Penangkapan Izil Azhar Pintu Masuk Ungkap Aktor Lain Korupsi Dermaga Sabang

Pada 2018, Izil ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus tindak pidana korupsi pembangunan dermaga Sabang. Izil merupakan orang kepercayaan Irwandi Yusuf (eks Gubernur Aceh). Mereka sama-sama eks petinggi GAM.

TANGKAPAN LAYAR WWW.KPK.GO.ID

Buron Izil Azhar ditangkap oleh KPK bersama dengan Polda Aceh, Selasa (24/1/2023).

BANDA ACEH, KOMPAS – Setelah empat tahun menjadi buron, Izil Azhar alias Ayah Marine, tersangka korupsi pembangunan dermaga Kota Sabang, Provinsi Aceh, ditangkap oleh aparat Kepolisian Daerah Aceh dan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Penangkapan Izil diharapkan dapat mengungkap aktor lain yang terlibat dalam kasus korupsi dermaga Sabang.

Setelah sehari diperiksa di kantor Polda Aceh, Izil diterbangkan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Rabu (25/1/2023).Izil diterbangkan melalui Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar. Izil tiba di bandara dengan mengenakan rompi berwarna oranye. Dia diapit oleh petugas dari KPK.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh Komisaris Besar Joko Krisdiyanto membenarkan bahwa Izil telah diboyong ke Jakarta. ”Keterangan lebih lanjut nanti akan disampaikan oleh KPK,” ujarnya.

Pada 2018, Izil ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus tindak pidana korupsi pembangunan dermaga Sabang. Izil merupakan orang kepercayaan Irwandi Yusuf, mantan Gubernur Aceh. Keduanya sama-sama eks petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Izil menghilang hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).

Baca juga : Buron Korupsi Izil Azhar Ditangkap

Sementara itu, Koordinator Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Aceh Askalani mengatakan, keberhasilan KPK menangkap Izil Azhar harus diapresiasi. Dia menambahkan, penangkapan Izil Azhar dapat menjadi modal bagi KPK untuk membongkar keterlibatan aktor lain yang diduga menerima aliran uang dari kasus korupsi dermaga Sabang.

Proyek pembangunan dermaga Sabang berada di bawah Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Pembangunan proyek itu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2006-2011.

Pada saat itu, Gubernur Aceh dijabat oleh Irwandi Yusuf. Nilai pembangunan proyek tersebut mencapai Rp 793 miliar, sedangkan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 313 miliar.

Baca juga: Aceh dalam Pasung Korupsi

KPK mulai mendalami kasus itu sejak tahun 2013. Beberapa terdakwa lain telah divonis penjara. Selain Izil Azhar, KPK juga menetapkan sejumlah tersangka, yakni Irwandi Yusuf, Ruslan Abdul Gani selaku mantan Kepala BPKS Sabang, serta Heru Sulaksono dan Zainuddin Hamid dari manajemen PT Nindya Sejati Joint Operation. Mereka telah divonis hukuman penjara.

Izil Azhar merupakan orang kepercayaan Irwandi Yusuf. Izil diduga menjadi perantara suap dari PT Nindya Sejati Joint Operation. Besaran nilai suap mencapai puluhan miliar rupiah.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Massa dari Aliansi Pemuda Aceh Menggugat (APAM) mendesak KPK untuk mengusut tuntas semua kasus dugaan korupsi di Aceh, Selasa (8/2/2022), di Banda Aceh. Sebelumnya, pada Juni dan Oktober 2021, KPK telah memeriksa sejumlah pejabat Aceh terkait kasus pengadaan kapal Aceh Hebat dan proyek tahun jamak.

Sebelum bergabung sebagai anggota GAM, Izil merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Di kalangan GAM, dia dipanggil Ayah Marine (kelautan). Izil dan Irwandi juga pernah bersama-sama aktif di partai lokal, Partai Nanggroe Aceh (PNA), sebuah partai yang digawangi oleh para eks GAM.

Askalani mengatakan, dari fakta persidangan terdakwa sebelumnya, mengemuka adanya dugaan aliran uang ke pihak-pihak lain yang mencapai Rp 40 miliar. Menurut dia, informasi itu perlu didalami melalui Izil.

”Ini menjadi harapan publik terhadap KPK untuk mendalami keterlibatan aktor lainnya,” lanjut Askalani.

Baca juga: Ujian Polisi Mengungkap Korupsi Beasiswa di Aceh

Dari fakta persidangan terdakwa sebelumnya, mengemuka adanya dugaan aliran uang ke pihak-pihak lain yang mencapai Rp 40 miliar.

Koordinator Masyarakat Transparansi Anggaran (MATA) Aceh Alfian mengatakan, meski butuh waktu empat tahun, upaya KPK menangkap DPO tersangka korupsi harus diapresiasi. Ia berharap, DPO tersangka korupsi lainnya juga segera ditangkap.

Alfian memaparkan, korupsi menjadi salah satu penghambat pembangunan di Aceh. Tidak sedikit dana otonomi khusus menjadi bancakan pelaku korupsi. ”Integritas yang rendah membuat perilaku korupsi masif,” katanya.