Saat masa pelik, negara tak boleh hadir biasa-biasa (”business as usual”) lantaran kesulitan hidup rakyat sungguh berkarakter lain. Krisis menjadi lahirnya cara baru berpemerintahan.
Sejumlah rancangan peraturan turunan UU Cipta Kerja yang sudah diunggah dinilai tidak sinkron satu sama lain. Waktu tiga bulan dinilai terlampau singkat untuk menyusun 44 peraturan pemerintah dan peraturan presiden.
Masyarakat mempunyai waktu sampai dengan 10 Januari untuk menyampaikan aspirasi perihal aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
”Doxing” atau pembongkaran serta penyebaran data pribadi pada 2018-2020 banyak menyasar aktivis dan wartawan di Indonesia. Kedua kelompok ini jadi target ”doxing” terkait isu ”omnibus law”, pandemi Covid-19, dan Papua.
Rancangan Peraturan Pemerintah Bidang Kehutanan perlu memasukkan sejumlah substansi dan penjabaran operasional. Tujuannya, agar penerapan aturan bisa efektif.
Selain Google, Twitter juga turut mengumumkan topik-topik tren sepanjang 2020. Beberapa di antaranya adalah tentang ”omnibus law”, Covid-19, kegiatan di rumah, dan drama Korea.
Program JKP masih perlu dimatangkan karena terkait perlindungan semua pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat PHK. Penghitungannya harus dibuat secara detail dan tidak gegabah.
Lampu kuning untuk Kota Bogor. Rentang satu minggu terakhir, kasus positif melonjak mencapai 27 persen, tertinggi selama masa pandemi. Lonjakan kasus ini mengakibatkan tingkat okupansi ruang isolasi mencapai 76 persen.
Buruh dan mahasiswa kembali turun ke jalan guna mengingatkan warga untuk mengawal Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka masih mempersoalkan sejumlah ketentuan yang merugikan publik.
Unjuk rasa buruh di depan Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2020).