Sentraliasi perizinan pemanfaatan ruang laut implementasi UU Cipta Kerja layak direvisi total agar memiliki efek berganda ekonomi kepada masyarakat dan memberi kontribusi signifikan ke PAD.

Perppu Cipta Kerja yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 30 Desember 2022 akan mulai dibahas DPR pada masa sidang kali ini. Untuk itu, perppu tersebut akan mulai dibahas di rapat pimpinan pada Selasa (14/3/2023) ini.

Ketentuan dalam UU ataupun Perppu Cipta Kerja memiliki dampak negatif sekaligus positif pada aspek tata kelola hutan. Ketentuan ini juga dinilai dapat memperkuat posisi perhutanan sosial ke depan.

Buruh terus berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Surabaya. Mereka menolak UU tersebut karena hanya menguntungkan pengusaha.

Dalam perjokian karya ilmiah, yang sebenarnya terjadi adalah hilangnya standar sains yang layak, bermoral, dan ukuran ”output” yang berbeda. Kesahihan sains jadi ukuran dari kelayakan dan moralitas tersebut.

Persoalan partisipasi masyarakat belum dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam pembentukan undang-undang. Uji formil di Mahkamah Konstitusi pun sering kali hanya menjadi semacam uji ”checklist” yang tak mengubah apa pun.

Kelahiran Perppu Cipta Kerja memantik polemik, salah satunya terkait aspek kegentingan yang menjadi syarat penerbitan perppu.

Mekanisme panjang perlu ditempuh untuk membahas Perpu Cipta Kerja, sedangkan masa persidangan III 2022-2023 berakhir dua minggu lagi. Kelambanan DPR dikhawatirkan sebagai tindakan disengaja guna memuluskan persetujuan,