Banyak Kementerian atau Lembaga dan Pemda Belum Optimal Menerapkan Sistem Merit
“Berdasarkan laporan Ketua KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) yang saya terima, masih banyak kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang belum optimal dalam menerapkan sistem merit,” kata Wapres Ma’ruf Amin.
Oleh
Cyprianus Anto Saptowalyono
·7 menit baca
Kompas/Wawan H Prabowo
Anggota Komisi II DPR mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/3/2021). Rapat membahas masalah rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) dan isu aktual lainnya.
JAKARTA, KOMPAS — Aparatur sipil negara di Indonesia, yang mencapai 4,1 juta orang di tahun 2020, menjalankan tiga fungsi, yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Penerapan meritokrasi pada manajemen aparatur sipil negara yang berbasis transparansi, obyektivitas, serta mengedepankan kompetensi, prestasi dan kinerja individu dinilai penting untuk memastikan tercapainya tiga fungsi tersebut.
Namun, masih banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang belum menerapkan sistem merit tersebut secara optimal. ”Berdasarkan laporan Ketua KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) yang saya terima, masih banyak kementerian/lembaga ataupun pemerintah daerah yang belum optimal dalam menerapkan sistem merit,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memberi sambutan secara virtual pada acara Anugerah Meritokrasi: Penghargaan Penerapan Sistem Merit bagi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/12/2021).
Masih banyak kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang belum optimal dalam menerapkan sistem merit.
Terkait hal tersebut, Wapres Amin meminta para menteri, kepala lembaga, serta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk melakukan terobosan dalam meningkatkan meritokrasi sebagai salah satu agenda utama reformasi birokrasi. Sistem merit harus diterapkan konsisten, yaitu mulai proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN), penggajian dan reward (penghargaan), pengukuran kinerja, promosi jabatan, hingga pengawasan.
”Dalam rangka akselerasi dan optimalisasi penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, dibutuhkan langkah-langkah strategis,” katanya.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan secara virtual pada acara Anugerah Meritokrasi: Penghargaan Penerapan Sistem Merit bagi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/12/2021).
Wapres Amin menuturkan, langkah strategis dimaksud ialah pertama, mengembangkan dan memperkuat implementasi manajemen talenta sumber daya manusia (SDM) aparatur. Hal ini penting untuk mempersiapkan kader penerus dengan talenta terbaik yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kedua, meningkatkan agility atau kelincahan dan kemampuan adaptif SDM serta organisasi untuk menghadapi tantangan dan dinamika perubahan di tingkat nasional maupun global. Ketiga, mengintensifkan peran aktif kepemimpinan kepala daerah dalam mendukung meritokrasi daerah. Kolaborasi intensif antara pemerintah daerah dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara, serta Lembaga Administrasi Negara juga harus terus ditingkatkan.
Selain penerapan sistem merit yang menekankan pada kemampuan ASN, transformasi ASN harus dibarengi dengan penguatan integritas, moral, ketakwaan, dan nilai-nilai luhur ASN ”BerAKHLAK”. BerAKHLAK adalah akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
”Saya harap para ASN selalu menjunjung tinggi nilai-nilai yang diluncurkan langsung oleh Bapak Presiden ini. ASN yang kompeten dan profesional serta memegang teguh nilai-nilai dasar ASN adalah profil ASN yang kita dambakan sejak dulu. Perbaikan kualitas ASN akan mendorong perbaikan kualitas birokrasi yang sangat kita butuhkan untuk menjawab berbagai tantangan ke depan,” ujar Wapres Amin.
Mewakili Presiden Joko Widodo, Wapres Amin mengapresiasi KASN yang telah menyelenggarakan acara Anugerah Meritrokrasi sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi kepada instansi pemerintah, yang telah berhasil menerapkan sistem merit. Acara tersebut dinilai juga menjadi bukti konsistensi penegakan pengawasan atas pelaksanaan meritokrasi di instansi pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Reformasi birokrasi
Pemberian penghargaan meritokrasi tersebut diharapkan akan mengakselerasi tercapainya transformasi ASN Indonesia yang merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai reformasi birokrasi. Mengakhiri sambutannya, Wapres Amin mengajak seluruh ASN untuk terus mengerahkan profesionalitas dan tekad dalam mewujudkan ASN berkelas dunia.
”Tetap semangat untuk berkinerja dan berkarya bagi bangsa dan negara. Di masa pandemi Covid-19 yang belum reda, jadilah pelopor dalam kepatuhan dan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan secara ketat,” ujar Wapres Amin.
TANGKAPAN LAYAR KANAL YOUTUBE KASN RI
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto saat menyampaikan laporan pada acara Anugerah Meritokrasi: Penghargaan Penerapan Sistem Merit bagi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/12/2021).
Ketua KASN Agus Pramusinto menuturkan sejak tahun 2019 hingga akhir tahun 2021, KASN telah menilai penerapan sistem merit terhadap 347 instansi pemerintah. Dari jumlah itu, 106 instansi telah mendapatkan kategori baik dan terdapat 46 instansi yang telah mendapatkan kategori sangat baik. ”Memang, mayoritas instansi belum mampu mendapatkan kategori minimal baik,” katanya.
Hal ini pun tecermin dari belum tercapainya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terkait kualitas penerapan sistem merit pada level kementerian dan pemerintah kabupaten/kota di tahun 2021. ”Sehingga, masih menyisakan PR bersama bagi pemerintah untuk percepatan penerapan sistem merit,” katanya.
Menurut Agus, KSAN berusaha mempercepat implementasi sistem merit di Indonesia melalui penguatan pengawasan dan berbagai bentuk asistensi, kolaborasi, serta kerja sama dengan lebih banyak instansi pemerintah. Hal ini untuk mendorong perbaikan secara berkelanjutan dalam manajemen ASN.
TANGKAPAN LAYAR KANAL YOUTUBE KASN RI
Paparan jumlah instansi pemerintah per kategori hasil penilian sistem merit yang ditayangkan pada acara Anugerah Meritokrasi: Penghargaan Penerapan Sistem Merit bagi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/12/2021).
Agus menuturkan, Indonesia mempunyai visi besar dalam menyongsong usia emas 100 tahun kemerdekaannya, Visi Indonesia 2045, yaitu menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Hal ini sebagaimana dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
”Dan, untuk mewujudkan visi besar tersebut, kita dihadapkan pada lingkungan strategis yang semakin menantang dengan hadirnya era VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguousity (volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas). Di mana, disrupsi besar-besaran terjadi sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi informasi dan meningkatnya mobilitas manusia,” kata Agus Pramusinto.
Kemajuan teknologi informasi tersebut hadir dalam berbagai bentuk, seperti internet of things, artificial intelligence (kecerdasan buatan), big data (mahadata), dan cloud computing (komputasi awan). VUCA telah membuat lingkungan semakin dinamis, sulit dikendalikan dan diprediksi sehingga dibutuhkan birokrasi yang lincah serta unggul untuk meresponsnya. Birokrasi harus menjadikan tantangan VUCA bukan sebagai halangan, melainkan kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan Indonesia.
TANGKAPAN LAYAR KANAL YOUTUBE KASN RI
Paparan capaian target RPJMN terkait kualitas penerapan sistem merit yang ditayangkan pada acara Anugerah Meritokrasi: Penghargaan Penerapan Sistem Merit bagi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/12/2021).
Visi besar membutuhkan penggerak dan navigator unggul. ASN mesti menjadi penggerak dan navigator unggul tersebut. ”Oleh karena itu, negara kita amat membutuhkan diterapkannya sistem merit untuk memastikan ASN benar-benar diisi oleh SDM aparatur yang netral, profesional, kompeten, dan berintegritas sehingga birokrasi kita menjadi unggul dan berkelas dunia,” ujar Agus.
Sebagaimana diamanatkan UU No 5/2014 tentang ASN, KASN sebagai lembaga yang independen dan bebas dari intervensi politik mempunyai peran pengawasan untuk memastikan diterapkannya sistem merit, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku dalam manajemen ASN. Harapan reformasi birokrasi adalah agar penerapan sistem merit dapat mentransformasi manajemen ASN Indonesia menjadi netral dan mampu secara adil menempatkan orang yang layak dalam jabatan berlandaskan kompetensi, kinerja, dan kualifikasinya.
Eksistensi KASN sebagai guardian of meritocracy amat penting untuk memastikan terwujudnya sasaran reformasi birokrasi.
Agus menuturkan harapan tersebut hanya dapat terwujud apabila pengawasan sistem merit dilakukan secara independen dan bebas intervensi politik. ”Oleh karena itu, eksistensi KASN sebagai guardian of meritocracy amat penting untuk memastikan terwujudnya sasaran reformasi birokrasi,” ujarnya.
Aspek penilaian
KASN telah menilai penerapan sistem merit di instansi pemerintah dalam rangka mengawasi dan memastikan penerapan sistem merit. Penilaian dilakukan terhadap delapan aspek manajemen ASN; yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, serta promosi dan mutasi. Aspek berikutnya adalah manajemen kinerja; penggajian, penghargaan, dan kinerja; perlindungan dan pelayanan; serta sistem informasi.
TANGKAPAN LAYAR KANAL YOUTUBE KASN RI
Paparan aspek penilaian sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara yang ditayangkan pada acara Anugerah Meritokrasi: Penghargaan Penerapan Sistem Merit bagi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/12/2021).
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, meritokrasi adalah sebuah sistem yang berbasis kepada prestasi atau kinerja. ”Namun, pada kenyataannya, tidak sedikit yang hadir di sini juga adalah melalui proses-proses politik, proses pemilihan. (Melalui) proses pemilihan kepala daerah, misalnya,” ujarnya.
Emil menuturkan, ada anggapan bahwa kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan politik sering kali bertentangan dengan asas-asas meritokrasi. ”Mudah-mudahan, tentunya, capaian-capaian dari rekan-rekan kepala daerah membuktikan sebaliknya. Membuktikan komitmen bagi politically elected officer atau pejabat yang dipilih melalui proses politik, bahwa sebenarnya pelayanan terbaik bagi masyarakat linier dengan kepentingan mereka yang terpilih melalui proses-proses politik,” ujarnya.
Meskipun demikian, menurut Emil, meritrokrasi bukan berarti sesuatu yang robotik atau mekanik. ”Bukan sesuatu yang sesederhana itu diterjemahkan menjadi variabel-variabel atau rumus-rumus matematis. Penilaian-penilaian secara wisdom dari pemimpin tentunya terintegrasikan dalam bagaimana kita menyusun sebuah tim, dalam bagaimana menghargai sebuah kinerja,” katanya.
TANGKAPAN LAYAR KANAL YOUTUBE KASN RI
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak pada acara Anugerah Meritokrasi: Penghargaan Penerapan Sistem Merit bagi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/12/2021).
Emil menuturkan semaksimal mungkin kinerja tersebut terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, tetapi banyak sekali elemen dalam keseharian kinerja. ”Hal-hal yang mungkin sifatnya adalah chemistry antara team work. Seseorang yang mungkin saja pintar dalam assessment tetapi pada saat mengerjakan tugas atau mengerjakan kerjaan justru bisa toxic terhadap rekannya,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Emil mengapresiasi komunikasi baik yang terjalin dengan KASN selama ini memungkinkan curhat-curhat (curahan hati) seperti itu terjadi. ”Selama keran untuk curhat ini dibuka, insya Allah, kita akan selalu sejalan. Mudah-mudahan seperti inilah kinerja dan relasi yang bisa kita bangun ke depan,” katanya.
