”Juristocracy”

MK sebagai cabang kekuasaan peradilan yang dipisahkan dari Mahkamah Agung di banyak negara demokrasi baru, termasuk Indonesia sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, adalah dalam rangka kepentingan ”juristocracy”.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Aliansi mahasiswa dari HMI dan GMNI menggelar aksi Peringatan 1 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan penolakan UU Cipta Kerja di Jalan Juanda, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/10/2020). Sejumlah aksi serupa juga digelar beberapa aliansi mahasiswa di beberapa lokasi di Kota Bogor. Polisi mengamankan sekitar lingkungan Istana Bogor dengan menutup akses jalan raya di sekitarnya.

Respons negatif masyarakat dalam berbagai ekspresi terhadap RUU Cipta Kerja yang disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang oleh DPR direspons oleh Presiden Joko Widodo. Presiden mempersilakan masyarakat yang keberatan mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.

Sikap serupa disampaikan Presiden saat UU KPK ditolak publik. Fenomena ini dapat disebut juristocracy, seperti dinyatakan oleh Ran Hirschl (2004) dalam Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of New Constitutionalism, yakni semacam transformasi tanggung jawab penyelesaian masalah kontroversial dari lembaga politik ke lembaga peradilan.

Tampaknya, juristocracy ini merupakan tren baru dalam politik kebijakan legislasi di Indonesia, di mana seharusnya terhadap produk legislasi yang menuai resistensi publik bisa diselesaikan melalui instrumen kekuasaan politik Presiden untuk menarik kembali RUU yang diajukan ke DPR saat pembahasan karena mendapat respons negatif publik. Namun, Presiden memilih melakukan ”manuver” dengan memanfaatkan instrumen demokrasi, yakni MK, untuk menguji pertentangan UU dengan konstitusi.

Namun, Presiden memilih melakukan ”manuver” dengan memanfaatkan instrumen demokrasi, yakni MK, untuk menguji pertentangan UU dengan konstitusi.

Pilihan Presiden mengalihkan masalah kontroversial pada pengadilan tampaknya bukan kebetulan, melainkan sebuah kesengajaan untuk meminimalkan risiko penolakan terhadap kebijakan legislasi oleh masyarakat yang dapat memengaruhi penilaian buruk terhadap kinerja Presiden dan kelak akan dapat menjaga posisi aman dalam menjalankan pemerintahan. Dengan demikian, sebenarnya MK tengah memainkan posisi sebagai tameng mengamankan kekuasaan Presiden.

Baca juga : Presiden: Silakan ke MK

Untuk kepentingan ini, jauh sebelumnya Presiden telah memberikan hadiah berupa revisi UU MK yang substansinya menguntungkan MK.

”Judicialization of politics”

Sesungguhnya juristocracy ini sebangun dengan gagasan C Neil Tate (1995) yang mengenalkan kajian tentang judicialization of politics, yakni ekspansi lembaga kekuasaan kehakiman untuk mengadili perkara mengenai kebijakan publik yang memiliki unsur politis. Ekspansi ini sebuah konsekuensi logis akibat dianutnya paham supremasi konstitusi dan diinkorporasikannya HAM dalam konstitusi.

Kompas/Wawan H Prabowo

Suasana jalannya sidang Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang No 2 Tahun 2020 di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK Jakarta, Rabu (15/7/2020). UU No 2/2020 merupakan penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Maka, lahirnya MK sebagai cabang kekuasaan peradilan baru yang dipisahkan dari Mahkamah Agung di banyak negara demokrasi baru, termasuk Indonesia sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, adalah dalam rangka kepentingan juristocracy ini.

Baca juga : Desakan Perppu untuk RUU Cipta Kerja Mencuat

Pilihan Presiden terhadap juristocracy ini dimulai dari premis mayor bahwa MK adalah lembaga independen, maka masyarakat akan dapat lebih mudah menerima putusan pengadilan ketika Presiden kesulitan memberikan penjelasan kepada publik mengenai materi urgensi RUU Cipta Kerja yang dibuat secara formil melalui teknik omnibus law, yakni penggabungan dan penyederhanaan 76 UU sektoral menjadi hanya satu UU.

AGUSRIEWANTO.COM

Agus Riewanto

Teknik omnibus law ini sebenarnya belum dikenal dalam UU No 12/2011 jo UU No 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Maka, besar harapan Presiden Jokowi kepada MK berperan sebagai juristocracy, mewakili Presiden menjelaskan kebijakan legislasi yang kontroversial ini melalui putusannya. Sebab, putusan MK bersifat erga omnes atau berlaku untuk semua sejak putusan dibacakan oleh hakim MK.

Agus Riewanto

Pengajar Hukum Tata Negara serta Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH Universitas Sebelas Maret, Surakarta