Produk hukum yang memberikan perlindungan dan pemenuhan secara utuh pada hak masyarakat adat belum tersedia. Rancangan UU Masyarakat Hukum Adat yang kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional agar dikawal.
Penghapusan ketentuan izin lingkungan dan kemudian diubah menjadi persetujuan lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diyakini tidak mengurangi proteksi terhadap lingkungan.
Sejumlah rancangan peraturan turunan UU Cipta Kerja yang sudah diunggah dinilai tidak sinkron satu sama lain. Waktu tiga bulan dinilai terlampau singkat untuk menyusun 44 peraturan pemerintah dan peraturan presiden.
Masyarakat mempunyai waktu sampai dengan 10 Januari untuk menyampaikan aspirasi perihal aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Setidaknya lima kebijakan pemerintah dinilai kurang mengena dan tepat untuk merespons pandemi. Lima kebijakan itu adalah otoritas yang menangani Covid-19, Kartu Prakerja, gaji ke-13 ASN, UU Cipta Kerja, dan pilkada.
Tahun 2020 akan segera kita tinggalkan dengan kenyataan pandemi Covid-19 telah mengubah kehidupan, menyebabkan tekanan, tetapi juga membawa harapan.
Jumlah pelanggaran yang dilakukan personel Polda Kaltim secara umum meningkat pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Polri diharapkan memproses hukum anggotanya jika terbukti melakukan tindak pidana.
Selain infrastruktur, Lembaga Pengelola Investasi juga akan menawarkan pembiayaan beberapa sektor potensial, seperti bidang kesehatan, pariwisata, dan teknologi.
UU Cipta Kerja dan Pilkada 2020 tak terasa menempatkan masa depan hutan di Indonesia dalam pertaruhan. Kebutuhan akan ruang dan pertumbuhan ekonomi masih terus membayangi keberadaan hutan yang penting bagi kehidupan.
Pemerintah optimistis ekonomi Indonesia bakal tumbuh positif tahun depan. Perkembangan penemuan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai dapat menggerakkan perekonomian domestik 2021.