Mahasiswa Palangkaraya kembali melakukan aksi untuk meminta pemerintah membatalkan UU Cipta Kerja. Kebijakan itu dinilai memperburuk nasib buruh.

Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan mendongkrak kemudahan berusaha. Namun, ada sejumlah pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan pemerintah untuk mewujudkannya.

Aspirasi anak muda terkait UU Cipta Kerja penting didengarkan karena mereka akan jadi bagian dari struktur ketenagakerjaan di masa depan. Sejumlah elemen mahasiswa menggaungkan tuntuan terkait dampak regulasi itu.

Pekerjaan rumah utama adalah membuktikan efektivitas sejumlah kebijakan ekonomi yang tidak populer, seperti janji pemerintah menarik investasi dan mencipta lapangan kerja.

Program jaminan kehilangan pekerjaan bisa diklaim manfaatnya saat peserta sudah memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan. Manfaat terhenti saat peserta kembali bekerja.

Regulasi baru tentang pengupahan mengatur bahwa kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan menjadi dasar penetapan upah minimum. Namun, kalangan buruh menilai, formula baru justru berpotensi memunculkan ketidakpastian.

Izin usaha yang dipermudah diimbangi dengan pengawasan yang diperketat. Peran masyarakat di daerah setempat dalam pengawasan usaha penting.

Semua pengawasan dan pemonitoran yang dilakukan pemerintah harus terjadwal. Tidak bisa lagi orang turun main periksa sembarangan serta-merta tanpa terjadwal. Ini juga untuk menjaga suasana batin pengusaha.

Pengecualian jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi beberapa kondisi, seperti pekerja yang di-PHK karena cacat total tetap, dinilai bertentangan dengan prinsip inklusivitas. Pemerintah dinilai perlu meninjau aturan itu.

Seharusnya, setiap orang, entah bekerja di sektor formal maupun informal, punya hak dan kesempatan sama untuk terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan, sepanjang ia membayar iuran.