Pemprov DKI meyakini ganjil genap malah berkontribusi menekan pergerakan orang ke tempat-tempat yang tidak prioritas, seperti ke pusat makanan, toko bahan makanan, serta ke toko obat.
Peningkatan jumlah penumpang di angkutan umum dikhawatirkan memunculkan kluster angkutan umum.
Di tengah PSBB transisi, Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan ganjil genap. MTI yakin ganjil genap sudah tepat, tetapi harus diterapkan dengan pembatasan di tempat kerja, tempat usaha, dan sekolah.
Dalam pelaksanaan ganjil genap, Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengacu kepada dua peraturan gubernur yang berbeda.
Selain mengenai advokat, laporan akan membahas relevansi sistem ganjil genap selama pandemi Covid-19. Di dalamnya akan ada analisis para pakar kesehatan terkait relevansi ganjil genap dan pengendalian wabah global ini.
Kaum komuter menghadapi situasi sulit saat ada kepadatan angkutan umum dan pembatasan kendaraan ganjil genap. Sejumlah kondisi itu membuat mereka semakin khawatir melakukan mobilitas di tengah pandemi Covid-19.
Jika terbukti ada hubungan antara ganjil genap dan penyebarluasan Covid-19, Ditlantas Polda Metro Jaya siap merekomendasikan kepada Pemprov DKI untuk meninjau ulang kebijakan tersebut.
Penerapan sanksi atas kebijakan ganjil genap belum banyak memberikan pengaruh kepada pengemudi angkutan umum. Mereka masih merasakan kesulitan finansial di tengah pandemi Covid-19 ini.
Sejumlah anggota polisi lalu lintas juga menyimpan rasa khawatir tertular Covid-19 saat bertugas. Protokol kesehatan ditetapkan secara ketat demi mencegah kemungkinan tertular virus.