Presiden Bertemu Hipmi, di Tengah Demo dan Minimnya Hasrat Membeli Produk Sendiri...

Di tengah aksi demo, Presiden menerima Hipmi. Pesan di baliknya, semua kementerian dan lembaga didorong mendukung UMKM Indonesia. Upaya membela UMKM Indonesia dapat diwujudkan secara nyata dengan membeli produk mereka.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat (25/3/2022). Presiden meminta pemerintah pusat dan daerah serta BUMN mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. Diharapkan, penggunaan produk dalam negeri meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berbeda dengan awal pekan pada kondisi biasa, suasana Jakarta hari Senin (11/4/2022) terasa berbeda. Rekayasa lalu lintas di beberapa ruas jalan Ibu Kota dilakukan seiring rencana unjuk rasa mahasiswa dari berbagai kampus dengan salah satu aspirasinya menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

Di tengah situasi ini, Presiden Joko Widodo tetap menjalankan agenda kerjanya. Sebelumnya sempat beredar info bahwa Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke daerah karena menghindari aksi demonstrasi di Jakarta.

Pada Senin pagi, misalnya, Kepala Negara bersilaturahmi dengan pimpinan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) se-Indonesia di Istana Negara. Sejumlah hal dibicarakan pada kesempatan tersebut, tak terkecuali soal dukungan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sore harinya, Presiden Jokowi juga dijadwalkan menerima Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas beserta pejabat terkait lainnya.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Hipmi Mardani H Maming seusai pertemuan mengatakan, salah satu yang sangat didukung oleh Hipmi dan para ketua umum Badan Pengurus Daerah Hipmi adalah kebijakan Presiden Jokowi terkait pembelian UMKM sebesar 40 persen dari anggaran. Apalagi, banyak pengurus Hipmi yang merupakan pelaku UMKM.

”Kebijakan beliau membeli (produk) UMKM Indonesia (sebesar) 40 persen sangat membantu sekali. Mudah-mudahan itu berjalan sesuai dengan keinginan beliau. Beliau tadi menyampaikan akan mengawasi setiap hari. Itu akan disambut oleh pengurus-pengurus daerah serta pengusaha yang ada di Indonesia,” tutur Mardani.

TANGKAPAN LAYAR KANAL YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Mardani H Maming menyampaikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/4/2022).

Hampir empat tahun setelah Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), upaya menggenjot pemanfaatan barang-barang buatan Indonesia seakan baru mulai terasa. Pemerintah mulai mengadakan acara business matching (temu bisnis) antara instansi-instansi pemerintah dan pelaku usaha, pertengahan Maret lalu, di Bali.

Dalam acara bertajuk ”Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia” di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (25/3/2022), Presiden Jokowi pun menyampaikan pengarahan kepada para menteri, kepala lembaga, direktur badan usaha milik negara (BUMN), dan kepala-kepala daerah. Upaya menyerap anggaran modal pada produk dalam negeri disebutkan bukan hanya menggerakkan ekonomi di Indonesia.

Baca juga : Presiden Ancam Sanksi Instansi Pemerintah yang Lebih Suka Barang Impor

Bergeraknya industri dan UMKM di dalam negeri juga akan membuka lapangan kerja. Selain itu, industri dan UMKM pun akan semakin maju. Ketika sebanyak 40 persen saja alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) digunakan untuk membeli produk dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan naik 1,5-1,7 persen.

Adapun apabila 40 persen anggaran BUMN digunakan untuk membeli produk dalam negeri, pertumbuhan ekonomi dapat terkerek 0,4 persen. ”Ini, kan, (kalau ditotal) 2 persen lebih. Enggak usah cari ke mana-mana, enggak usah cari investor, diam saja, tapi konsisten belanja dari industri kita, UMKM-UMKM kita. Kok, enggak kita lakukan? Bodoh sekali kalau enggak kita lakukan ini dan malah beli barang impor,” tutur Presiden Jokowi saat itu.

Ini, kan, (kalau ditotal) 2 persen lebih. Enggak usah cari ke mana-mana, enggak usah cari investor, diam saja, tapi konsisten belanja dari industri kita, UMKM-UMKM kita. Kok, enggak kita lakukan? Bodoh sekali kalau enggak kita lakukan ini dan malah beli barang impor.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) dan Ketua Dekranasda Jabar Atalia Praratya (kiri) menunjukkan produk-produk UMKM Jabar di Inacraft 2022 kepada Presiden Joko Widodo. Tahun ini, Jabar menjadi ikon Inacraft.

Pada acara tersebut, dengan nada jengkel, Presiden pun menyebutkan barang-barang seperti CCTV, seragam, sepatu tentara dan polisi, alat kesehatan, alat mesin pertanian, bahkan pena, kertas, dan bolpoin yang masih saja diimpor. Padahal, sudah ada produk serupa di Indonesia.

Katalog elektronik

Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta kebiasaan membeli barang impor dihentikan. Pemanfaatan barang-barang produksi dalam negeri perlu dilakukan sedapat mungkin. Untuk itu, industri domestik ataupun UMKM semestinya bisa masuk dalam e-katalog. Dengan demikian, pengadaan pemerintah bisa dilakukan dengan mudah.

Sejauh ini, LKPP mulai mendorong UMKM masuke-katalog. Dari awalnya baru 50.000 UMKM yang terdaftar, kini sudah hampir 200.000 UMKM di e-katalog. Presiden pun mendorong supaya akhir 2022 ini setidaknya satu juta UMKM bisa masuk e-katalog.

Namun, tentu jumlah ini masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan perkiraan jumlah UMKM di Indonesia yang pada akhir 2018 mencapai 64 juta unit. Presiden Jokowi pun meminta UMKM difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) dan memenuhi syarat-syarat untuk masuk e-katalog. ”Permudah, buat sederhana. Jangan ruwet dan mahal,” ujarnya.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Tampilan dalam situs web katalog elektronik sektoral produk inovasi.

Tak hanya mendorong, Presiden pun menyampaikan ancaman. Daerah yang masih lebih memilih produk-produk impor akan dipotong dana alokasi khususnya. Direktur utama BUMN yang mengutamakan pengadaan barang impor juga diancam dicopot dari jabatan. Demikian pula para menteri. ”(Menteri) itu bagian saya itu. Reshuffle, udah,” ujar Presiden Jokowi.

Baca juga : Digitalisasi Jadi Penopang Kebangkitan UMKM

Tiga hari kemudian, pada peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Tahun 2022 melalui konferensi video di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/3/2022), Presiden Jokowi juga kembali menegaskan bahwa digitalisasi menjadi solusi bagi UMKM dan koperasi untuk terus berkembang.

Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah masifnya aktivitas perdagangan digital. ”Kita harus membanjiri marketplace. UMKM, koperasi harus membanjiri marketplace dengan produk-produk dalam negeri, produk-produk UMKM kita,” ucap Presiden.

Kita harus membanjiri marketplace. UMKM, koperasi harus membanjiri marketplace dengan produk-produk dalam negeri, produk-produk UMKM kita.

Kepala Negara pun menargetkan 20 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital pada tahun ini dan terus meningkat menjadi 24 juta pada tahun 2023 dan 30 juta pada tahun 2024. ”Ini target, kalau semua bekerja keras, memiliki keinginan yang sama mencapai target yang telah kita tentukan, insya Allah kita semua bisa melakukan,” tutur Kepala Negara.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Beberapa produk UMKM yang ikut dalam Pergelaran UMKM Karya Kreatif Banua-Go Digital ditampilkan pada layar monitor di Atrium Duta Mall, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (6/3/2021). Pergelaran selama dua hari, 6-7 Maret 2021, tersebut diadakan Bank Indonesia Kalsel untuk mendukung digitalisasi UMKM di masa adaptasi kebiasaan baru.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada Showcase and Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri Alat Kesehatan, Wellness, serta Produk Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Senin (11/4/2022) sore, menyampaikan, kegiatan temu bisnis tersebut merupakan upaya percepatan penyerapan produk dalam negeri dan UMKM oleh pemerintah. ”Ini captive market (pasar khusus) yang harus dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM,” katanya.

Potensi belanja

Teten menuturkan, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah sudah mewajibkan 40 persen belanja kementerian/lembaga, termasuk pemerintah daerah, harus membeli produk maupun jasa koperasi dan UMKM. Pada tahun ini potensi pembelian produk dalam negeri melalui belanja pemerintah sebesar Rp 1.481 triliun dan lewat BUMN sebesar Rp 420 triliun.

”Ini potensi yang sangat besar. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, seluruh kementerian/lembaga dan pemda wajib meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan porsi UMKM dan koperasi, serta mempercepat penyerapan APBN dan APBD melalui belanja barang dan jasa pemerintah,” ujar Teten.

Seluruh kementerian/lembaga dan pemda wajib meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan porsi UMKM dan koperasi, serta mempercepat penyerapan APBN dan APBD melalui belanja barang dan jasa pemerintah.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Pemirsa menyaksikan pidato Menteri Perdagangan Agus Suparmanto saat peluncuran program "Bangga Buatan Indonesia" di kanal Youtube Kementerian Perdagangan, Rabu (16/9/2020).

Sekarang telah kami potong, sesuai arahan Pak Menko Marves, (dan) Bapak Presiden, dari delapan tinggal dua saja. Nanti tinggal bapak (pelaku UKM, penyedia barang dan jasa) tanda tangan pertanggungjawaban mutlak, maka barang langsung masuk. Kira-kira begitu. Tentu nanti pembeli di dinas, K/L (kementerian/lembaga), dan PD (pemerintah daerah) yang nanti akan teliti untuk membeli dan seterusnya.

Terkait hal itu, Azwar Anas menuturkan kembali, sebagaimana arahan Presiden Jokowi. Pihaknya telah menyiapkan berbagai regulasi dan memperpendek alur masuknya barang ke LKPP, yakni dari yang sebelumnya delapan tahapan menjadi dua tahapan. Sebelumnya, proses sangat panjang sehingga bahkan ada yang mengeluh barang satu tahun belum masuk ke LKPP.

Baca juga : LKPP Dorong Peningkatan Kontribusi UMKM

”Sekarang telah kami potong, sesuai arahan Pak Menko Marves, (dan) Bapak Presiden, dari delapan tinggal dua saja. Nanti tinggal bapak (pelaku UKM, penyedia barang dan jasa) tanda tangan pertanggungjawaban mutlak, maka barang langsung masuk. Kira-kira begitu. Tentu nanti pembeli di dinas, K/L (kementerian/lembaga), dan PD (pemerintah daerah) yang nanti akan teliti untuk membeli dan seterusnya,” tutur Azwar Anas.

Azwar Anas menambahkan, pemerintah daerah pun telah diberi kewenangan mengelola e-katalog lokal. Proses di e-katalog lokal juga dipangkas dari sebelumnya sembilan tahapan menjadi tinggal dua tahapan. Alhasil, proses menjadi pendek dan ramah pasar.

Profil e-katalog terbaru, per 10 April 2022, pun mencatat hasil dari pemendekan proses tersebut. Dengan proses yang pendek, dulu tercatat hanya ada sekitar 50.000 produk. Namun, sekarang sudah ada 259.828 produk, dengan perincian di katalog nasional 172.435 produk, katalog lokal 21.143 produk, dan katalog sektoral 66.249 produk.

Pelaku UMKM yang berjumlah besar telah menjadikan segmen yang terdiri atas para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia tersebut memiliki potensi luar biasa besar bagi pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Dukungan bagi UMKM, termasuk dalam mengisi pasar kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri yang besar, kini dinanti untuk merealisasikan potensi tersebut. Masalahnya, apakah kita sudah memiliki kesadaran membeli produk bangsa sendiri, terutama dari UMKM, dan meminimalkan barang-barang impor?