Antisipasi Pemudik, Desa dan Kelurahan di DIY Siapkan Tempat Karantina
Desa dan kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta diminta menyiapkan tempat karantina bagi para pemudik yang nekat pulang menjelang Hari Raya Idul Fitri 2021. Potensi mudik dengan kendaraan pribadi masih dimungkinkan.
Oleh
NINO CITRA ANUGRAHANTO
·4 menit baca
YOGYAKARTA, KOMPAS — Meski sudah ada larangan mudik, potensi kedatangan pemudik ke daerah masih bisa terjadi menggunakan kendaraan pribadi. Demi mencegah penularan Covid-19, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta meminta pemerintah desa dan kelurahan menyiapkan tempat karantina bagi para pemudik yang nekat mendatangi wilayah DIY.
”Menurut arahan Pak Gubernur (Daerah Istimewa Yogyakarta), desa-desa akan melakukan screening dan mengarahkan supaya para pemudik melakukan karantina mandiri,” kata Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji di Kompleks Kantor Gubernur DIY, Yogyakarta, Selasa (20/4/2021).
Kadarmanta menyampaikan, para pemudik diibaratkan seperti pasien tanpa gejala. Untuk itu, karantina mandiri diharuskan. Sebab, tidak ada yang tahu interaksi yang dilakukan para pemudik di sepanjang perjalanan dari daerah asal hingga tempat tujuan mudik.
Para pemudik bisa melakukan karantina mandiri di rumah tujuan mudik. Namun, perlu dipastikan, tempat yang dijadikan lokasi karantina benar-benar mampu mengisolasi pemudik dari masyarakat setempat. Artinya, tidak terjadi kontak erat dengan warga setempat sehingga tidak mengakibatkan penularan Covid-19.
Apabila rumah yang dituju pemudik tidak memungkinkan untuk karantina mandiri, mereka hendaknya dikarantina di shelter yang dimiliki pemerintah desa. Sebab, protokol kesehatan seperti jaga jarak harus bisa diterapkan sebaik mungkin.
”Jadi, petugas dari kelurahan atau RT dan RW nanti akan mengarahkan kalau memang di rumahnya tidak memungkinkan jaga jarak. Maka, itu akan prioritas masuk ke shelter,” ujar Kadarmanta.
Kadarmanta mengakui, tidak semua desa di DIY memiliki shelter mandiri untuk mengarantina pemudik. Untuk itu, bisa dijalin kerja sama antarpemerintah desa. Lebih lanjut, dia menyampaikan, pemerintah desa hingga perangkat RT dan RW punya peran paling penting mencegah penularan Covid-19. Pengawasan penerapan protokol kesehatan secara ketat berada pada gugus tugas tingkat tersebut.
Ani Widayani, Lurah Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Bantul, menyampaikan, pihaknya sudah menyiapkan 16 shelter khusus pemudik. Shelter-shelter berada di setiap dusun. Shelter itu memanfaatkan bangunan rumah warga hingga sekolah yang tidak digunakan.
”Kalau dari shelter, kami sudah sangat siap. Ini juga sudah disiapkan sejak tahun lalu. Jadi, tidak ada masalah soal shelter,” kata Ani.
Selain itu, Ani menyebutkan, setiap pintu masuk ke desanya juga sudah dijaga para sukarelawan. Para pemudik yang akan masuk desa diwajibkan mempunyai kelengkapan surat keterangan bebas Covid-19. Jika tidak membawa surat tersebut, pemudik akan diantarkan ke puskesmas terdekat untuk melakukan tes Covid-19.
Hal serupa disampaikan Lurah Wirokerten Rahmawati Wijayaningrum. Pihaknya akan berkoordinasi dengan perangkat RT dan RW di wilayahnya mengenai pendataan pemudik. Semua pemudik akan diminta menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19.
Rahmawati menambahkan, terkait shelter karantina pemudik, pihaknya memang sudah menyediakan sedikitnya dua tempat karantina. Tempat karantina memanfaatkan bangunan sekolah dan rumah warga yang tak digunakan. Namun, pihaknya memprioritaskan agar sebisa mungkin karantina dilakukan di rumah tujuan para pemudik.
”Tentu, ini kami akan melihat kondisi dari rumah yang bersangkutan. Jika tidak memungkinkan, dari desa akan berupaya menyediakan tempat,” kata Rahmawati.
Diyakini optimal
Secara terpisah, Sekda Kabupaten Bantul Helmi Jamharis meyakini, pengawasan terhadap pemudik dapat dilakukan dengan baik para perangkat desa hingga tingkat RT dan RW. Sebab, selama penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro, pengawasan penerapan protokol kesehatan juga berada di tangan mereka.
Selain itu, Helmi menyampaikan, pemanfaatan shelter tingkat desa untuk karantina pemudik juga bukan menjadi persoalan. Sebagian besar desa di Bantul sudah memiliki shelter sendiri. ”Namun, pengoperasiannya seperti apa, belum kami bahas. Jika nanti kebutuhan shelter, kan, semua desa sudah ada. Jadi, tidak masalah jika harus memanfaatkan shelter,” kata Helmi.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan camat dan lurah sejak akhir tahun lalu mengenai penyiapan shelter mandiri dengan memanfaatkan balai RW, perkampungan, atau rumah-rumah warga.
Hanya saja, saat itu, shelter dimanfaatkan untuk keperluan isolasi mandiri pasien positif Covid-19 tanpa gejala. Pihaknya masih akan berkoordinasi lagi dengan jajaran pemerintah mengenai shelter bagi pemudik.
”Kami akan koordinasi kembali untuk mengantisipasi kedatangan pemudik. Sebab, sampai sekarang kami masih melakukan pemantauan dan pencatatan orang yang masuk-keluar,” kata Heroe.
Heroe melanjutkan, pihaknya juga terus mendata kesiapan shelter yang sudah tersedia di setiap kampung. Jika memang banyak shelter yang tidak digunakan, dapat dimanfaatkan sebagai tempat karantina pemudik.