Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Kebijakan yang adil dibutuhkan dalam alih status pegawai KPK. Kinerja pegawai KPK dalam memberantas korupsi merupakan wujud nasionalisme mereka.

Memuat data...

Kehadiran anggota DPR yang kuorum, syarat pembentukan UU, dalam pembahasan revisi UU KPK pada 2019 peroleh sorotan hakim konstitusi. Hakim menilai bukti kehadiran itu tak lagi cukup rekapitulasi tetapi juga bukti visual.

Memuat data...

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak memenuhi syarat hasil tes wawasan kebangsaan semestinya tidak diberhentikan. Penguatan wawasan kebangsaan bisa menjadi solusi.

Memuat data...

Dalam waktu dekat KPK akan mengumumkan hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK. Namun dalam hal ini Hakim Konstitusi juga memutuskan, pengalihan kepegawaian itu tidak boleh merugikan pegawai KPK.

Memuat data...

Hakim Konstitusi menyebutkan KPK tidak perlu lagi meminta izin Dewan Pengawas jika melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

Memuat data...

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penolakan itu dikhawatirkan mengakibatkan kemunduran dalam pemberantasan korupsi.

Memuat data...

Gugatan uji formil UU KPK hasil revisi ditolak Mahkamah Konstitusi.

Memuat data...

Pembacaan putusan terkait uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/5/2021). 

Memuat data...

Meski demikian, sejumlah pegawai KPK telah menerima kabar akan dipecat karena tak lolos tes wawasan kebangsaan. Jumlahnya mencapai 75 pegawai. Materi tes wawasan dinilai janggal. Begitu pula materi tes lainnya.

Memuat data...

Besok (4/5/2021), Mahkamah Konstitusi (MK) direncanakan akan membacakan putusan uji konstitusionalitas atas UU KPK. Sejauh ini, seluruh permohonan uji formil undang-undang, tidak ada yang dikabulkan oleh MK.

Halaman 1