MA telah menunjuk majelis hakim untuk menangani perkara pengujian PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Gugatan terhadap PKPU 23/2023 menambah ketidakpastian hukum dalam Pilpres 2024 setelah MK belum memutus pengujian ulang syarat capres-cawapres. Bagaimana lembaga peradilan harus bersikap?

Alih-alih merevisi peraturan, KPU memutuskan untuk membuat surat dinas berisi permintaan kepada partai politik untuk memedomani putusan MA.

Persoalan pertama, belum direvisinya peraturan KPU terkait keterwakilan caleg perempuan, padahal MA telah meminta KPU merevisinya. Persoalan kedua, belum adanya putusan uji materi terkait pencalonan mantan narapidana.

Dalam rekomendasi jangka pendek, Tim Percepatan Reformasi Hukum menyarankan asesmen terhadap ASN yang tengah menjabat di posisi strategis di MA dan pengadilan.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, menilai, proses uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sangat lama.

Sejumlah parpol meminta KPU tak laksanakan putusan MA yang batalkan penghitungan 30 persen perempuan dalam pencalonan tiap dapil seperti tertuang di Peraturan KPU. Jika dilaksanakan bisa picu konflik di internal parpol.

KPU diminta segera mengubah PKPU Nomor 10 Tahun 2023 sebagai tindak lanjut dari putusan MA yang membatalkan aturan penghitungan keterwakilan 30 persen perempuan dalam daftar caleg.