isinya tidak benar karena alamat saksi Anita Dewi A Kolopaking dan terdakwa Joko S Tjandra bukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Adapun pekerjaan Anita dan terdakwa juga bukan konsultan Bareskrim Polri,” kata Andi mengutip pertimbangan putusan kasasi.

Majelis juga menyebutkan bahwa saksi Prasetijo dan Anita Kolopaking pada 6 Juni 2020 menjemput Joko Tjandra ke Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, kemudian terbang ke Bandara Halim Perdana Kusumah dengan pesawat carter pribadi. Pada 8 Juni 2020, Prasetijo dan Anita kembali mengantar Joko Tjandra dari Bandara Halim Perdana Kusumah ke Pontianak, Kalbar.

Saat itu, Joko Tjandra kembali ke Jakarta untuk mengurus pengajuan peninjauan kembali (PK) kasus cessie Bank Bali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Joko Tjandra juga sempat mengurus pembuatan KTP elektronik di kelurahan. Setelah pengajuan PK selesai, Joko Tjandra kembali ke Pontianak.

Baca juga: Elegi Panggung Pengadilan

Kompas/Heru Sri Kumoro

Terdakwa kasus dugaan suap penghapusan red notice Joko Soegiarto Tjandra, Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo mendengarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/11/2020). Persidangan terhadap mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri tersebut untuk mendengarkan keterangan sejumlah saksi.

Kemudian, dalam pertimbangan majelis, juga diketahui bahwa pada 16 Juni 2020, Joko Tjandra kembali menghubungi saksi Anita untuk dibuatkan kembali surat jalan seperti sebelumnya. Atas permintaan itu, Prasetijo selaku Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakowarnas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Mabes Polri menyanggupi.

Sementara bekas jaksa Pinangki Sirna Malasari yang membantu Joko Tjandra untuk pengurusan fatwa bebas Mahkamah Agung, dipangkas hukumannya oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam putusan banding yang diajukan oleh Pinangki itu, majelis hakim pengadilan tinggi memangkas hukuman Pinangki dari semula 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta menjadi 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Pihak jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selaku penuntut umum pun tidak mengajukan kasasi terkait perkara Pinangki hingga Senin (5/7/2021), hari terakhir pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung. Saat itu Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Riono Budisantoso mengatakan, jaksa penuntut umum tidak mengajukan permohonan kasasi atas putusan banding Pinangki karena jaksa penuntut umum dalam kasus itu berpandangan bahwa tuntutan jaksa telah dipenuhi di dalam putusan pengadilan tinggi.

Baca juga: Sejak Awal Jaksa Dinilai Tak Serius Tangani Perkara Pinangki

Kompas/Wawan H Prabowo

Bekas Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Pinangki Sirna Malasari tiba di ruang sidang untuk menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2020). Agenda persidangan hari itu adalah pemeriksaan sejumlah saksi. Pinangki diduga menerima hadiah sebesar 500.000 dollar AS atau Rp 7 milliar dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra.

Tak penuhi keadilan

Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) Yenti Garnasih saat dihubungi, Rabu (7/7/2021), mengatakan, putusan pengadilan terhadap rentetan kasus pengurusan fatwa MA, penghapusan nama dari daftar pencarian orang (DPO) dan pelintasan, serta surat jalan palsu Joko Tjandra mengaduk-aduk perasaan masyarakat.

Putusan dalam perkara itu, terutama yang menyangkut aparat penegak hukum, belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Di satu sisi, MA menolak kasasi Joko Tjandra di kasus surat jalan palsu. Namun, di tingkat pengadilan tinggi, majelis memangkas hukuman jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara, sesuai tuntutan jaksa.

Putusan dalam perkara itu, terutama yang menyangkut aparat penegak hukum, belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Di satu sisi, MA menolak kasasi Joko Tjandra di kasus surat jalan palsu. Namun, di tingkat pengadilan tinggi, majelis memangkas hukuman jaksa Pinangki.

Khusus untuk perkara suap, permufakatan jahat, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Pinangki, Yenti juga menyayangkan keputusan jaksa tidak melakukan upaya kasasi. Sikap itu menunjukkan bahwa jaksa tidak serius menangani perkara mafia hukum, lebih mengedepankan jiwa korsa, dan tidak melindungi kepentingan masyarakat.

Baca juga: Pedoman Pemidanaan Tipikor yang Terukur Diperlukan

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Yenti Ganarsih

Jaksa juga dinilai telah merusak tujuan pemidanaan dengan menuntut ringan sejak awal. Jaksa tidak memberikan efek jera kepada koruptor sebagai upaya pencegahan korupsi di masa depan.

”Selain itu, berhentinya perkara Pinangki di tingkat banding juga tidak menuntaskan pengungkapan siapa King Maker dalam perkara mafia hukum tersebut. Padahal, itu disebut-sebut dalam fakta persidangan,” tegas Yenti.