Artikel dengan Tagar
Memuat data...

‘Kekosongan hukum’ dalam tataran UU tentang pelindungan data pribadi, menjadikan penegakan hukum hanya bergantung pada sanksi di peraturan pemerintah (PP) yang relatif ringan.

Memuat data...

Apa yang perlu dicermati agar perusahaan tetap melindungi data pribadi, menjaga sistem keamanan mereka dan mengelola risiko? Jawabannya sederhana yaitu kesiapan infrastruktur perusahaan.

Memuat data...

Data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan diperjualbelikan dalam forum peretas, Raids Forum. Pemerintah didesak menyelidiki dengan tuntas kebocoran data penduduk yang diduga berasal dari daftar anggota BPJS Kesehatan.

Memuat data...

Pembangunan pusat data nasional penting dilakukan untuk mendukung kedaulatan negara terhadap data. Keberadaannya perlu didukung kebijakan pemerintah untuk segera menetapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Memuat data...

Pemerintah disebut terlalu banyak dikecualikan dalam kewajiban yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Dalam soal pelindungan data pribadi, pemerintah juga perlu diawasi secara ketat.

Memuat data...

Bocornya data lembaga pemerintah, sekecil apa pun, harus disikapi serius. Lembaga yang menyimpan dan mengelola data publik tak semata jadi korban. Ada tanggung jawab membangun sistem keamanan prima.

Memuat data...

Pemilik data pribadi kerap tersandung masalah datanya bocor. Kebocoran itu mengundang kegaduhan publik yang berujung proses hukum. Ironisnya, mereka kerap menjadi pihak yang dipersalahkan.

Memuat data...

Dugaan bocornya data pengguna dalam aplikasi religi Muslim Pro memicu kekhawatiran umat Muslim di jagat maya dan dunia nyata. Mereka buru-buru menghapus aplikasi demi mengamankan data pribadi.

Memuat data...

KPU telah menelusuri informasi mengenai kebocoran data pemilih yang dikuasai oleh KPU. Hasilnya, KPU memastikan tidak terjadi kebocoran data. Data yang bocor sama dengan data yang diberikan KPU kepada pihak eksternal.

Memuat data...

DPT harus dikontrol oleh publik karena menyangkut akuntabilitas penyelenggaraan pemilu, tetapi kontennya adalah data pribadi. Karena itu, revisi UU Pemilu perlu menyeimbangkan perlindungan data pribadi dan transparansi.

Halaman 1