Menyusul diterapkannya UU Cipta Kerja, banyak urusan pemerintahan ditarik kembali menjadi urusan pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan kesimpangsiuran pemahamaman bagaimana mengefektifkan roda tata kelola negara-bangsa.
Keberadaan teknologi akses seluler 5G mendorong perubahan lanskap di industri telekomunikasi. Perusahaan telekomunikasi pun dituntut semakin gesit memanfaatkan arus besar perubahan saat ini.
Di tengah tren dunia terhadap energi bersih, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dikhawatirkan justru akan mendorong industri ekstraktif, termasuk batubara.
Tanpa pembenahan aneka persoalan industrial, kelemahan struktural ekonomi dan bisnis nasional akan terus berulang dan jadi beban berat bagi pertumbuhan ekonomi.
Jurnalis, si pengirim pesan, sebagai bagian dari pilar sebuah negara yang demokratis, mendapat tekanan, tidak hanya fisik, tetapi juga psikis, melalui berbagai teror hingga ancaman kematian.
Kemudahan berusaha di Indonesia disambut dengan optimisme oleh kalangan pengusaha. Ada sejumlah catatan terkait dengan peran pemerintah dan pengusaha pasca-diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja.
Mahasiswa Palangkaraya kembali melakukan aksi untuk meminta pemerintah membatalkan UU Cipta Kerja. Kebijakan itu dinilai memperburuk nasib buruh.
Semua sepakat dengan semangat UU Cipta Kerja meningkatkan daya saing Indonesia menarik investasi langsung dan membuka lapangan kerja. Banyak pihak menunggu implementasi UU itu, berharap pelaksanaan berjalan lebih baik.
Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan mendongkrak kemudahan berusaha. Namun, ada sejumlah pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan pemerintah untuk mewujudkannya.
Indikator pemulihan di dalam negeri, seperti ditunjukkan tren investasi, tecermin dari Indeks Manajer Pembelian manufaktur yang terus meningkat. Perbaikan ekonomi juga didukung belanja fiskal dan perbaikan ekspor.