ASEAN Tetapkan November Sebagai Tenggat Waktu Junta Implementasikan Konsensus
Para menteri luar negeri ASEAN mengakui Lima Poin Konsensus ASEAN tidak dijalankan oleh junta militer Myanmar. Mereka membahas langkah berikutnya.
Oleh
LARASWATI ARIADNE ANWAR, dari Phnom Penh
·4 menit baca
LARASWATI ARIADNE ANWAR
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberi taklimat media seusai rapat pleno para menteri luar negeri ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, Rabu (3/8/2022). Indonesia meminta slot khusus membahas situasi di Myanmar dan minimnya usaha junta militer menjalankan Lima Poin Konsensus ASEAN.
PHNOM PENH, KOMPAS - Pertemuan Ke-55 Para Menteri Luar Negeri ASEAN atau ASEAN Ministerial Meeting (AMM) di Phnom Penh, Kamboja, Rabu (3/8/2022), mengangkat persoalan junta yang tidak melaksanakan Lima Poin Konsensus untuk mengatasi krisis di Myanmar. Karena itu, ASEAN memberikan tenggat hingga November 2022 sebelum menetapkan langkah selanjutnya.
Para menteri luar negeri ASEAN mengungkapkan bahwa tidak ada itikad dari junta Myanmar untuk menerapkan Lima Poin Konsensus yang telah ditetapkan sejak 1,5 tahun lalu. Bahkan, sejumlah perwakilan anggota ASEAN mengungkapkan bahwa junta hanya mengobral janji.
Seusai rapat pleno, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menjelaskan, Indonesia termasuk anggota ASEAN yang menuntut keseriusan junta untuk menindaklanjuti Lima Poin Konsensus untuk mengatasi krisis Myanmar. Seluruh menlu mengakui bahwa junta gagal melaksanakan Lima Poin Konsensus itu.
Karena itu, ASEAN memberi batas waktu pelaksanaan konsensus hingga November 2022 kepada junta ketika Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dihelat. Salah satu indikator konsensus ini ialah melakukan rembuk nasional dengan semua pemangku kepentingan, termasuk pihak oposisi dan masyarakat.
Apabila sampai tenggat itu junta tidak juga melaksanakan konsensus, menurut Retno, para menteri luar negeri ASEAN akan membuat rekomendasi kepada kepala pemerintahan masing-masing mengenai tindakan lanjutan atas krisis di Myanmar.
LARASWATI ARIADNE ANWAR
Tangkapan video Perdana Menteri Kamboja Hun Sen memberi sambutan dalam pembukaan pertemuan ke-55 para menteri luar negeri ASEAN di Phnom Penh, Rabu (3/8/2022).
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen sebagai pemegang kepemimpinan ASEAN untuk periode 2022 mengingatkan agar lembaga ini jangan tersandera oleh isu Myanmar. Hal itu ia sampaikan ketika membuka Pertemuan Ke-55 AMM di Phnom Penh.
”Saya sudah mencoba berbagai cara pendekatan. Akan tetapi, tanpa adanya kemajuan ini membuat kita semua harus memikirkan langkah selanjutnya untuk memastikan Lima Poin Konsensus diterapkan,” katanya.
Hun Sen mengatakan, kondisi Myanmar sekarang lebih parah dibandingkan sebelumnya. Ia mengaku terkejut dengan vonis hukuman mati terhadap empat tahanan politik di Myanmar pada pekan lalu. Padahal, Hun Sen telah mengirimkan surat kepada Jenderal Senior Min Aung Hlaing yang merupakan kolega dekatnya.
ASEAN mengembargo junta militer Myanmar dari semua kegiatan ASEAN. Pada AMM di Kamboja, ASEAN tak mengundang perwakilan politik Myanmar. Perwakilan politik yang dimaksud adalah kepala negara atau kepala pemerintahan serta menteri luar negeri.
Sebagai gantinya, ASEAN mengundang perwakilan nonpolitik untuk tiap-tiap topik sektoral, misalnya ekonomi, perdagangan, dan sosial. Namun, junta tak mengirim perwakilan nonpolitik sebagaimana dimaksud ASEAN.
Retno menuturkan, para menteri luar negeri tengah merumuskan komunike bersama terkait Myanmar. Indonesia sedang menyusun rancangan naskah mengenai masukan-masukan yang direkomendasikan. Isi naskah ini belum bisa disebarluaskan karena harus dibahas di forum terlebih dahulu. ”Terlepas dari semua tekanan kepada junta, ASEAN tidak meninggalkan rakyat Myanmar. Segala bantuan kemanusiaan tetap diberikan,” kata Retno.
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo dan Presiden Republik Demokratik Timor Leste José Ramos Horta melakukan inspeksi pasukan dalam upacara kenegaraan di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (19/7/2022).
Sementara itu, rapat pleno juga membahas kemungkinan Timor Leste bergabung dengan ASEAN. Retno menerangkan, Indonesia sejak awal mendukung Timor Leste untuk masuk. Bahkan, Indonesia juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas kelembagaan Timor Leste selama beberapa tahun belakangan.
Tim pengecekan fakta ASEAN untuk sektor ekonomi dan sosial baru selesai melakukan peninjauan lapangan di Timor Leste. Sejauh ini temuan mereka menunjukkan indikasi positif. Apabila semua hal lancar, Timor Leste kemungkinan bisa bergabung dengan ASEAN pada 2023.
Dalam kunjungan ke kantor Kompas TV bulan lalu, Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta mengeluhkan soal keberatan dari beberapa anggota ASEAN. Mereka mengatakan bahwa produk domestik bruto (PDB) Timor Leste terlalu kecil. Padahal, PDB tidak termasuk dalam syarat menjadi anggota ASEAN. Syaratnya adalah negara di Asia Tenggara dan berkomitmen menjalankan segala aturan lembaga.
”Rasanya melamar masuk surga lebih mudah dibandingkan melamar masuk ASEAN,” kata Horta menyindir.
TAIWAN PRESIDENTIAL OFFICE VIA AP
Dalam foto yang dirilis Kantor Kepresidenan Taiwan, Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi berpidato pada pertemuan dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen (kedua dari kanan) di Taipei, Taiwan, Rabu (3/8/2022). Kunjungan Pelosi ke Taiwan ini menambah ketegangan antara Amerika Serikat dan China. (Taiwan Presidential Office via AP)
Terkait dengan kedatangan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi di Taiwan, Retno mengatakan, para menteri luar negeri ASEAN tidak membicarakannya. ASEAN tetap mengedepankan prinsip Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan inklusif.
Menurut dia, kekhawatiran ASEAN ialah persaingan hegemoni global akan mengakibatkan pecahnya konflik yang merugikan semua pihak. ”ASEAN hanya berpesan agar semua pemimpin dunia mengutamakan pendekatan yang bijaksana dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Pendekatan ini, lanjut Retno, tecermin dari sikap ASEAN yang tidak memihak dan konsisten dengan sentralitas ASEAN. Artinya, ASEAN mau bekerja sama dengan siapa pun selama berlandaskan kemitraan setara dan sasaran untuk sama-sama untung.
Ini yang membuat ASEAN punya kelenturan untuk bergabung dengan berbagai skema kerjama multilateral. Di antaranya adalah Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), dan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) tanpa harus memihak secara politik.
