Kiprah Politisi Berdarah Jawa-Batak Membentuk Pemerintahan Malaysia
Pemilu 19 November belum membuahkan pemerintahan di Malaysia. Para politisi di negara itu, termasuk yang berdarah Jawa dan Batak, kini tengah bernegosiasi guna membentuk pemerintahan.
Oleh
KRIS MADA
·5 menit baca
Hingga dua hari selepas pemilu, Malaysia belum kunjung mempunyai pemerintahan definitif. Para politisi Malaysia—sebagian keturunan Batak, Jawa, dan Minang—terus merundingkan pembentukan pemerintahan.
Pada Senin (21/11/2022) siang beredar foto pertemuan petinggi Pakatan Harapan (PH) dan Barisan Nasional (BN). Pertemuan itu digelar di salah satu hotel di Kuala Lumpur. Dalam foto itu, antara lain, terlihat Ketua Umum BN Ahmad Zahid Hamidi dan Sekretaris Jenderal PH Saifuddin Nasution Ismail.
Memakai kemeja merah, Zahid dikenal sebagai pemimpin partai yang mengupayakan kemajuan orang Melayu. Padahal, ayah angkatnya Tionghoa Malaysia. Ayah-ibu kandungnya adalah orang Jawa. Ayahnya, Hamidi, ialah perantau asal Kulon Progo, DI Yogyakarta. Ibunya, Tuminah, keturunan Ponorogo, Jawa Timur.
Wakil Presiden RI periode 2004-2009 dan 2014-2019 Jusuf Kalla pernah menyebut, Hamid pantas disebut sebagai orang Kulon Progo. Hamid pernah mengungkap, ia rutin berbahasa Jawa krama dengan orangtuanya. Sebab, demikianlah orangtuanya mengajarkan Hamid dan delapan adiknya.
Adapun Saifuddin keturunan Batak. Ia mengakui keluarga besarnya banyak di Medan dan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Mandailing Natal merupakan kampung halaman marga Nasution. Saifuddin beberapa kali bertemu keluarga besar Nasution di sana. ”Saya diwasiatkan ayah menggunakan nama Nasution,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Saifuddin bukan satu-satunya politisi Malaysia keturunan Mandailing. Di Perikatan Nasional, koalisi lain di kancah politik Malaysia, ada Ahmad Faizal Azumu yang menjadi Wakil Ketua Umum Partai Pribumi Bersatu Malaysia. Seperti ayah Saifuddin, ayah Ahmad bermarga Nasution. Hanya saja, Ahmad tidak menggunakan Nasution dalam namanya.
Sejak pemungutan suara selesai, Sabtu (19/11), sudah jelas BN kembali kalah. Meski demikian, bukan berarti BN kehilangan posisi tawar. PH dan PN kini memperebutkan dukungan BN agar bisa membentuk pemerintahan. ”Kami menerima keputusan warga menolak BN. Kami tidak punya kuasa membentuk pemerintahan. Meski demikian, jika pertolongan kami dibutuhkan, kami siap membantu dengan tulus dan terbuka,” kata Wakil Ketua BN Mohamad Hasan.
Ia salah satu politisi BN yang mendampingi Zahid berunding dengan PN pada Senin pagi. Menurut Hasan, wajar jika PH dan PN diberi kesempatan membentuk pemerintahan. ”Mereka mendapat kursi terbanyak,” ujarnya, Senin malam, sebagaimana dikutip Bernama, Berita Harian, Malay Online, dan The Star.
Dari 221 kursi parlemen yang sudah selesai dihitung KPU, sebanyak 82 dipastikan diduduki PH. Sementara PN meraih 73, BN 30, Gabungan Partai Serawak (GRS) 23, Gabungan Rakyat Sabah (GRS) 6, partai-partai lain 6, dan calon perseorangan 2. Satu kursi lagi belum diketahui karena pemungutan suara ditunda setelah salah seorang peserta di daerah pemilihan itu meninggal.
Hasan menyebut, BN tidak dapat disalahkan jika PH atau PN gagal membentuk pemerintahan. BN siap jadi oposisi sekaligus siap membantu membentuk pemerintahan jika diminta PN atau PH.
Dari 30 anggota parlemen yang terpilih melalui BN, sebanyak 26 orang diklaim mendukung PH. Zahid mengingatkan, ia satu-satunya orang yang diberi mandat membahas koalisi BN dengan partai lain. Karena itu, ia menyebut dukungan anggota BN pada partai atau koalisi lain tidak sah.
Namun, sejumlah anggota BN menolak berkoalisi dengan PH. Penolakan itu, antara lain, diungkap Hishammuddin Hussein. ”Saya akan terus menolak kerja sama apa pun dengan PH. Saya bersedia dipecat dari partai, tetapi saya tidak akan pernah mengubah pendirian,” kata anggota parlemen dari Dapil Sembrong itu.
Penolakan juga disebut dikemukakan Wakil Ketua Umum Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) Ismail Sabri Yaakob. Anaknya, Nina, mengunggah tangkapan layar percakapan Ismail dengan sejumlah petinggi UMNO.
Dalam tangkapan layar itu terlihat Ismail menolak bekerja sama dengan PH karena dinilai tidak sesuai prinsip UMNO. Seperti Hishammudin, Ismail mengaku siap dipecat demi mempertahankan sikapnya. Bagi Ismail, kekalahan UMNO dan BN di pemilu bisa diterima. Walakin, kerja sama BN dengan PH tidak bisa diterima.
Seperti Hasan, Hishammudin juga setuju bahwa tidak ada satu pun partai atau koalisi partai bisa sendirian membentuk pemerintahan. Karena itu, koalisi diperlukan dan, bagi Hishammuddin, kesamaan nilai perlu dipertimbangkan.
Hishammuddin dan sejumlah politisi BN menganggap PN lebih punya kesamaan nilai dengan BN. Sebaliknya, PH dinilai terlalu berseberangan dengan BN.
Selama kampanye pemilu, PH memang terus mengejek BN. Mereka menyebut BN sarang koruptor dan pemilih perlu hadir ke tempat pemungutan suara jika mau mengalahkan BN. Para politisi PH, termasuk Anwar Ibrahim, juga berkali-kali menyatakan tidak akan bekerja sama dengan BN dengan alasan mau membentuk pemerintahan bersih.
Sikap Raja
Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung XVI memutuskan perpanjangan batas pembentukan pemerintahan. Dari batas semula Senin siang, Raja memutuskan partai boleh mengusulkan calon perdana menteri paling lambat, Selasa siang.
Perpanjangan diumumkan beberapa menit menjelang Senin pukul 14.00 waktu Kuala Lumpur. Pada Minggu siang, Istana Negara mengumumkan bahwa Senin siang sebagai batas penyerahan nama calon perdana menteri. Karena sampai Senin siang tidak ada anggota parlemen bisa menggalang dukungan dari sekurangnya 111 koleganya, Raja memutuskan perpanjangan tenggat.
Beberapa jam selepas pengumuman itu, Ismail menghadapi Raja. Selepas pertemuan itu, Raja meminta warga tetap tenang. ”Pemerintahan sementara tetap bertugas seperti biasa,” katanya.
Sejak parlemen dibubarkan, Ismail berstatus pelaksana tugas PM sampai PM definitif terpilih. Sampai sekarang, Ketua PN Muhyiddin Yasin dan Ketua PH Anwar Ibrahim mengklaim sudah punya cukup dukungan untuk dilantik sebagai PM. Faktanya, sampai Senin malam, tidak ada satu pun di antara mereka disahkan Raja sebagai PM ke-10 Malaysia.