Anwar-Muhyiddin Hadapi Jalan Buntu, Bola Perdana Menteri di Tangan Raja
Bola penentuan perdana menteri Malaysia kini berada di tangan Raja Yang Dipertuan Agung XVI setelah dua kubu, Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin, gagal mengumpulkan dukungan mayoritas untuk membentuk pemerintahan.
Oleh
MAHDI MUHAMMAD, MUHAMMAD SAMSUL HADI
·5 menit baca
AFP/MOHD RASFAN
Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung XVI Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah berjalan untuk menemui awak media di luar Istana Nasional di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (21/11/2022).
KUALA LUMPUR, SELASA — Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung XVI, Selasa (22/11/2022), menegaskan dirinya akan segera menentukan perdana menteri setelah dua tokoh oposisi, Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin, gagal memperoleh dukungan kursi mayoritas di parlemen hingga tenggat waktu yang ditetapkan berakhir. Kebuntuan politik di negeri jiran ini berlanjut setelah koalisi Barisan Nasional menolak untuk mendukung salah satu dari mereka.
Lantaran tiada koalisi yang meraup kursi mayoritas di parlemen, "bola" penentuan perdana menteri kini berada di tangan Raja Yang Dipertuan Agung XVI. "Beri kesempatan saya mengambil keputusan segera," ujar Raja kepada wartawan di luar Istana Negara.
Ia juga meminta rakyat Malaysia untuk menerima keputusan apa pun soal pembentukan pemerintahan. Setelah tenggat penyerahan akhir jumlah dukungan yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan terlewati tanpa ada hasil, Selasa pukul 14.00 waktu setempat, Istana melalui pernyataan tertulis mengumumkan bahwa tak satu pun anggota parlemen yang berhasil mendapatkan dukungan mayoritas agar bisa dipilih menjadi perdana menteri.
Di tengah kebuntuan itu, Raja Yang Dipertuan Agung XVI mengundang Anwar dan Muhyiddin untuk beraudiensi di Istana pada pukul 16.30 waktu setempat. Seusai pertemuan, Anwar mengatakan kepada wartawan, "Belum ada keputusan hingga saat ini," ujar Anwar
"Sampai saat ini tidak ada pertanyaan soal kemungkinan membentuk pemerintahan minoritas," lanjut Anwar. Semua pihak kini menanti keputusan akhir Raja.
Pemerintahan minoritas, menurut Nik Ahmad Kamal Nik Mahmod, dosen hukum pada International Islamic University, Malaysia, dimungkinkan menjadi salah satu opsi. "Jika pemerintahan minoritas ditunjuk, semestinya pemerintahan baru nanti mengadakan pemungutan mosi percaya saat sidang parlemen dimulai," jelasnya.
Opsi lainnya, lanjut Nik Ahmad, adalah Raja dapat meminta untuk bertemu dengan setiap anggota parlemen dan mendengar pilihan masing-masing terkait sosok perdana menteri.
AFP/MOHD RASFAN
Tokoh oposisi Malaysia Anwar Ibrahim (tengah) melambaikan tangan ke arah pendukungnya seusai bertemu dengan Raja Malaysia di Istana Nasional, Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (22/11/2022).
Kepada wartawan, Anwar mengungkapkan, Raja dalam pertemuan dengan dirinya dan Muhyiddin menyatakan keinginannya untuk membentuk pemerintahan yang kuat "yang lebih inklusif dari segi ras, agama, dan wilayah" serta pemerintahan yang bisa fokus menangani masalah ekonomi.
Pakatan Harapan (PH), koalisi multietnis pimpinan Anwar Ibrahim, bersaing ketat dengan Perikatan Nasional (PN), aliansi Muslim Melayu berhaluan konservatif pimpinan mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, untuk membentuk pemerintahan. PH meraih kursi terbanyak, yakni 82 kursi. Menyusul di peringkat kedua, PN dengan 73 kursi.
Namun, perolehan dua koalisi itu belum mencukupi untuk membentuk pemerintahan. Dibutuhkan minimal 112 dari 222 kursi parlemen bagi partai atau koalisi untuk membentuk pemerintahan di negeri jiran itu. PH maupun PN butuh dukungan tambahan kursi dari blok Barisan Nasional (BN). Aliansi yang dimotori Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) ini mendapatkan 30 kursi.
Namun, dukungan yang diharapkan muncul dari BN tidak muncul. Hingga pukul 13.00 waktu setempat, tidak ada kendaraan yang membawa para pemimpin politik tiba di Gerbang 2 Istana Negara. Media sejak dini hari menanti kehadiran politisi dari Pakatan Harapan maupun Perikatan Nasional.
Yang Dipertuan Agung XVI Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah terlihat keluar dari Istana Negara melalui Gerbang 1 dengan kendaraan sport utility vehicle (SUV) setelah tenggat waktu terlewati. Sekitar 30 menit sebelum raja meninggalkan istana, kendaraan yang membawa Juru Bicara Parlemen Malaysia Tan Sri Azhar Azizan Harun terlihat memasuki halaman istana. Tidak diketahui agenda pertemuan antara kedua orang tersebut.
BN pilih jadi oposisi
Perikatan Nasional sempat berada di atas angin ketika blok politik Borneo, yaitu Gabungan Parti Serawak (GPS) dan Gabungan Rakyat Sabah (GRS), mengklaim bahwa bersama Barisan Nasional (BN) sepakat untuk menyokong blok politik ini membentuk pemerintahan baru.
Akan tetapi, selang beberapa saat, BN menyatakan bahwa hal itu adalah klaim sepihak. BN saat itu menyatakan mereka belum menyatakan mendukung salah satu dari dua koalisi pemilik kursi terbanyak pemilu tersebut. Setelah lebih dari tiga jam menggelar pertemuan, Dewan Syura BN memutuskan bahwa mereka tidak akan mendukung PH ataupun PN dalam pembentukan pemerintahan federal Malaysia.
AFP/ARIF KARTONO
Ketua Umum Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi (tengah) seusai memaparkan perkembangan hasil pertemuan BN, Senin (21/11/2022), di Kuala Lumpur. Meski hanya mengumpulkan 30 kursi, di bawah perolehan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, Barisan Nasional memegang kunci dalam menyelesaikan kebuntuan politik di Malaysia.
Dalam tubuh BN, yang mayoritas dihuni oleh politisi-politisi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), terjadi perpecahan. Di satu sisi, kubu pendukung Ahmad Zahid Hamidi (Ketua BN) mendukung blok politik ini merapat ke Pakatan Harapan.
Sementara kubu satunya, yang dimotori Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, menolak keinginan Zahid dan kawan-kawannya. Kubu Ismail memilih merapat ke Perikatan Nasional yang dianggap memiliki kedekatan visi dan misi serta emosional.
Sampai dengan 30 menit jelang tenggat waktu yang ditetapkan Yang Dipertuan Agung XVI, BN belum memutuskan sikapnya. Sementara, dukungan agar BN merapat ke PH sempat disampaikan tokoh senior UMNO, Datuk Mohd Zaid Ibrahim.
Seperti dikutip New Straits Times, Zaid Ibrahim mengatakan, adalah sebuah kehormatan bagi BN untuk diajak bergabung membentuk pemerintahan baru Malaysia. “Untuk saat ini, kita semua memiliki kewajiban untuk membentuk pemerintahan baru. Kalaupun itu (pemerintahan federal Malaysia yang baru) dipimpin oleh Anwar (Anwar Ibrahim), hal demikian harus kita terima,” katanya.
Kita semua memiliki kewajiban untuk membentuk pemerintahan baru. Kalaupun itu (pemerintahan federal Malaysia yang baru) dipimpin oleh Anwar (Anwar Ibrahim), hal demikian harus kita terima.
Zaid mengingatkan, sebagai bagian dari rakyat, adalah tanggung jawab BN untuk menyelamatkan kondisi Malaysia yang kehilangan momentum perbaikan ekonomi ketika pemerintahan tak berjalan sebagaimana mestinya. “Tugas kita saat ini adalah membantu membentuk pemerintahan sebagai seorang pemimpin yang baik,” katanya.
AFP/STRINGER
PM Malaysia yang juga politisi Barisan Nasional Ismail Sabri Yaakob (kedua dari kanan) tiba di pusat pendafatran pemilu untuk menyerahkan dokumen-dokumen di Bera, Negara Bagian Pahang, Malaysia, 5 November 2022.
Akan tetapi, sikap politik BN akhirnya keluar lewat tenggat waktu yang ditetapkan Raja. Setelah lebih dari tiga jam menggelar pertemuan, Dewan Syura BN yang terdiri dari Wakil Presiden UMNO Khaled Nordin, Ketua BN Sabah Bung Moktar Radin, Presiden Asosiasi China Malaysia (MCA) Wee Ka Siong, dan Wakil Presiden Kongres India Malaysia (MIC) M Saravanan mengadakan pertemuan tertutup di kantor UMNO, memutuskan bahwa mereka tidak akan mendukung PH ataupun PN dalam pembentukan pemerintahan federal Malaysia.
Melalui Facebook, Wakil Presiden Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) Ismail Sabri menyebut bahwa Dewan Tertinggi BN telah membuat keputusan untuk tidak mendukung koalisi apa pun untuk membentuk pemerintahan. “BN tidak mendukung Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional. Saat ini, BN setuju untuk tetap menjadi oposisi,” katanya. (AP/REUTERS)
