Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP terkait isu terkini ditujukan bagi kegiatan belajar-mengajar di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan.
Dengan RUU Cipta Kerja yang melenturkan berbagai aturan ketenagakerjaan, praktik eksploitasi dan pelanggaran hak pekerja berpotensi bertambah.
Perwakilan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam forum tripartit belum menyepakati sejumlah isu dalam rancangan peraturan turunan RUU Cipta Kerja di rumpun ketenagakerjaan.
Presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait RUU Cipta Kerja.
Upaya penolakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terus berlangsung di Malang Raya, Jawa Timur. Terakhir, aksi digelar di Kota Batu menuntut hal serupa.
Penolakan UU Cipta Kerja terus bergema.
RUU Cipta Kerja sedang dalam proses diundangkan, pekerja asing banyak berdatangan. Kondisi ini meresahkan masyarakat yang berharap pemerintah menepati janji menyerap pengangguran.
RUU Cipta Kerja memberikan keluwesan pada pertambangan bahan galian nuklir yang kini dapat dikomersialkan karena dikelola oleh badan usaha milik negara dan swasta.
Penyusunan rancangan peraturan turunan ditargetkan rampung dalam satu bulan. Dibandingkan forum tripartit sebelumnya terkait RUU Cipta Kerja, baru kali ini mayoritas serikat pekerja/buruh kompak memiliki sikap serupa.