Perusahaan aplikasi pesan Whatsapp memperbarui kebijakan privasi dan persyaratan layanan mereka untuk menguatkan integrasi dengan perusahaan seinduknya, Facebook, terutama terkait aktivitas bisnis.
Sejak kebijakan baru Whatsapp mencemaskan banyak penggunanya, aplikasi pesan Telegram dan Signal belakangan juga kerap menjadi pembicaraan.
Definisi data dalam RUU PDP diperdebatkan oleh Panja RUU PDP DPR dengan pemerintah. Sebab, RUU PDP tidak mengatur mengenai data non-elektronik, padahal masyarakat Indonesia masih banyak. menggunakan data jenis ini
Pemilik data pribadi kerap tersandung masalah datanya bocor. Kebocoran itu mengundang kegaduhan publik yang berujung proses hukum. Ironisnya, mereka kerap menjadi pihak yang dipersalahkan.
”Doxing” atau pembongkaran serta penyebaran data pribadi pada 2018-2020 banyak menyasar aktivis dan wartawan di Indonesia. Kedua kelompok ini jadi target ”doxing” terkait isu ”omnibus law”, pandemi Covid-19, dan Papua.
Jeratan internet kian kuat di tengah-tengah peradaban manusia. Namun, di Indonesia, masyarakatnya masih menjadi sasaran empuk para penambang data pribadi.
Apple mewajibkan pengembang aplikasi untuk mulai transparan soal data pribadi pengguna yang diolah, sejak di App Store. Whatsapp menilai langkah ini adalah standar ganda terhadap aplikasi buatan Apple sendiri.
”Subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi pasal di RUU PDP.
Dugaan bocornya data pengguna dalam aplikasi religi Muslim Pro memicu kekhawatiran umat Muslim di jagat maya dan dunia nyata. Mereka buru-buru menghapus aplikasi demi mengamankan data pribadi.
Insiden kebocoran data pribadi terus terjadi di platfrom layanan jasa digital. RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi semakin dibutuhkan masyarakat Indonesia mengingat kejadian kebocoran data terus berulang terjadi.