Pemerintah Daerah Optimalkan Satgas Desa Cegah Mobilitas Warga

Upaya pemerintah daerah mencegah mobilitas warga seiring dengan larangan mudik Lebaran 1422 Hijriah pada 6-17 Mei 2021 sangat penting untuk efektivitas pengendalian kasus Covid-19.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Foto udara bus menunggu jadwal keberangkatan di Terminal Induk Kota Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (20/4/2021). Kebijakan pemerintah melarang mudik pada 6-17 Mei 2021 guna menekan penyebaran Covid-19 membuat sebagian masyarakat memilih pulang kampung lebih awal.

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Meningkatnya kasus baru Covid-19 di Lampung beberapa hari terakhir membuat pemerintah daerah harus menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro pada 20 April hingga 3 Mei 2021. Selain mengaktifkan satuan tugas pencegahan Covid-19 tingkat desa dan kelurahan, pemerintah daerah juga menyekat perbatasan untuk menekan mobilitas warga.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Lampung Reihana mengatakan, Lampung termasuk daerah yang kini menerapkan PPKM mikro karena peningkatan kasus baru Covid-19. ”Semoga dengan PPKM mikro ini keadaan di Lampung bisa kembali membaik,” ujar Reihana di Bandar Lampung, Selasa (20/4/2021).

Reihana mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota kembali mengintensifkan posko Covid-19 tingkat desa dan kelurahan untuk memantau mobilitas warganya. Pemerintah Kota Bandar Lampung, misalnya, telah mengaktifkan satgas kelurahan dan menyekat pintu masuk kota untuk mengantisipasi warga yang mudik lebih awal. Begitu pula Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Pesawaran, dan Way Kanan juga menyekat perbatasan.

Baca juga : Antisipasi Pemudik, Desa dan Kelurahan di DIY Siapkan Tempat Karantina

Untuk mencegah penyebaran Covid-19, pemerintah kini memberlakukan PPKM mikro mulai 20 April hingga 3 Mei 2021 di 25 provinsi sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian, Senin (19/4/2021).

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal saat dihubungi di Jakarta, Selasa, mengatakan, data kasus positif Covid-19 menunjukkan pergerakan kasus di Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Kalimantan Barat sehingga diterapkan juga PPKM mikro menyusul 20 provinsi lain yang sudah lebih dulu berjalan.

”Biar enggak pingpong dan semakin membesar kasusnya. Daerah satu bagus, satunya hancur. Kalau semakin banyak daerah (yang memberlakukan PPKM mikro), maka (penanganan pandemi) bisa dilakukan serentak dan lebih efektif,” ujar Safrizal.

PUSPEN KEMENDAGRI

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal

Salah satu poin yang ditambahkan dalam Instruksi Mendagri No 9/2021 ialah kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi selama Ramadhan menjelang Lebaran 1442 Hijriah. Setiap kepala daerah harus menyosialisasikan larangan mudik pada 6-17 Mei dan pelaku perjalanan lintas daerah harus menunjukkan surat izin kepala desa/lurah serta surat keterangan bebas Covid-19.

Baca juga : Dokumen Perjalanan Jadi Kewajiban Pelancong di 25 Provinsi

Terhadap masyarakat yang tak memiliki dokumen perjalanan dan surat keterangan bebas Covid-19, kepala desa/lurah harus menyiapkan karantina selama 5 x 24 jam. Biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas daerah tersebut.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pun mengaktifkan dan akan mengoptimalkan satgas Covid-19 tingkat desa dan kelurahan seiring dengan penerapan PPKM mikro untuk pertama kalinya. ”Dengan masuknya Kalbar dalam PPKM berbasis mikro, semua desa/kelurahan harus membentuk posko. Ada juga posko yang tidak berjalan sehingga perlu dioptimalkan kembali,” ucap Kepala Dinas Kesehatan Kalbar Harisson di Pontianak, Selasa.

Kalbar masuk dalam PPKM berbasis mikro karena kasus Covid-19 tak kunjung turun. Kasus aktif dan kematian Covid-19 juga masih tinggi. Data Dinas Kesehatan Kalbar menunjukkan, kasus konfirmasi hingga 20 April secara kumulatif 7.023 orang, sembuh 6.138 orang, dan meninggal 42 orang.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengatakan, pihaknya siap melaksanakan PPKM mikro ”Kami masih merumuskan tindakan-tindakan apa saja yang akan dilakukan,” lanjutnya.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie (kanan) mencuci tangan sebelum masuk ke Wihara Tri Dharma Bumi Raya di Singkawang, Kalimantan Barat, Kamis (11/2/2021).

Kepala Departemen Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak Agus Fitriangga menuturkan, penguatan PPKM berbasis masyarakat (desa) perlu dilakukan. Tempat-tempat yang berpotensi terjadi kerumunan perlu menjadi perhatian pemerintah.

Di Sumatera Selatan, PPKM mikro dinilai belum cukup efektif menekan penyebaran Covid-19. Epidemiolog Universitas Sriwijaya, Iche Andriyani Liberty, di Palembang, berpendapat, PPKM mikro di Sumsel belum menurunkan empat indikator penting pengendalian Covid-19, yakni tingkat kesembuhan masih 89,19 persen atau di bawah nasional 90,8 persen, tingkat kematian masih 4,80 persen, lebih tinggi dari nasional yang sebesar 2,7 persen.

”Bahkan, angka kematian setelah PPKM malah lebih tinggi dibanding sebelum penerapan PPKM berbasis mikro,” ucap Iche. Sebelum PPKM mikro berjalan, angka kematian di Sumsel mencapai 4,75 persen.

Jika mengacu pada situs Sumsel Tanggap Covid-19 per 19 April 2021, jumlah daerah yang berstatus oranye meningkat dari 7 menjadi 12 daerah, bahkan Palembang masuk zona merah. Gubernur Sumsel Herman Deru memberi sinyal bakal memperpanjang PPKM mikro di Sumsel dan memperketat pengawasan protokol kesehatan.

Sementara di DKI Jakarta, kasus positif Covid-19 meningkat dua pekan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti, melalui keterangan tertulis, menjelaskan, ada 6.075 kasus aktif pada 5 April dan naik menjadi 6.884 kasus aktif pada 19 April.

”(Kasus aktif) ini mulai meningkat lagi. Saya ingatkan warga DKI bahwa 3M, termasuk menghindari kerumunan dan menghindari mobilisasi, sangat penting. Pengalaman kita tahun lalu dan akhir minggu ini menunjukkan aktivitas penduduk sudah meningkat dan angka sudah bergerak naik,” ujar Widyastuti.

Baca juga : Seperti Sudah Tidak Ada Covid-19 Saja!

Terkait mobilitas warga, pada bulan puasa ini kepadatan di jalan-jalan di DKI Jakarta mulai tampak. Namun, Pemprov DKI Jakarta belum akan mengambil kebijakan ganjil genap sebagai strategi pembatasan lalu lintas.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Sekelompok remaja berkeliling mengamen dengan membawa ondel-ondel di kawasan Kanal Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (28/3/3021). Aktivitas warga semakin ramai di DKI Jakarta sehingga dikhawatirkan turut memicu kenaikan angka kasus positif Covid-19 jika tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta menilai kepadatan itu masih dalam taraf yang wajar, terkendali, dan aman. ”Nanti kami akan sampaikan kalau nanti ada diberlakukan ganjil genap,” ujarnya.

Meski demikian, kalangan pekerja informal sektor jasa dan kuliner memilih mudik lebih awal karena omzet mereka anjlok selama Ramadhan di tengah pandemi Covid-19. Doni Mulyadi (25), penjual tongseng, Selasa siang, tengah menunggu bus PO Sinar Dempo di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat, untuk mudik ke Pagar Alam, Sumsel. Ia mudik karena lapak usahanya di perkantoran kawasan Menteng, Jakarta Pusat, sangat sepi pada pekan pertama puasa.

”Saya sudah coba menimbang keputusan dan lihat pemasukan (dari berdagang tongseng) sepekan ini. Hampir enggak ada keuntungan belakangan, saya takut nanti tambah rugi karena (Jakarta) makin sepi. Saya mantapkan pulang dengan sisa tabungan, yang penting bisa bertemu orangtua,” tutur Doni.

Sepinya lapak dagangannya itu membuat omzet hariannya sepekan terakhir tidak pernah sampai Rp 500.000, anjlok drastis dari biasanya Rp 1,2 juta hingga Rp 1,5 juta per hari pada Ramadhan sebelum pandemi Covid-19. Dia memilih mudik lebih awal sebelum larangan pemerintah berlaku pada 6-17 Mei.

Sugeng (52) bersama istri dan anaknya juga mudik dengan naik bus dari Terminal Kalideres. Usaha konfeksinya sepi orderan sehingga ia memilih mudik bersama keluarga lebih awal. ”Biasanya pasti ada pesanan jahitan yang mudah, mungkin masih bisa dapat pemasukan Rp 100.000 sampai Rp 150.000. Tapi saya ambil risiko untuk mudik kali ini karena tiga tahun terakhir pun belum pulang,” ucapnya.

Baca juga : Ketimbang Rugi, Mendingan Balik Lebih Awal

Kepala Terminal Bus Kalideres Revi Zulkarnaen menjelaskan, kondisi terminal saat ini masih landai meski ada sejumlah warga yang menyegerakan mudik. Menurut dia, tren kepadatan pemudik di Terminal Kalideres diperkirakan akan terjadi pada periode 1-5 Mei.

”Kami mewaspadai lonjakan penumpang bus yang diperkirakan terjadi di awal Mei nanti. Semuanya mesti berjalan sesuai dengan protokol kesehatan,” ujar Revi.

KOMPAS/ADITYA DIVERANTA

Calon penumpang menunggu jadwal keberangkatan bus antarkota antarprovinsi di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (20/4/2021). Sebagian orang telah menyegerakan mudik pada pekan kedua Ramadhan.

Di Jakarta Timur, sebagian pekerja informal juga ditemukan mudik dengan moda bus ke berbagai tujuan. Contohnya, Adib (37) bersama istri dan anaknya. Saat ditemui di agen bus PO Rosalian Indah di Ciracas, Jakarta Timur, mereka tengah menunggu giliran menaiki bus untuk pulang kampung ke Ngawi, Jawa Timur.

Adib memilih moda bus lantaran tidak adanya prasyarat surat keterangan tes bebas Covid-19. ”Prasyarat naik bus tidak serumit kalau naik kereta. Di samping itu, harga tiket Rp 200.000 (per penumpang) relatif terjangkau buat ekonomi keluarga yang sedang sulit,” ujar pemilik lapak bakso di Depok, Jawa Barat, ini.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menjelaskan, pekerja informal menjadi kalangan yang paling mungkin menyegerakan mudik. Ada kemungkinan mereka menimbang keputusan mudik lebih awal karena kondisi usaha yang lesu saat Ramadhan.

”Sebagian pekerja informal mungkin melihat peningkatan omzet yang cenderung tidak signifikan. Akhirnya muncul pemikiran, ngapain berlama-lama di kota, lebih baik menyegerakan mudik untuk bertemu sanak saudara,” kata Tauhid.

Berkaitan dengan larangan mudik Lebaran, pengelola Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, akan mengurangi jam operasional. Sesuai anjuran pemerintah, bandara dengan jumlah penumpang terbesar kedua di Indonesia ini hanya melayani penerbangan terbatas dan meniadakan layanan penerbangan niaga.

General Manager Bandara Juanda Surabaya Kicky Salvachdie mengatakan, pihaknya masih mengkaji operasionalisasi bandara selama masa larangan mudik Lebaran nanti. Namun, ia memprediksi, waktu operasional Bandara Juanda akan berkurang signifikan yang diperkirakan hanya dibuka 4-5 jam setiap hari, menyesuaikan jadwal penerbangan yang termasuk dalam kriteria pengecualian dalam larangan mudik dari pemerintah.

”Pada dasarnya, Bandara Juanda tetap beroperasi untuk melayani penerbangan yang masuk dalam kriteria dikecualikan tersebut. Namun, jam operasionalnya akan dikurangi karena hanya melayani penerbangan terbatas,” ujar Kicky.

Baca juga : Selama Larangan Mudik, Bandara Juanda Kurangi Jam Operasional

Pengelola Bandara Juanda juga menyediakan fasilitas pengetesan Covid-19 berupa tes Genose yang berlokasi di lobi baru terminal 1 atau terminal domestik. Fasilitas tes ini untuk melengkapi layanan tes antigen dan tes antibodi yang disediakan sebelumnya dengan lokasi di area parkir kendaraan.

Tanpa persiapan

Di sisi lain, pelaku usaha jasa pariwisata di Kota Batu, Jawa Timur, mengaku belum memiliki persiapan khusus menyambut libur Lebaran 1442 Hijriah. Larangan mudik untuk mencegah mobilitas orang keluar dari kawasan tertentu (aglomerasi) pada 6-17 Mei bakal menekan jumlah kunjungan wisatawan, yang umumnya didominasi 50 persen pengunjung berasal dari luar Malang Raya.

Direktur Taman Rekreasi Selecta Sujud Pribadi, Senin (20/4/2021), mengatakan, persiapan untuk masa libur Lebaran biasa-biasa saja, mulai dari penyiapan wahana sampai perawatan tanaman. Pihaknya juga tetap melaksanakan protokol kesehatan. ”Persiapannya seperti biasa. Kalau terlalu berlebihan, kalau aglomerasi berjalan, kita nanti yang susah. Kondisi seperti sekarang saja sudah susah. Apalagi saat masa puncak dibatasi,” ujarnya.

Baca juga : Pembatasan Orang Bakal Menekan Pariwisata Batu

Pengelola obyek wisata di Bali, antara lain Desa Wisata Penglipuran, Kabupaten Bangli, dan Daya Tarik Wisata Mandala Suci Wenara Wana, atau dikenal sebagai Sacred Monkey Forest Sanctuary, Ubud, Kabupaten Gianyar, memperkirakan kunjungan ke obyek wisata bakal ikut terimbas keputusan pemerintah yang kembali melarang masyarakat untuk mudik Idul Fitri. Hal itu disampaikan Ketua Pengelola Desa Wisata Penglipuran I Nengah Moneng dan General Manager Monkey Forest Ubud Nyoman Sutarjana.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Suasana di Desa Adat Penglipuran, desa wisata di Bangli, Sabtu (17/4/2021). Desa Wisata Penglipuran sudah disertifikasi protokol kesehatan berbasis kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan (CHSE) sebagai bentuk kesiapan destinasi di masa pandemi Covid-19.

Menurut Nengah, Desa Adat Penglipuran sudah mendapat sertifikat pelaksanaan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19, termasuk sertifikasi standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan (CHSE) dari Kementerian Pariwisata. Pihak pengelola desa wisata di Desa Adat Penglipuran juga sudah menyiapkan sarana protokol kesehatan pencegahan Covid-19, termasuk dengan alat pengecekan suhu tubuh bagi seluruh wisatawan dan mewajibkan pemakaian masker.

Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Bali Komisaris Besar Indra menyatakan, pihaknya sudah menyiapkan lima lokasi penyekatan sebagai antisipasi keputusan pelarangan mudik. Lima lokasi penyekatan di Bali disiapkan di Jembrana, Tabanan, Gianyar, Karangasem, dan Kota Denpasar. Pos penyekatan di Karangasem, misalnya, ditempatkan di kawasan simpang tiga Padangbai, Kecamatan Manggis, sedangkan pos penyekatan di Jembrana ditempatkan di persimpangan tugu Cekik, Gilimanuk.

(RAM/HLN/ESA/JUM/CIP/NIK/MEL/WER/COK/ZAK/NSA/NCA/AIN/ERK/DIV/TAN)