Mahkamah Agung berhasil menyelesaikan 99,04 persen perkara yang masuk pada 2020 dan tinggal menyisakan 199 perkara. Ini merupakan rekor sisa perkara terkecil yang pernah dimiliki MA.

Mahkamah Agung menargetkan ke depan e-litigasi bisa diterapkan hingga ke tingkat banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Berikut petikan wawancara khusus bersama Ketua MA M Syarifuddin.

Ketua Mahkamah Agung M Syarifuddin melantik Sekretaris MA baru, Hasbi Hasan. Sekretaris MA memiliki peran vital karena membawahkan lebih dari 900 pengadilan.

Penantian keluarga korban akhirnya terjawab oleh putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap pencabul anak di Jambi. Pelaku, Ambok Lang, akhirnya divonis hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Jaksa mencecar saksi soal pertemuan antara Nurhadi, bekas sekretaris MA yang didakwa menerima suap dan gratifikasi, dan sejumlah hakim agung. Namun, saksi menegaskan tak ada pembicaraan soal perkara di pertemuan itu.

Pelaksanaan sidang virtual untuk mencegah penularan Covid-19 sudah berlangsung. Namun, pelaksanaan sidang itu masih memiliki sejumlah kelemahan yang perlu diatasi.

Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding eks anggota KPU, Wahyu Setiawan. Putusan majelis menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Selain itu, majelis juga menolak permintaan KPK agar hak politik Wahyu dicabut.

Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan hak uji pendapat yang diajukan DPRD Jember untuk memakzulkan Bupati Jember Faida. Hal itu ditanggapi positif oleh Faida, yang menilai keadilan masih bisa diperjuangkan.

MA menolak permohonan PK Made Oka Masagung, perantara suap terkait proyek KTP elektronik yang melibatkan Setya Novanto, bekas Ketua DPR. MA menilai tak ada bukti baru dan tak ada kekeliruan nyata pada putusan sebelumnya.

KPK didesak untuk mengembangkan perkara dugaan suap dan penerimaan gratifikasi oleh bekas Sekretaris MA Nurhadi dengan membuka penyidikan tindak pidana pencucian uang.