Peninjauan Kembali Lucas Dikabulkan, KPK Diminta Maksimal Kumpulkan Bukti

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Andi Samsan Nganro mengatakan, MA membenarkan kekeliruan putusan kasasi karena Lucas tidak cukup bukti menghalang-halangi KPK mengejar mantan pejabat tinggi terkait panitera PN Jakpus.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Terdakwa pengacara Lucas mengikuti persidangan lanjutan dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (20/3/2019). Majelis hakim menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan penjara. Terdakwa Lucas terbukti bersalah melakukan upaya merintangi proses penyidikan terhadap Eddy Sindoro dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali atau PK pengacara Lucas dalam kasus perintangan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dikabulkannya PK Lucas ini dapat menjadi pembelajaran bagi KPK agar lebih maksimal dalam mengumpulkan bukti.

Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial Andi Samsan Nganro, Kamis (8/4/2021), mengatakan, MA membenarkan kekeliruan dalam putusan kasasi karena Lucas tidak cukup bukti menghalang-halangi KPK dalam mengejar mantan pejabat tinggi konglomerasi besar Eddy Sindoro terkait dengan suap kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Alasan PK terpidana mengenai adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan kasasi MA dapat dibenarkan. Putusan dijatuhkan pada 7 April lalu dengan ketua majelis hakim Salman Luthan. Sementara Abdul Latif dan Sofyan Sitompul masing-masing sebagai hakim anggota.

Baca juga: Ditahan KPK, Pengacara Lucas Bantah Bantu Eddy Sindoro Buron

”Pertimbangan, antara lain, bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan pemohon PK/terpidana terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berupa menghalang-halangi, mencegah, serta merintangi terhadap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan,” kata Andi. Selain itu, tidak cukup bukti untuk menyatakan terpidana memberikan pendapat, saran, usul atau pertimbangan.

Pertimbangan, antara lain, bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan pemohon PK/terpidana terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berupa menghalang-halangi, mencegah, serta merintangi terhadap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan.

Andi mengatakan, atas dasar pertimbangan tersebut, terpidana dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum. Salman Luthan menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion (DO) terhadap putusan tersebut dengan pertimbangan, alasan PK terpidana tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Karena itu, alasan PK harus ditolak.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Lucas (tengah), pengacara eks petinggi Lippo Group Eddy Suroso, saat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (10/10). Lucas diperiksa sebagai tersangka atas dugaan merintangi penyidikan oleh KPK terhadap Eddy Sindoro yang terjerat kasus perkara suap pengajuan peninjauan kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, diputus bebasnya narapidana korupsi pada tingkat PK tentu melukai rasa keadilan masyarakat. Menurut Ali, fenomena banyaknya PK yang diajukan oleh terpidana korupsi seharusnya menjadi alarm atas komitmen keseriusan MA secara kelembagaan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Ia menegaskan, pemberantasan korupsi butuh komitmen kuat seluruh elemen bangsa. Terlebih komitmen dari setiap penegak hukum.

Ali menuturkan, sejauh ini KPK belum mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim karena belum menerima putusan lengkapnya. Meskipun demikian, KPK menghormati setiap putusan majelis hakim.

”KPK sangat yakin dengan alat bukti yang kami miliki sehingga sampai tingkat kasasi di MA pun dakwaan jaksa KPK ataupun penerapan hukum atas putusan pengadilan tingkat di bawahnya tetap terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan,” kata Ali.

Minta dikeluarkan

KPK harus lebih maksimal dalam pembuktian. Ketika Lucas disebut tidak terbukti seperti di dakwaan, maka pembuktian pada dakwaan tersebut tidak berkualitas.

Kuasa hukum Lucas, Aldres Napitupulu, mengatakan, dengan dikabulkannya PK tersebut, maka seharusnya Lucas dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Meskipun demikian, ia masih menunggu hasil putusannya.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Terdakwa pengacara Lucas mengikuti persidangan lanjutan dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (28/2/2019). Lucas didakwa melakukan upaya merintangi proses penyidikan dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Eddy Sindoro. Selama persidangan, terdakwa Lucas lebih banyak memilih tidak menjawab pertanyaan yang diajukan jaksa penuntut umum.

Baca juga: Kurangi Hukuman, MA Klaim Perkara Lucas Berbeda

Aldres akan bersurat ke KPK agar mengeluarkan Lucas dari lembaga pemasyarakatan. Ia juga akan meminta agar barang bukti dari kasus ini dikembalikan.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho mengatakan, syarat diajukan PK yakni ada bukti baru yang menyatakan bahwa terpidana tidak terbukti melakukannya. Selain itu, ada putusan yang saling bertentangan atau kekeliruan di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan MA.

Menurut Hibnu, dari putusan ini, KPK harus lebih maksimal dalam pembuktian. Ketika Lucas disebut tidak terbukti seperti di dakwaan, maka pembuktian pada dakwaan tersebut tidak berkualitas. ”Di dalam persidangan, bukti itu adalah jantungnya peradilan,” tuturnya.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandara Internasional Soekarno-Hatta Enang Supriyadi S, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (8/10/2018). Enang diperiksa sebagai saksi tambahan untuk tersangka pengacara Lucas dalam kasus dugaan menghalangi penyidikan kasus suap yang melibatkan Eddy Sindoro.