Capai Tujuan Otonomi Daerah butuh Kerja Sama dan Kemitraan

Kolaborasi antarpemerintah provinsi dan pemangku kepentingan bernilai penting percepat pembangunan berkesinambungan dan tingkatkan pelayanan publik. Wapres Ma'ruf Amin ingatkan, keduanya merupakan tujuan otonomi daerah.

BPMI - SETWAPRES

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2022 di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (9/5/2022) malam.

BADUNG, KOMPAS - Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah antara lain bertujuan untuk mempercepat pembangunan yang berkesinambungan serta meningkatkan pelayanan publik. Kerja sama dan kemitraan antar pemerintah provinsi serta pemangku kepentingan diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

“Pemerintahan yang efektif tidak sekadar melakukan intervensi, tetapi membangun misi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan,” kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2022 di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (9/5/2022) malam.

Pemerintahan yang efektif tidak sekadar melakukan intervensi, tetapi membangun misi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Pada acara yang mengusung tema “Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah Provinsi untuk Kesinambungan Pembangunan” tersebut Wapres Amin menuturkan arti penting pembangunan berkelanjutan yang dapat mewujudkan kemakmuran bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. “Sehingga, orientasi pembangunan di masa depan bersifat mendorong kegiatan ekonomi yang non-ekstraktif, ramah lingkungan, dan melibatkan partisipasi seluruh warga negara,” ujarnya.

BPMI - SETWAPRES

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2022 di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (9/5/2022) malam.

Terkait upaya mewujudkan hal tersebut, Wapres Amin menuturan sejumlah hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengawal pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut mencakup visi yang mesti diterjemahkan ke dalam tujuan yang jelas, berani mengambil risiko dan melakukan inovasi, mendinamisasi birokrasi atau organisasi, kolaborasi dengan multipihak, anggaran yang fokus kepada hasil, dan kemitraan yang efektif antara sektor publik dan swasta.

Baca juga: Ada Tiga Faktor Keberhasilan Otonomi Daerah

Pada kesempatan itu Wapres Amin juga mengungkapkan sebuah kutipan yang disampaikan oleh Mariana Mazzucato pada tahun 2021. Kutipan tersebut memiliki pesan penting di mana pemerintah daerah diingatkan untuk mampu mengambil kebijakan yang lebih dekat dengan aspirasi rakyat. Hal ini dengan menerapkan prinsip mission economy, yakni mengubah paradigma dari sekadar menata menjadi melayani atau memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk membangun interaksi dengan banyak pemangku kepentingan.

“Saya harap Rakernas ini dapat menghasilkan program kerja terbaik bagi APPSI untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah demi mewujudkan pembangunan di Indonesia yang berorientasi pada kesejahteraan, keadilan, dan kesinambungan”

Menutup sambutannya, Wapres memberikan ucapan selamat atas terselenggaranya Rakernas APPSI Tahun 2022 dan berharap tujuan dari diselenggarakannya Rakernas ini dapat tercapai. “Saya harap Rakernas ini dapat menghasilkan program kerja terbaik bagi APPSI untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah demi mewujudkan pembangunan di Indonesia yang berorientasi pada kesejahteraan, keadilan, dan kesinambungan,” ujar Wapres.

Peran pemerintah daerah

Saat menyampaikan keterangan pers, Wapres Amin menuturkan bahwa rakernas APPSI penting sekali untuk membuat program dalam rangka peningkatan peran pemerintah daerah. “Seperti kita ketahui bahwa dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam rangka memberdayakan, mengembangkan, memajukan, (dan) menyejahterakan masyarakat,” katanya.

DOK HARIAN KOMPAS

Otonomi Daerah

Oleh karena itu, ada harapan, ke depan, pemerintah daerah akan lebih dinamis lagi, terutama dalam membangun dan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). APBD jangan sampai terlambat atau bahkan tertahan dan tidak segera dibelanjakan. APBD mesti dibelanjakan agar dapat menggerakkan ekonomi di daerah dan sekaligus dapat menggerakkan ekonomi nasional. “Dan, membangun sumber daya manusia yang unggul, kemudian juga daya saing,” kata Wapres Amin.

Baca juga: Realisasi APBD 2021 Lebih Baik, tetapi Masih di Bawah 90 Persen

Sebelumnya, Ketua Umum APPSI Anies Rasyid Baswedan dalam laporannya menuturkan bahwa Rakernas ini diselenggarakan dengan tujuan menetapkan program kerja APPSI untuk tahun ini, dan menghasilkan rekomendasi APPSI untuk disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai masukan terhadap berbagai kebijakan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan.

“(Oleh) Karena itu kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden yang selama ini responsif terhadap aspirasi yang disampaikan oleh para Gubernur melalui berbagai forum, ketika ada forum dengan Presiden dan Wakil Presiden,” kata Anies.

Anies juga menambahkan bahwa dalam rentang waktu dua tahun ini terdapat banyak regulasi mengalami perubahan yang memiliki implikasi cukup serius di daerah. Untuk itu, Anies berharap agar seluruh pembahasan yang dilakukan dalam Rakernas APPSI Tahun 2022 dapat menjadi masukan dan rekomendasi bagi pemerintah pusat.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Gubernur DKI Jakarta Anies BaswedanKOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)17-10-2019

“Kami berharap nantinya rekomendasi yang nanti dihasilkan akan bisa dibahas bersama untuk membuat jalannya roda pemerintahan menjadi lebih baik, sinkronisasi antara maksud, tujuan regulasi dengan kenyataan di lapangan juga terjadi lebih baik. Sehingga, pada akhirnya, bisa mendorong kemajuan, memberikan rasa keadilan bagi seluruh komponen masyarakat, baik yang berada di pusat maupun berada di daerah," kata Anies.

“Kami berharap nantinya rekomendasi yang nanti dihasilkan akan bisa dibahas bersama untuk membuat jalannya roda pemerintahan menjadi lebih baik, sinkronisasi antara maksud, tujuan regulasi dengan kenyataan di lapangan juga terjadi lebih baik. Sehingga, pada akhirnya, bisa mendorong kemajuan, memberikan rasa keadilan bagi seluruh komponen masyarakat, baik yang berada di pusat maupun berada di daerah"

Pada acara tersebut, pemukulan kulkul menandai Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia tahun 2022. Dalam prosesi tersebut, Wapres Amin didampingi oleh Ketua APPSI dan Gubernur Bali Wayan Koster.

Baca juga: Seusai Bersilaturahmi, Wapres Amin ke Bali dan Presiden Jokowi Bersiap ke AS

Hari kedua

Terkait agenda hari kedua Rakernas APPSI Tahun 2022 pada Selasa (10/05/2022) ini membahas dan mengesahkan program kerja. Selain itu juga akan dibahas tiga topik. Pertama, prospek peran Komisi Aparatur Sipil Negara dalam mengoptimalkan penyelenggaraan sistem merit dalam birokrasi pemerintahan daerah dengan narasumber Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.

Kedua, menjajaki peluang bagi pembentukan daerah otonom baru yang di beberapa daerah masih sangat diharapkan dengan narasumber Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Dan, ketiga, pencermatan efektifitas pengelolaan Minerba berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, dan dampaknya bagi pembangunan ekonomi daerah dengan narasumber Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpilih menjadi Ketua Umum Sementara APPSI 2019-2023, dalam Musyawarah Nasional (Munas) APPSI VI, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Selasa (26/11/2019).

Hadir dalam rakernas tersebut gubernur seluruh Indonesia selaku anggota APPSI, Ketua Dewan Pakar APPSI Ryaas Rasyid, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, para wakil gubernur serta sekretaris daerah yang mewakili gubernur, para asisten yang membidangi pemerintahan, para kepala badan kepegawaian daerah, para kepala dinas energi dan sumber daya mineral, anggota dewan pakar APPSI, dan para kepala biro yang membidangi pemerintah/kerja sama daerah/otonomi daerah.

Adapun turut mendampingi Wapres Amin adalah Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, dan Tim Ahli Wakil Presiden Farhat Brachma.