logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

KPPOD menilai, peran pemerintah daerah diuji dalam menghadapi masa pandemi Covid-19, UU Cipta Kerja, serta Pilkada Serentak 2020. Pada tahun 2021, tantangan tersebut belum berakhir, bahkan cenderung lebih berat.

Memuat data...

Kementerian Dalam Negeri menjaring masukan kepala daerah dan publik saat menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Rancangan peraturan ini turunan dari UU Cipta Kerja.

Memuat data...

Pemerintah pusat diminta untuk melibatkan pemerintah daerah dalam membuat peraturan sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah pusat diminta menghargai hak otonomi daerah.

Memuat data...

Pemerintah pusat akan menarik wewenang pemerintah daerah dalam menetapkan tarif pajak dan retribusi. Nantinya, hampir semua tarif pajak dan retribusi daerah akan ditetapkan secara nasional.

Memuat data...

Evaluasi pilkada perlu dilakukan secara holistik. Evaluasi bukan hanya terkait mekanisme pemilihan, langsung ataukah tak langsung melalui DPRD, melainkan juga tata kelola partai politik selaku elemen penting di pilkada.

Memuat data...

Pemerintah daerah menyayangkan penarikan sejumlah kewenangan daerah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Aturan turunan dari undang-undang itu diharapkan mampu mencegah resentralisasi.

Memuat data...

Pemilihan kepala daerah tidak langsung atau melalui DPRD dapat menjadi opsi ketika kontestasi politik lokal dilaksanakan saat pandemi Covid-19 yang belum terkendali. Pemilihan oleh DPRD dinilai lebih aman dilakukan.

Memuat data...

Penyusunan perda provinsi dan kabupaten/kota kini wajib melibatkan ahli atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perundang-undangan. Ini diatur dalam draf UU Cipta Kerja.

Memuat data...

RUU Cipta Kerja sebenarnya bisa jadi momen penataan berbagai regulasi yang tumpang tindih untuk penciptaan lapangan kerja. Namun, selain memperhatikan aspek keberlanjutan, jangan sampai RUU itu mengabaikan rakyat kecil.

Memuat data...

Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setyabudi menilai pilkada langsung masih menjadi model yang kompatibel pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Namun, ia memberikan dua model alternatif yang dapat digunakan ke depan.

Halaman 1