Proses uji publik menjadi tahapan krusial karena penyusunan RUU Sisdiknas akan bersifat ”omnibus law” yang bakal menggantikan UU Guru dan Dosen, UU Sisdiknas, serta UU Pendidikan Tinggi.

Uji publik RUU Sistem Pendidikan Nasional mulai digelar pemerintah. Pelibatan publik diharapkan bukan sekadar untuk pemenuhan syarat administratif.

Putusan Mahkamah Konstitusi untuk merevisi UU Cipta Kerja harus dijadikan momentum untuk membahas ulang berbagai substansi regulasi yang dalam setahun terakhir ini berpotensi tidak menyejahterakan rakyat.

Isu ketenagakerjaan, kehutanan, lingkungan, dan pertanahan dalam UU Cipta Kerja masih menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, revisi UU sapu jagat ini diharapkan jadi momentum perbaikan yang substansial.

Dari awal UU Cipta Kerja dirumuskan dalam 11 kluster. Memecah UU ini menjadi beberapa undang-undang setidaknya akan memberikan dua dampak positif, baik dalam proses perbaikan maupun pelaksanaannya setelah perbaikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat harus disikapi lewat revisi yang substansial untuk membenahi pasal-pasal problematik yang menggerus hak dan perlindungan pekerja.

Massa dari berbagai aliansi buruh di Jabodetabek berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/1/2022).