Sebagai supervisi konten penyiaran, inisiatif KPI merevisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran produk tahun 2012 perlu didukung. Namun, proses penyusunannya harus dikawal publik.

Implementasi Inpres No 18/2018 terkait moratorium sawit belum dirasakan signifikan menyelesaikan persoalan kelapa sawit. Pemerintah masih mengevaluasi apakah moratorium akan diteruskan atau tidak.

Pelayanan perizinan berusaha dengan sistem OSS masih menghadapi kendala di daerah. Dengan sistem OSS itu diharapkan dapat mendatangkan investor lebih cepat dan birokrasi perizinan yang lebih ringkas.

Keadilan sosial dan ekologis yang diidam-idamkan terwujud di Indonesia masih jauh dari harapan. Setidaknya itu tampak dari regulasi yang cenderung berpotensi mereduksi capaian-capaian positif.

Kemudahan dan kecepatan perizinan di sektor hulu minyak dan gas bumi masih terkendala kendati UU Cipta Kerja sudah terbit. Pemerintah menyiapkan terobosan lewat aturan baru.

Menyusul diterapkannya UU Cipta Kerja, banyak urusan pemerintahan ditarik kembali menjadi urusan pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan kesimpangsiuran pemahamaman bagaimana mengefektifkan roda tata kelola negara-bangsa.

Keberadaan teknologi akses seluler 5G mendorong perubahan lanskap di industri telekomunikasi. Perusahaan telekomunikasi pun dituntut semakin gesit memanfaatkan arus besar perubahan saat ini.