Pembobolan data pribadi kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, data milik lebih dari 890.000 orang yang diduga nasabah Kreditplus bocor dan terbuka di situs kriminal.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi agar memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara eksplisit sudah menyebut data pribadi. Ini agar terjadi harmonisasi perundangan.

Hingga saat ini belum ada ketentuan yang membatasi data apa saja yang dikoleksi, dan dapat diolah oleh siapa. Pemerintah diminta transparan terkait penambangan data dari aplikasi pelacak kontak Covid-19, PeduliLindungi.

Media digital harus tetap menjadi sebuah medium; alat untuk mencapai kebaikan bersama. Untuk itu pengguna media digital, termasuk media sosial, harus memiliki motivasi baik, benar, dan atas dasar kepentingan bersama.

Setiap dugaan kejadian peretasan dibantah, peretas justru membuka lebih besar data pribadi masyarakat sebagai sampel tambahan. Senin lalu, peretas mengunggah ”file” berisi 3.071 rekam data hasil pemeriksaan Covid-19.

Meski mengklaim berhasil meretas data penapisan pasien Covid-19 seluruh Indonesia, sampel basis data tambahan yang didapatkan ”Kompas” dari peretas menunjukkan data diduga didapatkan dari Provinsi Bali.

Kebocoran data diduga kembali terjadi di instansi pemerintahan Indonesia. Kali ini, peretas mengklaim telah mendapatkan sekitar 230.000 data pribadi dari database pasien Covid-19 seluruh Indonesia.

Polri membantah bahwa server database anggotanya dibobol. Peretas mengklaim memiliki celah keamanan yang memungkinkan siapa pun mengubah rekaman data personel kepolisian.

Sebuah akun dalam situs forum diskusi pembobolan basis data internet, Raid Forums, membuat unggahan dalam bahasa Inggris yang pada prinsipnya menawarkan akses penuh terhadap basis data anggota Polri.

Kurangnya perhatian terhadap perlindungan data pribadi di masa silam membuka ancaman di masa sekarang. Sebanyak 2,3 juta data pribadi sensitif warga Indonesia berhasil dipanen dari situs Komisi Pemilihan Umum.