Penolakan atas RUU Cipta Kerja terus disuarakan.

Ribuan pekerja di Jawa Timur kembali turun ke jalan, Selasa (27/10/2020). Mereka menolak RUU Cipta Kerja dan mendesak pemerintah provinsi beserta pemerintah kabupaten dan kota menetapkan upah minimum.

Padahal, di negara hukum, prinsip ”due process of law” atau proses hukum yang baik, benar, dan adil tidak hanya diterapkan saat penegakan hukum, tetapi juga pembuatan hukum.

Penurunan kualitas dan kuantitas hutan disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain konversi hutan menjadi infrastruktur, pembangunan wilayah, perkebunan, dan pertambangan.

Pemerintah pusat diminta untuk melibatkan pemerintah daerah dalam membuat peraturan sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah pusat diminta menghargai hak otonomi daerah.

Perwakilan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam forum tripartit belum menyepakati sejumlah isu dalam rancangan peraturan turunan RUU Cipta Kerja di rumpun ketenagakerjaan.

Untuk perkuat wadah institusi menjaring masukan, kekhawatiran, dan kecemasan publik terkait isi UU Cipta Kerja, Presiden Jokowi menginstruksikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Wadah itu juga mengawal hingga PP.

Upaya penolakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terus berlangsung di Malang Raya, Jawa Timur. Terakhir, aksi digelar di Kota Batu menuntut hal serupa.

Definisi usaha mikro, kecil, dan menengah yang belum jelas di RUU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan sejumlah risiko. Salah satu risiko di aspek ketenagakerjaan adalah terkait pengupahan.

Penolakan UU Cipta Kerja terus bergema.