Kebocoran data pribadi terus terjadi. Perlu komitmen politik dan soliditas parlemen dan pemerintah untuk segera menuntaskan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk melindungi rakyat di era digital ini.

DPR diingatkan untuk menyegerakan penyelesaian pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi yang sekarang ini sedang dibahas bersama pemerintah. Kini, belum ada UU yang mengatgur pengamanan data pribadi.

Kebocoran data pribadi milik jutaan penduduk Indonesia terus berulang. Sementara Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang diyakini dapat mencegah kebocoran data tak kunjung disahkan.

Data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan diperjualbelikan dalam forum peretas, Raids Forum. Pemerintah didesak menyelidiki dengan tuntas kebocoran data penduduk yang diduga berasal dari daftar anggota BPJS Kesehatan.

Bersikap kritis terhadap setiap pihak yang mengelola data pribadi mendesak untuk dikedepankan. Sikap ini kiranya bisa menumbuhkan kesadaran bahwa kita menaruh harapan besar disahkannya UU Perlindungan Data Pribadi.

Data pribadi milik orang lain digunakan untuk mengajukan pinjaman daring. Akibatnya, catatan penunggakan utang muncul diam-diam dan korban susah melakukan pengajuan kredit.

Jalan tengah atau alternatif solusi dalam poin-poin krusial di dalam pembahasan RUU PDP kini sungguh dinanti. Rakyat menanti perlindungan bagi data pribadi mereka.

Penguatan regulasi perlindungan data pribadi mutlak dibutuhkan. RUU PDP yang saat ini dibahas diharapkan sekomprehensif regulasi perlindungan data pribadi milik Uni Eropa atau GDPR.

Sejumlah insiden pemanenan data, biasa disebut scraping atau crawling, yang melibatkan Facebook, Linkedin, dan Clubhouse, dua pekan terakhir telah menghasilkan dataset yang berisi lebih dari 1 miliar informasi akun.

Clubhouse dinilai menjadi contoh terbaru penyalahgunaan akses API akibat antisipasi keamanan yang kurang. Ini insiden ketiga dalam sepekan terakhir setelah Facebook dan Linkedin.