Raja Malaysia Beri Batas pada Partai untuk Bentuk Pemerintahan hingga Senin
Raja Malaysia telah menerima hasil resmi pemilu. Raja memerintahkan Ketua DPR Malaysia segera meminta partai mengajukan calon PM paling telat Senin siang besok.
Oleh
KRIS MADA
·4 menit baca
KUALA LUMPUR, MINGGU — Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung XVI memberi waktu kepada partai-partai sampai Senin (21/11/2022) untuk membentuk pemerintahan. Hingga Minggu (20/11/2022), belum ada partai yang meraih suara minimal untuk membentuk pemerintahan.
Kepala Rumah Tangga Kerajaan Ahmad Fadil Shamsuddin mengatakan, Raja telah memanggil Ketua DPR Malaysia Azhar Azizan Harun dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Abdul Ghani Salleh. Dari Salleh, Raja menerima keterangan bahwa tidak ada partai yang meraih kursi dengan jumlah minimal untuk membentuk pemerintahan.
”Istana Negara telah menerima hasil resmi pemilu,” demikian pengumuman yang dikeluarkan Istana Negara Malaysia pada Minggu siang.
Karena itu, Raja memerintahkan Harun meminta partai mengajukan calon perdana menteri paling lambat pada Senin pukul 14.00. ”Baginda menasihati rakyat dan partai serta ketua partai politik untuk akur dan menghormati proses demokrasi serta menerima keputusan pemilu,” demikian tertulis di pengumuman itu.
Konstitusi Malaysia memberi hak pada Raja untuk mengesahkan pembentukan pemerintahan. Anggota parlemen yang mendapat dukungan terbanyak dari koleganya bisa mengajukan diri sebagai calon PM. Dengan kondisi sekarang, setiap anggota parlemen perlu meraih dukungan dari sekurangnya 108 kolega jika mau jadi PM.
Jumlah syarat minimal pembentukan kursi berkurang. Sebab, hingga Minggu sore, baru 220 dari 222 kursi parlemen selesai diperebutkan. Adapun dua kursi lain belum ditetapkan karena pemungutan suara ditunda. Banjir dan hujan deras melanda dua dapil di Marudu (Sabah) dan Beram (Serawak). Kursi dapil Marudu telah ditetapkan, sementara kursi dapil Beram belum ditetapkan. Sementara di satu dapil lainnya, yakni Padang Serai, pemilu ditunda gara-gara salah satu calon meninggal.
Salleh menyebut, penghitungan suara di 219 dapil sudah selesai dan pemenangnya telah diketahui. KPU akan segera menetapkan hasil resmi penghitungan suara.
Sejauh ini, Pakatan Harapan dan mitra koalisinya meraih 82 kursi. Selanjutnya, koalisi Perikatan Nasional (PN) dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS) meraih 73 kursi. Barisan Nasional (BN) dan Gabungan Parti Serawak (GPS) sama-sama mendapat 29 kursi. Sisa enam kursi lain dibagi beberapa partai dan calon perseorangan.
Dibutuhkan perolehan minimal 112 kursi dari 222 kursi di parlemen bagi sebuah partai atau koalisi partai untuk membentuk pemerintahan.
Upaya Muhyiddin
Ketua PN Muhyiddin Yassin mengaku telah berkomunikasi dengan GPS untuk membahas pembentukan pemerintahan. PN juga berkomunikasi dengan partai lain dan calon perseorangan. ”Pemerintahan akan segera dibentuk dalam waktu dekat,” katanya sebagaimana dikutip, antara lain, oleh Bernama, The Star, Malaysia Today, dan Astro Awani.
Meski bisa menggandeng GPS, PN masih kekurangan kursi untuk membentuk pemerintahan. Jika PN bisa membujuk enam orang lagi, Muhyiddin bisa kembali menjadi PM.
Muhyiddin jadi PM Malaysia pada Maret 2020-Agustus 2021 setelah menggulingkan Mahathir Mohamad. Pensiun sebagai PM pada Oktober 2003, Mahathir kembali bergiat di politik pada 2016. Bahkan, ia berkoalisi dengan mantan anak didik sekaligus seterunya, Anwar Ibrahim, sehingga bisa menang pemilu 2018.
Karena kala itu belum mendapat pengampunan penuh dari Raja, Anwar belum bisa menjadi PM. Mahathir kembali menjadi PM sampai terguling pada Februari 2020 dan digantikan Muhyiddin yang menggandeng BN.
Belakangan, Muhyiddin juga terguling dan digantikan politisi BN, Ismail Sabri Yaakob. Ismail jadi PM mulai Juni 2021 sampai akhirnya membubarkan parlemen pada Oktober 2022. Parlemen dibubarkan agar pemilu bisa digelar pada Sabtu (19/11/2022).
Barisan Nasional kalah
Seperti pada pemilu 2018, BN kembali kalah di pemilu 2022. Bahkan, perolehan kursi BN terpangkas dari 49 kursi menjadi tinggal 29 kursi. Sejumlah pengurus BN mengumumkan pengunduran diri selepas kekalahan itu.
Di sejumlah daerah, pengurus BN dan Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO) mendesak Ketua BN sekaligus Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengundurkan diri. Mereka menyebut Zahid sebagai orang paling bertanggung jawab atas hasil pemilu terburuk yang diperoleh BN.
BN bukan hanya kekurangan kursi. Sejumlah tokoh BN gagal kembali terpilih pada pemilu kemarin. Zahid dan Ismail termasuk yang aman karena tetap terpilih.
Politisi yang kalah tidak hanya kehilangan kursi. Mereka juga kehilangan deposit yang wajib diserahkan ke KPU saat pendaftaran. Setiap calon anggota parlemen federal wajib memberikan jaminan 10.000 ringit ke KPU.
Sejauh ini, 369 politisi dipastikan kehilangan uang jaminan itu. Tidak hanya kalah, mereka tidak mendapat suara minimal untuk mengklaim lagi uang jaminan. Uang itu bisa diambil apabila calon meraih sekurangnya 12,5 persen dari suara sah di setiap dapil. Mahathir dan anaknya, Mukhriz, termasuk yang tidak bisa mengambil lagi jaminan tersebut.