Kebocoran Data Menjadi Biasa

Kabar kasus kebocoran data dari berbagai perusahaan dan organisasi kerap muncul di media. Akan tetapi, publik jarang mendapat kabar kelanjutan dan penanganannya. Fenomena ini dipertanyakan di tengah penggunaan teknologi digital yang masif.

NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Tangkapan layar sampel data pribadi yang diperjualbelikan.

Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah agar menindaklanjuti secara tuntas kasus dugaan kebocoran data pribadi sampai ke ranah hukum. Pasalnya, peristiwa dugaan kebocoran data dinilai tidak ada kejelasan penanganan dan penegakan hukum. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui sejauh mana data pribadinya masih aman terlindungi atau tidak.

Panitia Kerja Kebocoran Data Pribadi Komisi I DPR mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara untuk berkoordinasi guna tercipta sinergi dalam dua hal. Dua hal tersebut adalah melakukan langkah-langkah strategis pengamanan data sesuai dengan tugas dan fungsi agar kedaulatan siber terjaga dengan baik danmenindaklanjuti secara tuntas kasus kebocoran data ke ranah hukum sehingga sanksi hukum yang tegas diberikan kepada pelaku (Kompas, 13/6/2023).

Desakan DPR sangatlah wajar. Publik masih dibingungkan dengan berbagai kasus kebocoran data. Otoritas masih cenderung bertahan dibandingkan pelaku atau setidaknya yang mengaku sebagai pelaku yang terus membuat berbagai klaim tentang serangan siber yang berakibat kebocoran data. Pelaku sesungguhnya tidak pernah diketahui.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Deretan nomor kartu SIM telepon seluler baru dari berbagai operator yang ditawarkan di salah satu gerai di pusat perbelanjaan seluler di kawasan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (4/9/2022). Dugaan kebocoran data kartu SIM prabayar dari berbagai operator menambah panjang daftar kebocoran data pribadi warga.

Baca juga : Usut Tuntas Insiden Kebocoran Data

Beberapa kalangan berkomentar bahwa pelaku yang melakukan klaim bukan pelaku sesungguhnya. Mereka sekadar ingin tenar. Siapa pun mereka harus tetap ditangani karena sangat meresahkan masyarakat dan juga mengganggu kepercayaan publik terhadap lembaga yang menyimpan data masyarakat. Masyarakat menjadi merasa tidak aman. Kemudian muncul desas-desus soal kesepakatan antara pembocor dan lembaga yang terkena serangan siber. Di samping itu, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa komunikasi dengan pembocor apabila dibuka akan makin menurunkan kredibilitas lembaga atau organisasi yang diserang.

Semua masih gelap. Desakan DPR di atas diharapkan bisa memberi terang tentang pelaku, modus, dan korban sehingga bisa membangun kewaspadaan baru di masyarakat dan juga lembaga lain. Kasus-kasus yang ada bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak. Kita harus berasumsi bahwa serangan siber akan terus berlangsung dan makin canggih sehingga setiap kasus adalah pelajaran berharga bagi semua pihak.

Prinsip yang perlu dipegang adalah data merupakan minyak baru dalam ekonomi. Data menjadi sangat berharga. Apalagi ketika pengembangan kecerdasan buatan makin marak, data menjadi bahan mentah atau bahan baku dalam pengembangan kecerdasan buatan.

Di tengah negara-negara lain mulai mengatur pengembangan kecerdasan buatan, adalah ironi ketika kita masih berkutat pada masalah kebocoran data. Situasi ini menandakan kita tertinggal dalam menangani masalah-masalah mendasar. Kita perlu menangani masalah ini segera sebelum kekayaan baru di abad digital itu mudah sekali diambil oleh mereka yang tak berhak dan kasus kebocoran menjadi hal biasa.