Meski Tidak Diagendakan, Isu Peta China Dibahas di Sidang Pejabat ASEAN

Pertemuan para pejabat senior (SOM) ASEAN tidak menghasilkan keputusan, tetapi menelurkan rekomendasi isu yang dibahas di tingkat lebih tinggi, termasuk isu Laut China Selatan.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Jumpa pers dengan Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto Suryodipuro (tengah) mengenai kesiapan KTT ASEAN 2023 di Jakarta, Minggu (3/9/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Pertemuan para pejabat senior Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau SOM ASEAN telah usai, menandakan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dimulai. Isu politik dan keamanan adalah topik pembahasan pada hari Minggu (3/9/2023). Hasil SOM akan diajukan sebagai rekomendasi pembahasan pada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN atau AMM, Senin (4/9/2023).

”Agenda pembahasan mengenai tema yang diangkat keketuaan Indonesia adalah ASEAN penting dan pusat pertumbuhan perekonomian global,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto Suryodipuro.

Ia menjelaskan, pembahasan menitikberatkan pada cara pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, tidak sepenuhnya harus berupa mufakat atau konsensus di segala topik. Selain itu, juga dirapatkan mengenai peningkatan kapasitas dan kelembagaan ASEAN agar sigap serta tegas menanggapi perubahan di kawasan.

Baca juga: ASEAN Bisa Menua Sebelum Kaya

Pembahasan mengenai Laut China Selatan (LCS), terutama yang berkaitan dengan penerbitan peta terkini China oleh Beijing, tidak masuk di dalam agenda SOM. Akan tetapi, isu itu diangkat oleh sejumlah pejabat dan direncanakan diangkat ke forum lebih tinggi lagi, yaitu pertemuan tingkat menlu dan pertemuan puncak para kepala negara atau pemerintahan.

China pekan lalu menerbitkan peta yang mengklaim hampir seluruh LCS sebagai milik mereka. Sejumlah anggota ASEAN, yakni Malaysia, Filipina, dan Thailand, menolak melalui pernyataan resmi masing-masing. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, seperti dikutip berbagai media lokal, termasuk Manila Bulletin, mengatakan bahwa Filipina akan tegas membela kedaulatannya.

Menlu Indonesia Retno Marsudi menuturkan bahwa seluruh klaim di laut mana pun harus berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang mengatur secara terperinci batas-batas perairan setiap negara. China meratifikasi UNCLOS.

Di dalam rangkaian acara KTT, antara lain, adalah KTT Asia Timur, Forum Regional ASEAN, dan dialog ASEAN plus mitra wicara, China diwakili oleh Perdana Menteri Li Qiang. Anggota ASEAN, Thailand, diperkirakan juga tidak bisa mengirim perwakilan politik karena pemerintahan baru akan diresmikan pada Selasa (5/9/2023).

Baca juga: "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth"

Oleh sebab itu, Thailand saat ini diwakili Sekretaris Jenderal Kemenlu Sarun Charoensuwan. Adapun Myanmar tetap tidak diwakili oleh junta militer selaku penguasa de facto pascakudeta. Hadir mewakili negara itu adalah Wakil Tetap Myanmar untuk ASEAN Aung Myo Myint yang dilantik sebelum junta melakukan makar.

Sidharto mengungkapkan, rapat tidak membahas mengenai krisis politik di Myanmar karena penanganannya di bawah Kantor Utusan Khusus ASEAN. Jabatan ketua harian Utusan Khusus ASEAN dipegang oleh Ngurah Swajaya, mewakili Menlu Retno Marsudi.

Akan tetapi, SOM membahas mengenai administrasi giliran keketuaan ASEAN yang akan jatuh pada Myanmar tahun 2026. Perbincangannya ialah kemungkinan pada tahun itu tongkat keketuaan ASEAN digeser ke Filipina.

Tegas

Peneliti isu ASEAN pada The Habibie Centre, Marina Ika Sari, mengatakan bahwa isu Laut China Selatan (LCS) pasti akan dibahas pada pertemuan para menlu dan KTT. Isu ini adalah mengenai kedaulatan para anggota ASEAN.

Baca juga: Masih Adakah "ASEAN Way"?

Saat ini, seolah ada keretakan di ASEAN yang bisa memecah organisasi kawasan itu ke dalam tiga kubu, yaitu kubu netral, pro-China, dan pro-Amerika Serikat. Jika rangkaian acara KTT tidak membahas LCS, dampaknya sangat serius.

AP/AARON FAVILA

Kapal Penjaga Pantai Filipina, BRP Malapascua (kiri), bermanuver setelah kapal Penjaga Pantai China bernomor 5201 berupaya memblokir kapal Filipina di mulut Beting Second Thomas, yang juga dikenal dengan nama Beting Ayungin, di Laut China Selatan, 23 April 2023.

”Indonesia sudah membuka jalan agar penyelesaian kode panduan LCS dipercepat dalam tiga tahun ke depan, tetapi China justru melakukan hal yang berlawanan dengan deklarasi panduan,” tutur Marina.

Baca juga: Peta Baru China Panaskan Geopolitik Kawasan

Ia mengatakan, protes berupa nota diplomasi ataupun secara verbal dan langsung di forum harus dilakukan. Selain itu, untuk kerja nyatanya, negara-negara ASEAN yang berkepentingan di LCS harus merapatkan barisan. Misalnya, dengan mengadakan patroli bersama antara Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina.

Termasuk penting pula dilakukan adalah peningkatan pengetahuan para nelayan ASEAN mengenai perkembangan situasi di perairan tersebut. ”ASEAN harus tegas mendorong China mengingat kembali komitmen mereka sebagai peratifikasi UNCLOS,” ujar Marina.