Sejumlah Pejabat Pemalang Jadi Tersangka Korupsi, Penggantian Ditargetkan Secepatnya

Sejumlah jabatan di Pemerintah Kabupaten Pemalang kosong menyusul ditetapkannya sejumlah pejabat teras di wilayah itu menjadi tersangka korupsi. Penggantian diupayakan secepatnya agar pelayanan masyarakat tak terganggu.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Mukti Agung Wibowo (kiri) mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/8/2022) malam. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan Bupati Pemalang bersama lima orang lainnya karena diduga terlibat suap dan jual beli jabatan.

PEMALANG, KOMPAS — Sejumlah pejabat teras di Pemalang, Jawa Tengah, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi jual beli jabatan. Pemerintah Kabupaten Pemalang menargetkan segera ada pejabat pengganti untuk mengoptimalkan layanan kepada masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo sebagai tersangka atas kasus jual beli jabatan selama periode 2021-2022. Dari dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan, Mukti mendapatkan uang dari sejumlah aparatur sipil negara di Pemalang sebesar Rp 4 miliar.

Tak hanya Mukti, ada empat pejabat teras lain turut dipersangkakan, yakni Sekretaris Daerah Pemalang Slamet Masduki, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemalang Yanuarius Nitbani, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Pemalang Sugiyanto, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemalang Mohammad Saleh. Selain para pejabat, KPK juga menetapkan satu orang lainnya sebagai tersangka, yaitu orang kepercayaan Mukti yang juga menjabat sebagai Komisaris Perusahaan Daerah Aneka Usaha, Adi Jumal Widodo.

Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat mengatakan sudah mengetahui nama-nama pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka. Kendati demikian, pihaknya mengaku belum mendapatkan surat pemberitahuan resmi dari KPK.

”Kami masih menunggu (surat) resminya dari KPK. Sembari menunggu, saya juga sudah memerintahkan jajaran saya untuk mencoba jemput bola, bersurat ke KPK,” kata Mansur, Senin (15/8/2022), di Pemalang.

Seusai kabar operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pemalang terkonfirmasi, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo langsung meminta Mansur mengambil alih jalannya kepemimpinan di Pemalang. Mansur mengklaim, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meski bupati dan sejumlah pejabat teras di Pemalang ditahan KPK. Namun, menurut dia, jabatan-jabatan yang kosong perlu segera diisi agar pelayanan yang dilakukan lebih optimal.

KOMPAS/KRISTI D UTAMI

Wartawan membaca segel pada pintu di ruangan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Jumat (12/8/2022). Sejumlah ruangan di Pemkab Pemalang disegel Komisi Pemberantasan Korupsi seiring dengan adanya puluhan pejabat yang terjaring operasi tangkap tangan, Kamis (11/8/2022) malam. Bupati dan sejumlah pejabat Pemkab Pemalang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi berupa suap dan pungutan tidak sah dalam pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan.

Baca juga : Bupati Pemalang Terjaring OTT, Wabup Ambil Alih Kemudi Kepemimpinan

”Saya sudah meminta petunjuk kepada Pak Gubernur terkait mekanisme pengisian jabatan-jabatan yang kosong tersebut. Kalau sudah ada jawaban nanti kami umumkan. Kalau (perlu) lelang nanti kami lakukan. Semoga secepatnya, (dalam) satu minggu sudah harus terisi,” ucap Mansur.

Sejak sejumlah pejabat terjaring OTT, Mansur sudah beberapa kali mengumpulkan atau mendatangi para pegawai di sejumlah organisasi perangkat daerah di wilayahnya. Selain memberikan arahan terkait pelayanan kepada masyarakat, ia juga datang untuk memotivasi sekaligus mengingatkan para pegawai di lingkungan Pemkab Pemalang agar tidak melakukan korupsi.

”Pokoknya, ke depan kita harus perbaiki. Yang sudah terjadi kontrak, ayo kita kerjakan dengan benar, kita awasi dengan benar. Yang terpenting, di lapangan kita kerja benar, sesuai prosedur operasi standar, tidak ada masalah. Yang belum (baik) kita perbaiki," tuturnya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT kepada 34 orang, yang beberapa di antaranya merupakan pejabat teras di Pemalang, pada Kamis (11/8/2022). OTT itu dilakukan di sejumlah tempat di Jakarta dan Pemalang. Mukti dicokok di depan pintu gerbang Gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta.

Pokoknya, ke depan kita harus perbaiki. Yang sudah terjadi kontrak, ayo kita kerjakan dengan benar, kita awasi dengan benar. Yang terpenting, di lapangan kita kerja benar, sesuai prosedur operasi standar, tidak ada masalah. Yang belum (baik) kita perbaiki.

Seiring dengan OTT, sejumlah ruangan di lingkungan Pemkab Pemalang disegel KPK. Ruangan yang disegel antara lain ruang Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemalang, ruang sekretariat yang tembus ke ruang kepala Diskominfo, serta ruang Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Pemalang.

Baca juga : KPK Tangkap Bupati Pemalang Setelah Keluar dari Gedung DPR

KOMPAS/KRISTI D UTAMI

Wartawan melintas di dekat papan bertuliskan kawasan antikorupsi di sekitar Kantor Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Jumat (12/8/2022). Sejumlah ruangan di Pemkab Pemalang disegel Komisi Pemberantasan Korupsi seiring dengan adanya puluhan pejabat yang terjaring operasi tangkap tangan, Kamis (11/8/2022) malam. Bupati dan sejumlah pejabat Pemkab Pemalang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi berupa suap dan pungutan tidak sah dalam pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan.

Pada Senin, sejumlah petugas yang mengenakan rompi KPK menggeledah ruang-ruang tersebut dan ruang-ruang lain, termasuk ruangan Mukti dan sejumlah ruangan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemalang. Dari ruangan Mukti, KPK membawa tiga koper besar yang disinyalir berisi dokumen-dokumen terkait dengan jual beli jabatan.

Kepala BKD Pemalang MA Kuntodewo membenarkan bahwa kantornya ikut digeledah KPK kendati sebelumnya tidak disegel. ”Ruangan Kepala BKD sama ruang rapat tadi digeledah. Yang dibawa dokumen-dokumen, saya tidak hafal. Tadi mobil saya juga ikut diperiksa,” ujarnya.

Kuntodewo enggan berkomentar lebih lanjut terkait pemeriksaan yang dilakukan di ruangannya. Ia mengaku tak masalah ruangannya ikut digeledah demi kepentingan penyidikan dan pengembangan kasus korupsi tersebut.

Secara terpisah, dalam upacara perayaan Hari Ulang Tahun Ke-72 Jateng, Ganjar kembali memberikan peringatan keras kepada para pejabat di wilayahnya untuk tidak memperkaya diri lewat korupsi. Menurut dia, praktik korupsi merupakan pengkhianatan terhadap rakyat.

”Pesan saya, di tengah semua yang harusnya bahagia, terjadi musibah yang pasti membuat rakyat jengkel. (Terkait) Apa yang ada di Pemalang, sekaligus kita ingatkan seluruh pemerintah daerah, termasuk kami mengingatkan diri sendiri, hentikan seluruh praktik buruk jual beli jabatan itu. Terdengar di mana-mana ceritanya. Maka, saya ingatkan, hentikan atau ditangkap,” ucapnya.