Kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, aturan ganjil-genap bagi kios di pasar mesti dipatuhi. Jika tidak, pasar akan ditutup.

Memuat data...

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara resmi memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta dengan masa transisi. Beberapa prinsip dasar diterapkan pada masa transisi.

Memuat data...

Gubernur Anies Baswedan mengingatkan prinsip umum di masa transisi yang perlu diperhatikan masyarakat. Satu di antaranya yaitu kewajiban mengenakan masker saat berkegiatan di luar rumah.

Memuat data...

Jika masyarakat tetap tidak mengindahkan peraturan dan jumlah kasus bertambah, PSBB akan diperpanjang.

Memuat data...

Jangan melihat ondel-ondel sekedar tampilan kami sebagai pengamen. Kami ingin ondel-ondel diterima sebagai pertunjukan seni dan budaya. Jika ondel-ondel hilang, kita kehilangan nilai keberagaman di tengah masyarakat.

Memuat data...

Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Anies Baswedan telah meresmikan beroperasinya moda raya terpadu (MRT) Jakarta pada Minggu (24/3/2019) pagi. MRT diharapkan dapat menjadi solusi mengatasi kemacetan di Jakarta.

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS --Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menyusun rancangan peraturan gubernur terkait pengurangan sampah plastik tak memperoleh dukungan dari kalangan produsen plastik Rancangan regulasi itu dinilai dapat berdampak buruk terhadap perdagangan Kalangan produsen plastik yang t

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerintahkan pemilik reklame yang tidak tertib aturan untuk segera menertibkan sendiri papan reklamenya Pada pukul 1300 sudah ada 30 papan reklame yang disegel dari 60 yang akan disegel Sabtu 20102018 Total 60 papan reklame yang kam

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS Aturan pembatasan mobil pribadi dengan sistem pelat nomor ganjil genap akan diperpanjang hingga 31 Desember 2018 Kebijakan itu dituangkan dalam peraturan gubernur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi meneken Peraturan Gubernur Pergub Nomor 106 Tahun 2018 tentang Pemba

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa menjalankan seluruh rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara berkaitan dengan kisruh pencopotan 16 pejabat eselon II pada Juli lalu Sebagian pejabat tinggi akan ditempatkan sebagai komisaris dan pengawas badan usaha milik daerah B

Halaman 1