Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Meskipun pemerintah telah tetapkan 14 isu krusial dalam sosialisasi RKUHP, kalangan DPR menilai tak cukup untuk serap aspirasi publik. Pasalnya, masih ada sejumlah isu krusial di luar 14 isu tersebut seperti hukum adat.

Memuat data...

Masih soal penetapan label teroris pada kelompok kriminal bersenjata, Kepala BNPT Irjen Boy Rafli Amar menilai hal itu tepat untuk mengatasi persoalan di Papua. Namun, diingatkan DPR, jangan sampai merugikan warga sipil.

Memuat data...

DPR mendorong Komnas HAM mencari terobosan penyelesaian non yudisial, dan tak hanya pada jalur yudisial. Hal itu karena penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dinilai tak memadai karena banyak saksi yang meninggal.

Memuat data...

Komisi III DPR meminta BNN menemui Presiden Jokowi guna menanyakan politik hukum pemberantasan narkotika. DPR menilai kewenangan BNN perlu diperkuat melalui revisi UU Narkotika.

Memuat data...

Komisi II DPR akan mengikuti Tata Tertib DPR dalam hal penundaan pembahasan RUU Pemilu. Hal itu akan lebih dulu dibahas di Badan Musyawarah DPR, kemudian dibahas oleh pimpinan DPR.

Memuat data...

Nasib RUU Pemilu akan ditentukan pada rapat paripurna penutupan masa sidang yang digelar Rabu (10/1/2021). DPR akan menetapkan Prolegnas Prioritas 2021. Belum jelas apakah RUU Pemilu disetujui masuk Prolegnas atau tidak.

Memuat data...

Komisi Yudisial mengusulkan empat orang kepada DPR untuk ikut uji kelayakan dan kepatutan calon hakim ad hoc Tipikor. Mereka: Banelaus Naipospos, Petrus Paulus Maturbongs, Sinintha Yuliansih Sibarani, dan Yarna Dewita.

Memuat data...

Selain satu calon hakim agung, Komisi Yudisial juga meloloskan enam calon hakim ”ad hoc” pada Mahkamah Agung untuk mengikuti tes wawancara dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI.

Memuat data...

Jaksa Agung menerbitkan peraturan tentang penerapan keadilan restoratif untuk tindak pidana dengan ancaman hukum di bawah 5 tahun dan nilai kerugian maksimal Rp 2,5 juta. Pakar pidana menilai aturan itu perlu didetailkan

Memuat data...

Komisi Yudisial diminta untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses perekrutan calon hakim agung. Anggota DPR mempertanyakan minimnya calon yang lolos dari seleksi yang digelar KY.

Halaman 1