Pelaku usaha tengah menyusun peta jalan kebijakan ekonomi yang akan diserahkan ke setiap kandidat calon presiden sebagai rekomendasi penyusunan program ekonomi.

Banyaknya korupsi yang dilakukan pejabat publik sering kali berkaitan dengan luasnya kewenangan ataupun diskresi yang dimiliki pejabat tersebut yang pada akhirnya mengarah kepada ”abuse of power”.

Penyerapan tenaga kerja seluas-luasnya dan peningkatan kesejahteraan pekerja tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Semoga janji bisa terealisasi.

Peserta aksi yang terdiri dari sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Aksi mereka kali ini bertepatan dengan pembacaan uji formil mengenai UU Cipta Kerja oleh MK.

Puluhan peserta aksi yang terdiri dari Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi di depan Kemenaker meminta pemerintah untuk menaikkan upah minimum sebesar 15 persen pada 2024 dan mencabut UU Cipta Kerja.

Transformasi digital dan persoalan regulasi yang belum selesai menjadi pekerjaan rumah besar RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ditambah lagi ”positioning” lembaga yang acap ditarik ke dalam ruang politik praktis.

Kalangan pekerja mendesak pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 36/2021 yang menjadi dasar penghitungan upah minimum. Keberadaannya dinilai mendesak karena proses penghitungan tinggal dua bulan lagi.

Pemutihan usaha perkebunan sawit di kawasan hutan menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum yang berdampak pada penyelesaian permasalahan tanah masyarakat di kawasan hutan.