Artikel dengan Tagar
Memuat data...

The Constitutional Court judged that Dewas is not a judicial institution so that it is not authorized to give permission for pro justitia actions, such as wiretapping, searches and confiscation.

Memuat data...

The case of theft of evidence by the KPK employee and the granting of the judicial review for Lucas was a blow to the corruption eradication agency.

Memuat data...

Mahkamah Konstitusi diminta segera memutus uji formil dan materi UU KPK. Diharapkan, putusan perkara tersebut dapat dijatuhkan pada Desember atau sebelum MK sibuk menangani perkara sengketa pilkada.

Memuat data...

The controversy over typos in Law No. 11/2020 on job creation should be ended right away. The government and the House of Representatives (DPR) need to immediately take political action.

”Juristocracy”

Opini ·
Memuat data...

MK sebagai cabang kekuasaan peradilan yang dipisahkan dari Mahkamah Agung di banyak negara demokrasi baru, termasuk Indonesia sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, adalah dalam rangka kepentingan ”juristocracy”.

Memuat data...

The House of Representatives (DPR) and the government recently passed the second revision of the Constitutional Court Law. The law revision was deliberated quickly, and took only seven days to complete.

Memuat data...

MK meminta pemohon uji formil dan materiil UU No 2/2020 tentang Penetapan Perppu Covid-19 untuk lebih memahami karakteristik undang-undang yang diuji, serta mengelaborasi kerugian konstitusional yang diderita.

Memuat data...

MK akan mulai menyidangkan uji formil dan materiil UU No 2/2020 tentang Penetapan Perppu Covid-19. Sejumlah pihak menilai, pengujian formil undang-undang tersebut diperlukan karena penetapan Perppu Covid-19 cacat formil.

Memuat data...

MK diminta membatalkan ketentuan dalam Perppu No 2/2020 terkait pelaksanaan pilkada pada Desember 2020. Sebab, tak ada kegentingan yang memaksa perlunya pilkada dilakukan tahun ini, apalagi wabah Covid-19 belum berakhir.

Memuat data...

Permohonan pengujian undang-undang atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020.

Halaman 1