Pesan Warga bagi Presiden dan Gubernur yang Berkemah di IKN Nusantara
Masyarakat meminta kegiatan para pejabat itu bukan seremonial semata. Warga ingin pembangunan IKN Nusantara melindungi yang lemah, tidak tergesa, dan tak ada korupsi.
Oleh
DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO, SUCIPTO
·5 menit baca
BALIKPAPAN, KOMPAS — Presiden Joko Widodo bakal mengumpulkan tanah dan air dari seluruh provinsi dalam sebuah kendi di ibu kota negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). Masyarakat berharap itu bukan hanya seremoni belaka. Mereka menanti pembangunan yang merata, tak terburu-buru, tak ada korupsi, dan melindungi yang lemah.
”Seluruh gubernur dari 34 provinsi akan hadir. Beberapa sudah kami sambut di Kota Balikpapan, seperti Pak Ridwan Kamil (Gubernur Jabar), Gubernur NTT, NTB, dan beberapa dari Sumatera,” ujar Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim M Syafranuddin, Minggu (13/3/2022).
Dalam kegiatan ini, para gubernur diminta membawa tanah dan air yang bernilai sejarah ke kawasan IKN Nusantara. Seluruh sampel tanah dan air itu akan dimasukkan ke dalam sebuah kendi tembaga yang disebut Kendi Nusantara.
Menurut rencana, lima gubernur dari Kalimantan akan menginap bersama Presiden Joko Widodo di sekitar titik nol IKN Nusantara setelah seremoni itu. Ivan, sapaan akrab Syafranuddin, mengatakan, kegiatan itu dilakukan untuk menyongsong pembangunan IKN Nusantara di Kaltim.
Dari Kaltim sendiri, tanah dan air diambil dari wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara dan Kesultanan Paser. Itu, kata Ivan, menjadi simbol karena IKN Nusantara kelak dibangun di sebagian Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara.
Mendengar kabar tersebut, warga berharap kegiatan para pejabat itu bukan hanya simbolisme belaka. Mereka ingin pembangunan ibu kota negara ini benar-benar sesuai tujuannya, yakni membangun kota baru yang ramah lingkungan. Selain itu, pelibatan masyarakat lokal juga diperlukan agar informasi sampai ke masyarakat di tingkat bawah.
Enggar (38), warga Desa Semoi Dua, Kecamatan Sepaku, meminta pemerintah menyosialisasikan pembangunan IKN Nusantara ini dengan gamblang. Meskipun sudah puluhan kunjungan pejabat ke lokasi IKN Nusantara, tetapi warga belum tahu tempat tinggalnya akan menjadi apa.
”Misalnya, kita yang tinggal di sekitar ring 1 IKN, belum tahu lahan kami nantinya dijadikan apa. Kami sebagai badan permusyawaratan desa apakah nantinya tetap bisa bekerja sesuai yang sudah kita lakoni bertahun-tahun setelah ada Otorita IKN?” katanya.
Melihat pembangunan terdahulu, Enggar pun khawatir megaproyek IKN akan bernasib serupa. Misalnya, masih terdapat masalah ganti rugi tanah warga di pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda, salah satu proyek strategis nasional. Padahal, tol itu sudah beroperasi untuk umum sejak 2021.
Sejumlah pejabat di Kaltim juga ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Terakhir, Bupati Penajam Paser Utara ditangkap KPK karena diduga menerima uang hadiah dari sejumlah pemegang proyek infrastruktur.
”Harapannya, masyarakat kecil tidak tersingkir dan dirugikan. Saya berharap juga tidak ada korupsi karena pembangunan ini juga menggunakan uang rakyat," ujar Enggar.
Harapannya akses darat di Krayan tersambung supaya kebutuhan jadi lebih mudah.
Pembangunan IKN Nusantara yang dikabarkan memakan biaya Rp 500 triliun itu salah satu sumber dananya dari APBN. Hal ini diharapkan tak membuat pembangunan di daerah lain terhambat. Di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, misalnya. Warga di sana belum memiliki akses darat ke kabupaten lain, hanya tersambung darat dengan wilayah Malaysia.
Wilayah itu hanya bisa dijangkau dengan pesawat perintis yang jumlah dan penerbangannya terbatas. Akibatnya, sebagian besar kebutuhan warga dipasok dari Malaysia. Saat pandemi Covid-19, sejumlah harga pokok dan penting melambung karena Malaysia lockdown.
”Pembangunan IKN, kan, di Kalimantan. Harapannya akses darat di Krayan tersambung supaya kebutuhan jadi lebih mudah,” ujar Yunus (53), warga Krayan.
Dari pesisir, warga nelayan berharap pembangunan IKN tak merusak ekosistem di Teluk Balikpapan. Sebab, hutan mangrove dan terumbu karang adalah bagian penting untuk kehidupan ikan dan kepiting.
”Katanya ada jalan dan pelabuhan yang juga mau dibangun di Teluk Balikpapan. Kalau mangrove habis, kepiting mau tinggal di mana?” kata Mahmud, warga Kelurahan Jenebora, berjarak sekitar 5 kilometer dari lokasi calon bandara VVIP IKN Nusantara.
Sementara itu, dari Kalimantan Tengah, sampel tanah diambil dari beberapa lokasi penting dari 13 kabupaten dan satu kota, sedangkan sampel air diambil dari 11 daerah aliran sungai (DAS) di Kalteng. Selain menjadi simbol, menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, air dan tanah yang disatukan dalam balanga (guci/kendi) melambangkan kesatuan bangsa.
”Ini membuktikan Kalimantan Tengah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari NKRI. Momen ini menjadi bentuk komitmen Kalteng untuk menyukseskan pembangunan ibu kota negara yang baru,” kata Edy, di Palangkaraya, Minggu.
Begitu besar harapan masyarakat terhadap pembangunan IKN Nusantara di Kaltim bisa berdampak ke daerah lainnya, termasuk masyarakat Kalteng. Melihat hal itu, dosen Politik Pembangunan Universitas Palangka Raya (UPR), Paulus Danang, mengungkapkan, IKN Nusantara harus bisa memberikan efek keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.
”Pembangunan jangan hanya dinikmati oleh elite pejabat, pusat, dan elite desa, tetapi juga semua lapisan, termasuk masyarakat adat sehingga masyarakat tidak hanya jadi penonton, tetapi dilibatkan dan didengarkan,” kata Paulus.
Jangan sampai masyarakat cuma kebagian tetesan pembangunan dengan hanya membuka warung makan.
Paulus melanjutkan, pembangunan IKN Nusantara perlu menciptakan trickle down effect ke masyarakat. Selama ini, menurut Paulus, pembangunan hanya menciptakan proporsi ekonomi yang menguntungkan perusahaan atau pemilik modal. Untuk itu, ia meminta agar proyek besar IKN tidak dilakukan terburu-buru.
”Dalam pembangunan jalan dari Kalteng menuju IKN, misalnya, jangan sampai masyarakat cuma kebagian tetesan pembangunan dengan hanya membuka warung makan,” kata Paulus
Persiapan kemah
Saat ini, berbagai persiapan sudah dilakukan untuk kegiatan kemah Presiden di titik Nol IKN Nusantara. Puluhan tenda berkelir biru-putih sudah berdiri di antara pohon akasia milik PT ITCI Hutani Manunggal. Konsesi hutan tanaman industri perusahaan tersebut akan dikembalikan ke negara secara bertahap untuk pembangunan IKN.
Beberapa tenda milik TNI juga sudah berdiri. Tenda-tenda tersebut diberi alas kayu. Jalan tanah menuju tenda juga tak dibiarkan telanjang. Sejumlah papan ditata sedemikian rupa sebagai alas jalan para pejabat dalam kegiatan kemah semalam itu.
”Pasokan air, listrik, serta MCK (mandi, cuci, kakus) juga sudah tersedia,” kata Sekretaris Camat Sepaku Adi Kustaman.