Kebuntuan Politik di Malaysia Berlanjut, Dewan Raja Gelar Rapat Darurat
Setelah empat hari pascapemilu pemerintahan tak kunjung terbentuk, Raja Malaysia berembug dengan para raja negara-negara bagian guna mencari jalan keluar dari kemelut politik saat ini.
Oleh
PASCAL S BIN SAJU
·5 menit baca
AFP/NAZRI RAPAAI/MALAYSIA'S DEPARTMENT OF INFORMATION
Foto yang dirilis oleh Departemen Informasi Malaysia pada 18 Mei 2020 ini memperlihatkan Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah atau Yang Dipertuan Agung XVI membacakan doa pada upacara pembukaan sidang ke-14 parlemen di Kuala Lumpur, Malaysia.
KUALA LUMPUR, RABU – Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung XVI memanggil Dewan Para Raja (Majelis Raja-raja) untuk mengadakan rapat darurat, Kamis (24/11/2022) ini di Kuala Lumpur. Pertemuan dewan beranggotakan sembilan sultan di negara-negara bagian itu untuk membahas pembentukan pemerintahan baru dan penunjukan perdana menteri.
Krisis politik di Malaysia terjadi setelah tak ada partai atau koalisi yang memperoleh kursi mayoritas di parlemen pascapemilu, Sabtu. Pakatan Harapan (PH), yang dipimpin Anwar Ibrahim, meraih kursi terbanyak (82 kursi). Rivalnya, Perikatan Nasional (PN) pimpinan mantan PM Muhyiddin Yassin mendapat 73 kursi. Dua koalisi itu butuh tambahan kursi untuk mencapai minimal 112 dari 222 kursi parlemen guna membentuk pemerintahan.
Barisan Nasional (BN) hanya mengumpulkan 30 kursi, capaian terburuk setelah mereka mendominasi politik sejak kemerdekaan tahun 1957. Namun, dukungan BN dibutuhkan PH dan PN. BN menyatakan tak akan memberikan dukungan kepada PH maupun PN.
Anwar dan Muhyiddin sudah dipanggil Raja Yang Dipertuan Agung XVI dan disarankan agar membentuk pemerintahan bersatu. Muhyiddin menolak.
Situasi penuh ketidakpastian ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Malaysia. Raja khawatir, krisis ini menimbulkan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan.
Yang Dipertuan Agung XVI, Rabu (23/11), pun memanggil Dewan Para Raja. “Tujuan pertemuan Dewan Para Raja Melayu itu adalah agar Raja (Yang Dipertuan Agung XVI) mendapatkan pemikiran para penguasa Melayu sehingga dapat mengambil keputusan untuk kesejahteraan rakyat dan negara,” kata pernyataan Istana.
AFP/MOHD RASFAN
Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah atau Yang Dipertuan Agung XVI (ketiga dari kanan) bertemu dengan awak media di luar Istana Negara di Kuala Lumpur, Malaysia, 21 November 2022.
Kepala Rumah Tangga Istana Negara Ahmad Fadil Syamsuddin dalam sebuah pernyataan menyebutkan, Raja telah menyetujui pertemuan yang akan diadakan di Istana Negara, Kamis. Raja juga mengimbau masyarakat, serta semua pihak, untuk bersabar dan tetap tenang sampai proses pembentukan pemerintahan baru selesai.
Raja Malaysia dipilih secara bergiliran dari keluarga kerajaan di sembilan negara bagian dengan masa jabatan lima tahun. Menurut konstitusi, ia sebenarnya hanya menjalankan peran seremonial. Kendati demikian, Raja dapat menunjuk perdana menteri yang dia yakini mendapat dukungan mayoritas di parlemen.
Raja panggil BN
Pengumuman tentang rapat darurat Dewan Para Raja itu disampaikan setelah Yang Dipertuan Agung XVI bertemu dengan para anggota parlemen dari Barisan Nasional. Koalisi ini dimotori Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).
Presiden UMNO President Ahmad Zahid Hamidi kepada laman Malaysiakini menyebutkan, dalam pertemuan itu Raja meminta BN untuk menjadi bagian dan pemerintahan persatuan. Zahid menambahkan, BN akan menggelar pertemuan lagi, Rabu malam. Sebelumnya, koalisi itu telah menegaskan untuk menjadi oposisi.
Zahid juga membantah desas-desus yang menyebutkan dirinya mundur sebagai Ketua BN dan Presiden UMNO. Hal ini menanggapi beredarnya surat pernyataan mundur yang disebut Zahid sebagai hoaks.
AP/VINCENT THIAN
Presiden Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) Ahmad Zahid Hamidi melambaikan tangan setelah bertemu dengan Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung XVI Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Istana Negara di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (23/11/2022).
Kantor berita Bernama juga melaporkan, para pemimpin koalisi BN dan PN menggelar pertemuan di sebuah hotel di Kuala Lumpur, Rabu petang. Hadir antara lain Wakil Ketua BN merangkap Wakil Ketua UMNO Mohamad Hasan, Sekjen PN Hamzah Zainudin, dan Wakil Partai Pribumi Bersatu, Ronald Kiandee, serta Ketua Partai Gerakan Rakyat Dominic Lau. Kemungkinan mereka membangun koalisi baru.
“Saya belum tahu,” jawab Penjabat PM Ismail Sabri Yaakob, politisi BN, saat ditanya soal hasil pertemuan itu.
Opsi pemerintahan minoritas
Beberapa pengamat politik berpendapat, membentuk pemerintahan minoritas adalah “jalan keluar terbaik” jika upaya yang diambil Raja untuk menyelesaikan kebuntuan politik tidak membuahkan hasil. Analis politik Ahmad Atory Hussain mengatakan kepada Bernama, pemerintahan baru harus dibentuk dengan cepat “dengan cara apa pun”.
Ia melihat pembentukan pemerintahan minoritas sebagai pilihan yang lebih baik daripada dikelola pemerintah sementara di bawah Ismail. “Walaupun hanya pemerintahan minoritas, setidaknya itu bisa menjaga keamanan, kedamaian dan kerukunan bangsa. Yang terpenting, anggaran (tahun 2023 yang harus diajukan kembali di DPR) dapat disahkan,” ujar Atory, seperti dikutip CNA.
Dalam konteks Malaysia, pemerintahan minoritas mengacu pada pemerintahan yang dibentuk koalisi partai politik yang tidak menguasai kursi mayoritas di parlemen.
AFP/MOHD RASFAN
Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob (tengah) dan kandidat dari UMNO berpose dengan para mahasiswa di Bera, Pahang, pada malam 18 November 2022, menjelang pemungutan suara keesokan harinya.
Pakar geostrategis dan peneliti senior di Nusantara Academy for Strategic Research, Azmi Hassan, juga mendukung pembentukan pemerintahan minoritas. Namun, ada persoalan mengingat PH dan PN enggan berkolaborasi, sementara BN menolak bekerja sama atau mendukung dua koalisi itu.
Gesekan sosial
Sementara itu, ketidakpastian politik memunculkan kekhawatiran akan meletupnya gesekan sosial. Aparat dan pengelola media sosial memonitor unggahan-unggahan berisi ujaran kebencian rasial dan sentimen agama di media sosial (medsos).
Polisi juga memperketat keamanan di sejumlah tempat. Kepala Kepolisian Federal Acryl Sani Abdullah Sani, Rabu, mengatakan, keamanan telah diperketat di lokasi-lokasi strategis nasional untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Polisi juga telah memperingatkan akan ada tindakan tegas terhadap pengguna medsos yang menyulut sentimen rasial dan agama.
Polisi telah menangkap seseorang karena unggahannya di medsos yang mengancam akan membunuh Raja. Sekelompok masyarakat sipil dan pegiat HAM mendeteksi upaya terkoordinasi di medsos untuk mendukung Muhyiddin dan menjelekkan Anwar.
AP/VINCENT THIAN
Aparat kepolisian berjaga-jaga di depan Istana Negara di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (23/11/2022).
Para pengguna medsos telah melaporkan sejumlah unggahan TikTok setelah pemilu yang menyebut peristiwa kerusuhan di Kuala Lumpur, 13 Mei 1969. Kala itu, sekitar 200 orang tewas setelah partai-partai oposisi yang didukung warga etnis China meraih hasil bagus dalam pemilu.
TikTok mengatakan, pihaknya telah menghapus video-video terkait insiden 13 Mei karena konten itu melanggar aturan panduan yang disusunnya. Ditegaskan, TikTok tidak menoleransi ujaran kebencian dan pandangan ekstrem.
Menanggapi situasi yang berkembang, Wakil Direktur Pelaksana BowerGroupAsia Asrul Hadi Abdullah Sani mengatakan, kebuntuan politik yang berkepanjangan itu mengirimkan sinyal negatif kepada investor asing dan pebisnis lokal. “PM baru akan menghadapi tugas sulit membangun koalisi baru atau pemerintah persatuan …,” katanya kepada AFP.
"Saat partai-partai dan anggota parlemen terpecah dalam menentukan PM-nya, pertanyaannya sekarang adalah apakah Anwar atau Muhyiddin mampu mempertahankan pemerintahan yang stabil dan tetap menjadi PM di sepanjang masa jabatan,” kata Asrul Hadi.
