Pembahasan RUU MK Diduga Sarat Kepentingan
Pembahasan RUU MK yang dilakukan secara tertutup kian menguatkan dugaan publik tentang adanya kepentingan politik transaksional. Pemerintah dan DPR disarankan lebih terbuka dan partisipatif dalam membahas RUU.
Mahkamah Konstitusi di Jakarta memasang dua spanduk untuk menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2020). Karena ada pandemi Covid-19, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menggelar acara peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual.
JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan tingkat pertama Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang berlangsung tertutup kian menguatkan dugaan adanya kepentingan politik transaksional dalam pembahasan RUU tersebut. Publik tidak mengetahui jalannya rapat dan hal-hal krusial yang dibahas panitia kerja dengan pemerintah.
Dalam rapat perdana Panitia Kerja RUU MK, Rabu (26/8/2020), dengan agenda pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Pangeran Khairul Saleh langsung mengetuk palu menyatakan rapat dilakukan secara ditutup. Keputusan itu diambil tanpa meminta izin terlebih dulu dari peserta rapat. Ini berbeda dengan kelaziman dalam pembahasan rapat-rapat lain di DPR yang terlebih dulu ditanyakan kepada forum peserta rapat.
”Perkenankan kami membuka rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada hari ini, dan rapat dinyatakan tertutup untuk umum,” katanya saat memimpin rapat yang dihadiri 16 dari 27 anggota panja tersebut. Rapat sebelumnya telah dinyatakan kuorum.
Selain anggota panja dari Komisi III DPR, hadir pula perwakilan pemerintah, yakni Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana, yang mewakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Rapat mengundang pula Sekretaris Jenderal MK M Guntur Hamzah.
Baca juga : Revisi UU Mahkamah Konstitusi Berpotensi Memantik Kecurigaan Publik
Delapan hakim Mahkamah Konstitusi hadir dalam sidang lanjutan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (20/5/2020). Dalam sidang tersebut, Sri Mulyani mewakili Presiden menyampaikan bahwa dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar 12 Mei 2020, DPR memberikan persetujuan penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai undang-undang.
Tertutupnya pembahasan RUU MK oleh Panja DPR dan pemerintah tersebut disayangkan oleh publik dan sejumlah pakar hukum tata negara. Pembahasan RUU yang dilakukan tertutup kian menajamkan dugaan kentalnya kepentingan politik transaksional dalam pembahasan RUU ini. Padahal, dalam dua kali rapat sebelumnya, pimpinan Komisi III DPR mengatakan akan membahas sejumlah hal krusial terkait dengan RUU MK, antara lain meliputi periodisasi jabatan ketua dan wakil ketua MK, masa pensiun hakim, serta lamanya masa jabatan sebagai hakim konstitusi. Hal-hal itu selama ini menjadi poin yang menonjol dalam draf RUU MK yang diinisiasi oleh DPR.
Pada Selasa, pemerintah menyerahkan DIM kepada DPR yang terdiri atas 121 DIM. Dari jumlah itu, sebanyak 101 DIM bersifat tetap atau substansinya tidak berbeda dengan materi yang ada di dalam draf RUU MK inisiatif DPR, 8 DIM bersifat redaksional, 10 DIM substansial, dan 2 DIM berkaitan dengan substansi baru.
Pembahasan RUU yang dilakukan tertutup kian menajamkan dugaan kentalnya kepentingan politik transaksional dalam pembahasan RUU ini.
DPR dan pemerintah pun langsung mengesahkan 101 DIM tetap tersebut pada Selasa lalu. Dengan demikian, praktis hanya menyisakan pembahasan 20 DIM, yakni meliputi DIM substantif, koreksi redaksional, dan substansi baru usulan pemerintah.
Sejak awal, rapat pembahasan tingkat pertama RUU MK didorong oleh Komisi III DPR untuk dibahas secara maraton. Usulan itu disambut baik oleh pemerintah. Unsur pimpinan Komisi III DPR dalam dua rapat sebelumnya, yakni Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Adies Kadir, beralasan, anggota Komisi III sedang bersemangat membahas legislasi karena sudah lama tidak membahas legislasi. Komisi III menargetkan pada masa sidang ini dapat menyelesaikan 1-2 RUU, baik usulan DPR maupun pemerintah.
Baca juga : Kaji Mendalam Draf RUU MK
Majelis Hakim Konstitusi bersiap menggelar sidang Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/2/2020).
Usia pensiun diperpanjang
Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas, sebagian besar DIM pemerintah sama dengan usulan dari DPR. Namun, ada beberapa usulan perubahan terkait dengan isu-isu krusial, seperti periodisasi jabatan pimpinan MK, syarat usia calon hakim MK, dan pasal peralihan yang menyangkut nasib hakim konstitusi yang saat ini menjabat. Selain itu, pemerintah juga mengusulkan perubahan komposisi anggota dewan etik MK, yang dalam draf RUU itu disebut dengan Mahkamah Kehormatan MK.
Di dalam DIM, pemerintah, antara lain, menyetujui adanya pengaturan pensiun hakim hingga usia 70 tahun. Terkait dengan nasib hakim konstitusi yang saat ini menjabat, pemerintah memberikan usulan perubahan. Sebelumnya, dalam Pasal 87 Huruf b draf RUU MK, DPR menginginkan agar hakim MK yang saat ini menjabat untuk meneruskan jabatannya hingga diberhentikan berdasarkan UU yang baru.
Pemerintah, antara lain, menyetujui adanya pengaturan pensiun hakim hingga usia 70 tahun.
Dalam Pasal 87 Huruf b draf RUU MK usulan DPR disebutkan, ”Apabila hakim konstitusi pada saat jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada huruf b telah berusia 60 (enam puluh) tahun, maka meneruskan jabatannya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun”.
Namun, pemerintah mengusulkan agar pasal ini dihapuskan. Sebagai gantinya, pemerintah mengusulkan perubahan ketentuan mengenai pasal peralihan ini diganti dengan bunyi, ”Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini ditetapkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun”.
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (depan) menghadiri peringatan Hari Konstitusi 2020 di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/8/2020).
Selain itu, pemerintah juga mengusulkan perubahan atas Pasal 15 Ayat 2 Huruf d, yang mengatur batasan usia minimal syarat calon hakim konstitusi. DPR mengusulkan usia minimal calon hakim MK ialah 60 tahun. Namun, pemerintah di dalam DIM mengusulkannya menjadi 55 tahun.
Terkait dengan periodisasi jabatan ketua dan wakil ketua MK, pemerintah setuju dengan DPR untuk menjadikannya masing-masing lima tahun, tidak lagi 2 tahun 6 bulan sebagaimana diatur oleh UU MK saat ini. Hanya saja, DIM pemerintah memberikan catatan agar pengaturan mengenai seleksi dan periodisasi ketua dan wakil ketua MK itu diatur dalam ayat yang terpisah.
Terkait dengan periodisasi jabatan ketua dan wakil ketua MK, pemerintah setuju dengan DPR untuk menjadikannya masing-masing lima tahun, tidak lagi 2 tahun 6 bulan sebagaimana diatur oleh UU MK saat ini.
Adapun untuk anggota Mahkamah Kehormatan MK, yang oleh DPR diusulkan terdiri atas dua orang saja, yakni masing-masing satu dari Komisi Yudisial dan hakim konstitusi, diusulkan ditambah menjadi tiga orang oleh pemerintah. Pemerintah mengusulkan agar ada perwakilan dari akademisi berlatar belakang hukum.
Baca juga : Motif DPR Dipertanyakan
Untuk DIM berupa usulan baru, pemerintah menginginkan Pasal 20 Ayat (2) diatur lebih detail dalam redaksionalnya. Pasal 20 itu diusulkan untuk berbunyi, ”(1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1). (2) Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi yang obyektif, akuntabel, transparan, dan terbuka untuk umum oleh masing-masing lembaga negara”.
Suasana tes wawancara peserta seleksi calon hakim konstitusi yang diajukan Presiden di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Delapan calon hakim konstitusi mengikuti tes wawancara oleh panitia seleksi hakim konstitusi pada Rabu-Kamis, 11-12 Desember 2019. Mereka adalah Benediktus Hestu Cipto Handoyo (dosen), Bernard L Tanya (dosen), Daniel Yusmic Pancastaki Foekh (dosen), Ida Budiarti (anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), Suparman Marzuki (dosen/mantan komisioner Komisi Yudisial), Umbu Rauta (dosen), Widodo Ekatjahjana (Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham), dan Yudi Kristiana (Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur). Pansel mencari pengganti hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna yang berakhir masa jabatannya pada 7 Januari 2020.
Transaksional
Mantan hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna menyayangkan pembahasan RUU MK yang lebih mengedepankan isu-isu mengenai periodisasi jabatan pimpinan MK dan perpanjangan usia pensiun hakim konstitusi. Sebab, isu-isu itu tidak mendesak dilakukan, terutama jika pertimbangannya untuk perbaikan kelembagaan MK.
”Rencana perubahan itu juga tidak ada urusannya dengan tuntutan kebutuhan penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi untuk lebih mengukuhkan perannya, yang menurut istilah Heinz Klug dengan merujuk pada peran MK Afrika Selatan, sebagai ’ko-kreator demokrasi’ dalam konteks pewujudan gagasan constitutional democratic state,” katanya.
Rencana perubahan itu juga tidak ada urusannya dengan tuntutan kebutuhan penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi untuk lebih mengukuhkan perannya, yang menurut istilah Heinz Klug dengan merujuk pada peran MK Afrika Selatan, sebagai ”ko-kreator demokrasi” dalam konteks pewujudan gagasan constitutional democratic state. (I Dewa Gede Palguna)
Draf RUU MK yang dibuat DPR itu, lanjut Palguna, juga berpotensi dimaknai sarat dengan kepentingan transaksional oleh publik, sebab kemunculan pembahasan RUU MK itu terkesan tidak ada tujuan yang jelas terkait dengan penguatan kelembagaan MK. Dengan pembahasan RUU MK yang tertutup dan minim akses dari publik, dugaan adanya kepentingan transaksional itu menjadi sesuatu yang dapat dipahami.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2F20200815cokd-webinar-pilkada-kpu-denpasar_1597492442.jpg){kind=logo}
Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana yang juga mantan hakim konstitusi, I Dewa Gede Palguna, dalam seminar secara dalam jaringan (webinar) bertema ”Mengawal Instrumen Hukum Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19” yang diselenggarakan KPU Kota Denpasar, Sabtu (15/8/2020).
”RUU MK ini lebih tepat disebut sebagai ’RUU Perubahan Masa Jabatan Pimpinan Konstitusi dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi’ sebab memang hanya itu isinya,” ujarnya.
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari mengatakan, pembahasan RUU MK ini diduga dari awal ada kepentingan transaksional. ”Tidak hanya berkaitan dengan asumsi publik, yakni sebagai tanda terima kasih kepada MK dalam penanganan sengketa Pemilu 2019. Namun, ini juga berkaitan dengan potensi pengujian sejumlah UU yang kontroversial, seperti omnibus law, dan Perppu No 1/2020 tentang Stabilitas Keuangan Negara di Masa Pandemi,” katanya.
Pembahasan RUU MK yang fokus pada masa jabatan hakim pun dinilai tidak banyak manfaatnya bagi publik. Menurut Feri, publik saat ini tidak memerlukan pembahasan RUU MK yang terkesan ”memanjakan” atau bahkan dengan tujuan lain yang lebih buruk seperti ”menyogok” hakim MK. Sebab, hakim MK sebagai penafsir konstitusi pasti sulit mengelak dari konflik kepentingan jika berkaitan langsung dengan hal-hal yang menyangkut pengaturan terhadap hakim. Kecuali jika pengaturan itu tidak diterapkan kepada hakim yang saat ini menjabat, tetapi kepada hakim selanjutnya.
”Kalau belajar dari senat Amerika, misalnya ketika ingin menaikkan gaji, untuk menghindari konflik kepentingan, mereka membuat aturan itu berlaku bagi senat berikutnya. Demikian halnya untuk pengaturan pensiun dan perpanjangan jabatan bagi hakim MK ini, sebaiknya juga diberlakukan untuk hakim konstitusi berikutnya kalau mau menghindari konflik kepentingan,” katanya.
Publik saat ini tidak memerlukan pembahasan RUU MK yang terkesan ”memanjakan” atau bahkan dengan tujuan lain yang lebih buruk seperti ”menyogok” hakim MK.
Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi mengatakan, pembahasan RUU MK yang tertutup tidak sesuai dengan prinsip pembahasan suatu undang-undang yang baik. Pembahasan RUU seharusnya partisipatif dan terbuka dengan melibatkan banyak pihak. Apalagi, RUU yang dibahas ini menyangkut MK yang menjaga marwah konstitusionalisme di Indonesia.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FPernyataan-Sikap-Tentang-Cuti-Kampanye-Petahana-Pilkada_87936207_1583596475.jpg){kind=logo}
Veri Junaidi, Ketua Kode Inisiatif
”Perubahan undang-undang itu, kan, untuk memperbaiki sistem yang ada sehingga mesti terbuka, dan kenapa harus tertutup. Memang kesannya ada agenda tertentu yang berkembang di pikiran orang banyak, dan kenapa pula harus terburu-buru dan pembahasannya tertutup. Kalau memang mau membahas masa jabatan hakim, atau usia pensiun hakim MK, sebenarnya tidak perlu ada yang dirahasiakan. Prosesnya sebaiknya dibuka saja supaya publik ikut memantau,” tutur Veri.
Di luar isu masa jabatan hakim, menurut Veri, ada isu lain yang sebenarnya lebih penting dibahas, yakni soal evaluasi terhadap hakim MK dan penguatan penegakan kode etik. ”Tidak semata-mata memperpanjang masa jabatan, tetapi tidak dibuat evaluasi yang jelas terhadap hakim,” ujarnya.
