27 ASN Positif Covid-19, Kota Bogor Prioritaskan Bekerja dari Rumah
Kota Bogor juga melanjutkan menerapkan kebijakan ganjil genap kendaraan bermotor di akhir pekan ini untuk menekan laju mobilitas warga.
Oleh
AGUIDO ADRI
·5 menit baca
BOGOR, KOMPAS — Sebanyak 27 aparatur sipil negara atau ASN di delapan dinas lingkungan Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, terpapar Covid-19. Kebijakan bekerja dari rumah atau WFH pun kini menjadi prioritas di tengah lonjakan kasus Covid-19.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, Balai Kota Bogor dan kantor-kantor dinas pemerintahan ditutup selama sepekan ke depan setelah 27 ASN terkonfirmasi positif Covid-19. Balai Kota dan perkantoran dinas rencana dibuka lagi pada Senin (28/6/2021). Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor, Rabu (23/6/2021), melakukan sterilisasi atau desinfeksi seluruh kantor, tes usap PCR kepada karyawan, dan pelacakan. Sementara para ASN bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
”Layanan publik tetap bisa diakses melalui daring,” kata Bima, Rabu (23/6/2021).
Dalam situasi situasi lonjakan kasus yang semakin tinggi, Bima kembali mengingatkan warganya agar jangan lengah dan terus menerapkan protokol kesehatan ketat. Sementara perkantoran lainnya di Kota Bogor juga diminta melakukan penyesuaian sistem kerja bagi para karyawan masing-masing dan terus berkoordinasi dengan satgas agar tidak semakin luas penyebaran di lingkungan perkantoran.
Bima mengatakan, perlu ada koordinasi lanjutan dengan sejumlah lembaga dan instansi agar warga Kota Bogor yang bekerja di Jakarta dan sekitarnya untuk tidak bekerja dari kantor dan pembatasan bekerja dari kantor atau work from office (WFO) 25 persen benar-benar terlaksana.
”Kebijakan WFH ini penting. Saya prioritaskan warga Kota Bogor yang bekerja di Jakarta untuk WFH saja. Di kota Bogor ada dua kluster besar, yaitu keluarga dan dari luar kota. Jika dibedah kluster keluarga banyak juga berasal dari kluster luar kota terutama dari Jakarta. Untuk itu kita atensi khusus untuk mobilitas warga ini terutama para pekerja,” tutur Bima.
Sebelumnya, ditemukan juga satu penumpang KRL commuter line yang terkonfirmasi positif Covid-19 dari hasil tes usap antigen secara acak yang dilakukan PT KAI di Stasiun Bogor pada Senin (21/6/2021). Penumpang tersebut merupakan warga Bogor pengguna layanan commuter line yang bekerja di Jakarta.
Untuk itu, Bima menilai, penerapan kebijakan protokol kesehatan di dalam gerbong kereta tidaklah cukup. ”Harusnya lebih dari itu, salah satunya WFH lebih diperketat lagi,” lanjut Bima.
Selain kebijakan WFH, lanjut Bima, Pemkot Bogor juga memberlakukan pembatasaan jam operasional unit usaha pukul 20.00 dengan kapasitas 25 persen. Aturan itu berlaku hingga 28 Juni mendatang. Pembatasan ini akan diperkuat dengan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) makro, seperti ganjil genap pada akhir pekan besok.
Pembatasan itu, kata Bima, karena kasus positif Covid-19 secara nasional meningkat, begitu pula di Kota Bogor. Dalam enam hari terakhir tercatat konfirmasi positif di Kota Bogor mencapai 1.213 kasus. ”Data pada Selasa (22 Juni), ada 230 kasus positif harian, tertinggi selama pandemi. Kita semakin waspada dan patuh protokol kesehatan dan tetap di rumah,” katanya.
Tambah tempat tidur
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno menjelaskan, dari pembaruan data pada Selasa (22/6/2021), keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) di 21 rumah sakit rujukan sudah mencapai 82,7 persen atau terisi 713 tempat tidur dari total 862 tempat tidur.
Adapun BOR di ruang ICU mencapai 74,5 persen, dan BOR di pusat isolasi Pusdiklat Badan Pemerimsaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ciawi mencapai 76 persen.
Melonjaknya BOR hingga 82,7 persen karena peningkatan kasus yang tinggi dalam sepekan terakhir yang mencapai 1.213 kasus. Padahal, dua pekan lalu angka BOR masih 20 persen. Penambahan tempat tidur di RSUD dan sejumlah RS rujukan pun belum mampu menurunkan angka BOR.
Oleh karena itu, kata Retno, Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor Bima Arya meminta seluruh rumah sakit kembali menambah tempat tidur hingga 30-35 persen, dan segera menyediakan tambahan fasilitas isolasi bagi pasien tanpa gejala.
”Target pada akhir Juni seluruh RS rujukan mempunyai ruang isolasi minimal 30 persen dari jumlah tempat tidur sehingga mencapai 1.100 tempat tidur. Jika angka kasus Covid-19 terus naik, Juli minimal penambahan tempat tidur 35 persen,” kata Retno.
Selain itu, lanjut Retno, Pemkot Bogor juga hanya mempunyai satu tempat isolasi di Pusdiklat BPKP di Ciawi dengan kapasitas 100 tempat tidur yang sudah hampir penuh. Pemkot Bogor sedang mengajukan empat balai pelatihan milik kementerian untuk dijadikan pusat isolasi. Jika hal itu terealisasi, akan ada tambahan sekitar 250 tempat tidur.
Ganjil genap dilanjutkan
Selain pengetatan protokol kesehatan dan pembatasan kegiatan masyarakat, kebijakan pengaturan kendaraan bermotor di akhir pekan juga masih berlanjut, yaitu dengan hanya memperbolehkan kendaraan dengan nomor ganjil melintas di tanggal ganjil dan demikian sebaliknya.
”Ganjil genap masih berlaku pada minggu depan. Ini efektif untuk menekan mobilitas kendaraan dan warga luar masuk ke Kota Bogor atau warga Kota Bogor sendiri,” kata Bima.
Bima menuturkan, pihaknya berusaha maksimal untuk pengetatan terutama untuk aturan ganjil genap. Warga perlu memahami aturan itu sebagai upaya bersama menekan angka kasus positif. Jadi, ganjil genap di masa pandemi ini bukan untuk memperlancar lalu lintas.
”Pesan kepada publik jika tak mau terjebak macet di rumah saja. Pesan untuk kita semua untuk patuh dan ketat protokol kesehatan,” tutur Bima.
Agar pengetatan ganjil genap di Kota Bogor berjalan maksimal, lanjut Bima, ada koordinasi lintas Satgas daerah, dinas perhubungan, satpol PP, hingga TNI dan Polri, agar bersama memantau mobilitas warga serta yang utama kepatuhan protokol kesehatan.