Asosiasi Pemerintah Provinsi Berkomitmen Fokus pada Kesejahteraan Rakyat

Konstitusi mengamanatkan pemda berwenang menjalankan otonomi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik demi menyejahterakan masyarakat. Pemerintah pun mesti mengoptimalkan tugas dan fungsinya.

TANGKAPAN LAYAR

Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dalam unggahan di media sosialnya pada Selasa (10/5/2022) membagikan foto bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

BADUNG, KOMPAS — Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia berkomitmen fokus pada kesejahteraan rakyat. Komitmen jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya dinilai dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat tersebut.

”Kami menyadari bahwa untuk menyejahterakan rakyat hanya bisa diwujudkan secara lebih cepat jika seluruh jajaran pemerintahan, dari pusat sampai daerah, berkomitmen penuh untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan optimal,” kata Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Anies Rasyid Baswedan, yang menjadi bagian dari keterangan foto suasana acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APPSI Tahun 2022 yang diunggah di akun media sosial pribadinya, Selasa (10/5/2022).

Kita menyadari bahwa untuk menyejahterakan rakyat hanya bisa diwujudkan secara lebih cepat jika seluruh jajaran pemerintahan, dari pusat sampai daerah, berkomitmen penuh untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan optimal.

Adapun Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APPSI Tahun 2022 yang digelar di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, ini dibuka pada Senin (9/5/2022) malam. Agenda rakernas yang akan berlangsung hingga Rabu (11/5/2022) tersebut adalah untuk menetapkan program kerja APPSI selama tahun 2022 sekaligus menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah pusat.

BPMI - SETWAPRES

Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat membuka Rakernas APPSI Tahun 2022 di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (9/5/2022) malam.

Lewat unggahan di akun media sosialnya, Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan, rekomendasi APPSI tersebut nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai masukan untuk berbagai kebijakan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan daerah, otonomi daerah, dan pembangunan di daerah.

”Atas nama seluruh pengurus dan anggota APPSI, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kerja sama yang telah terbangun baik dengan Bapak Presiden (Joko Widodo) sehingga kami lebih mampu mengemban tugas sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah,” katanya.

Baca juga: Dua Dekade Otonomi, Struktur Ekonomi Daerah Tak Berubah

Anies pun berterima kasih kepada para menteri yang selama ini mendukung APPSI. APPSI bertekad akan terus berkiprah mendukung semua program dan kebijakan pemerintah pusat dalam memajukan kehidupan bangsa.

Terkait Rakernas APPSI, Anies mengungkapkan, agenda ini merupakan kegiatan tahunan untuk menetapkan program kerja selama satu tahun. Kegiatan ini merupakan forum yang memegang kewenangan tertinggi, setelah musyawarah nasional, dalam pengambilan keputusan dan penetapan program kerja APPSI.

DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpilih menjadi Ketua Umum Sementara APPSI 2019-2023 dalam Musyawarah Nasional (Munas) APPSI VI di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).

Pada mulanya, Rakernas APPSI akan dilaksanakan pada awal tahun 2022. Namun, karena kasus Covid-19 yang meningkat pada waktu itu, akhirnya Rakernas APPSI baru dapat dilaksanakan pada awal pekan ini. Tema yang diusung dalam Rakernas APPSI tahun ini adalah ”Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah Provinsi untuk Kesinambungan Pembangunan”.

Baca juga: Capai Tujuan Otonomi Daerah butuh Kerja Sama dan Kemitraan

Dalam unggahan foto di Instagram, Anies pun membagikan fotonya bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar tampak tertawa lepas ketika berpapasan dan saling menautkan tangan ketika menghadiri pembukaan acara Rakernas APPSI tahun 2022 di Badung, Bali, yang dibuka oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada Senin (9/5/2022) malam.

Lima pedoman

Saat memberikan sambutan pada pembukaan Rakernas APPSI tersebut, Wapres Amin menyampaikan lima poin arahan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. ”Pertama, saat ini kita masih berjuang untuk mengatasi dampak pandemi. Saya minta program-program lebih banyak difokuskan pada penguatan daya beli dan penurunan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi,” kata Wapres.

BPMI - SETWAPRES

Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat membuka Rakernas APPSI Tahun 2022 di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (9/5/2022) malam.

Terkait poin pertama tersebut, Wapres Amin meminta penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan tepat waktu, tidak berjalan lambat, apalagi mengendap di bank-bank daerah.

Kedua, pemerintah daerah diarahkan untuk terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah masing-masing.”Ciptakan ekosistem yang mendukung pencapaian optimal SDM di daerah melalui institusi ekonomi yang mampu memfasilitasi kemampuan dan bakat masyarakat, terutama generasi muda,” ujar Wapres Amin.

Wapres Amin meminta penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dilaksanakan tepat waktu, tidak berjalan lambat, apalagi mengendap di bank-bank daerah.

Baca juga: Presiden Bertemu Hipmi di Tengah Demo dan Minimnya Hasrat Membeli Produk Sendiri...

Ketiga, menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Penggunaan produk dalam negeri akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, utamanya dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global saat ini. ”Seluruh aparat pemerintah daerah agar memberikan contoh dalam penggunaan produk-produk dalam negeri sehingga produk buatan kita menjadi raja di rumah sendiri,” kata Wapres.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat (25/3/2022). Dalam arahannya, Presiden meminta pemerintah pusat dan daerah ataupun BUMN mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. Diharapkan penggunaan produk dalam negeri meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Keempat, menunjukkan komitmen keberpihakan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional. Komitmen keberpihakan ini diwujudkan, antara lain, melalui pemberian subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian modal kerja, insentif perpajakan, dan penguatan teknologi digital bagi UMKM.

Kelima, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. ”Oleh karena itu, saya minta semua gubernur konsisten melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen ASN (aparatur sipil negara) karena sekitar 77 persen ASN berada di instansi daerah,” ujar Wapres Amin.

Wapres Amin pun mengharapkan seluruh daerah di Indonesia terus menerapkan meritokrasi untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta diskriminasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk praktik jual beli jabatan yang masih terjadi.

KOMPAS/ MAWAR KUSUMA WULAN

Wakil Presiden Ma’ruf Amin melihat langsung inovasi pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik di Banyuwangi, Kamis (21/10/2021).

”Saya juga titip kepada para gubernur untuk mendorong penyelenggaraan mal pelayanan publik di kabupaten dan kota di tiap-tiap provinsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021, karena ini adalah langkah strategis dalam perbaikan sistem pelayanan publik di Indonesia,” kata Wapres Amin.

Baca juga: Mal Pelayanan Publik Jadi Pintu Masuk Revitalisasi Reformasi Birokrasi

Pada kesempatan tersebut, Wapres Amin menuturkan bahwa pembangunan berkelanjutan pada intinya adalah tentang bagaimana dapat mewujudkan kemakmuran bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Dengan demikian, orientasi pembangunan di masa depan bersifat mendorong kegiatan ekonomi yang non-ekstraktif, ramah lingkungan, dan melibatkan partisipasi seluruh warga negara.

Sesuai amanat konstitusi, pemerintah daerah diberikan kewenangan menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan serta peningkatan daya saing daerah.

”Sesuai amanat konstitusi, pemerintah daerah diberikan kewenangan menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan serta peningkatan daya saing daerah,” kata Wapres Amin.