Pembahasan Pandemi Tuntas, Arab Saudi Segera Umumkan Detail Pelaksanaan Haji
Pemerintah Arab Saudi mengumumkan telah menyelesaikan pembahasan serta kajian tentang pandemi Covid-19 dan dampaknya bagi penyelenggaraan ibadah haji. Rencananya, detail pelaksanaan haji tahun ini akan segera diumumkan.
Oleh
MH SAMSUL HADI
·3 menit baca
RIYADH, SENIN — Pemerintah Arab Saudi telah menuntaskan kajian dan pembahasan soal tantangan-tantangan pandemi Covid-19 terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Direncanakan, detail pelaksanaan haji akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Menteri Media, yang juga Menteri Perdagangan Arab Saudi, Majid al-Qasabi dalam konferensi pers di Riyadh, Arab Saudi, Minggu (6/6/2021). Seperti dilansir media Arab Saudi, Arab News, otoritas Pemerintah Arab Saudi membahas perkembangan pandemi Covid-19 dan penanganannya. Selanjutnya, kata Qasabi, Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Kesehatan akan segera mengumumkan detail pelaksanaan haji.
Ibadah haji tahun ini, yang untuk kedua kali berlangsung di tengah pandemi Covid-19, akan berlangsung pada pertengahan bulan Juli mendatang. Wukuf, salah satu rukun yang kerap disebut sebagai puncak ibadah haji, dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli mendatang. Meski demikian, sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari Pemerintah Arab Saudi, termasuk kuota jemaah bagi negara-negara lain.
Qasabi mengatakan, akibat munculnya varian-varian baru Covid-19, penting secara cermat dan saksama untuk membahas dampak kemungkinan penularan virus korona baru penyebab Covid-19. ”Kami tidak ingin haji tahun ini menjadi episentrum penularan penyakit (Covid-19) di Arab Saudi maupun dunia Muslim,” ujarnya.
Kami tidak ingin haji tahun ini menjadi episentrum penularan penyakit (Covid-19) di Arab Saudi maupun dunia Muslim.
Qasabi menambahkan, seperti dikutip laman media Saudi Gazette, kemunculan mutasi virus secara terus-menerus dan tertundanya pasokan vaksin Covid-19 di banyak negara merupakan faktor-faktor penyebab tertundanya Arab Saudi mengumumkan detail pelaksanaan haji.
Di tengah belum adanya kepastian soal kuota haji, Pemerintah Indonesia pada Kamis (3/6/2021) pekan lalu mengumumkan tidak memberangkatkan jemaah haji tahun 2021. Selain faktor belum ada kepastian dari Arab Saudi, keselamatan jemaah haji menjadi pertimbangan utama Pemerintah Indonesia.
Sehari sebelumnya, dalam surat kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Esam bin Ahmed Abid Althaqafi menegaskan bahwa Riyadh belum membuat keputusan apa pun soal jemaah haji dari negara luar Arab Saudi. Esam menyangkal pendapat sejumlah orang bahwa Indonesia tidak mendapat kuota haji pada 2021.
Pada 2020, pandemi Covid-19 memaksa Riyadh melarang jemaah haji dari luar Arab Saudi masuk. Hanya jemaah yang sudah di Arab Saudi dalam jumlah terbatas boleh berhaji pada 2020. Sejak Oktober 2020, Riyadh secara bertahap juga membuka ibadah umrah di Masjidil Haram setelah mengembangkan sistem dan model pelaksanaan yang aman bagi jemaah.
Persiapan Saudi
Sistem dan perangkat pendukung yang aman bagi jemaah itu memanfaatkan teknologi dan digitalisasi prosedur, termasuk akses ke kompleks suci di Masjidil Haram. Sistem berbasis teknologi itu, antara lain, mencakup aplikasi Eatmarna. Melalui aplikasi ini, jemaah mengajukan izin untuk menjalankan shalat dan menunaikan umrah di Masjidil Haram, Mekkah, dan berdoa di Rawdah di Masjid Nabawi, Madinah.
Lebih dari 20 juta orang telah memanfaatkan aplikasi tersebut. Selain itu, lebih dari 30.000 orang juga telah menggunakan layanan yang disediakan oleh pusat-pusat layanan (Inaya) di Mekkah dan Madinah guna melayani jemaah dari luar Arab Saudi.
Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi juga menyiapkan layanan transportasi yang aman bagi jemaah menuju dan dari Masjidil Haram di Mekkah. Hesham Abdulmonem Saeed, Wakil Direktur Jenderal Layanan Haji dan Umrah pada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, menjelaskan bahwa model layanan selama pelaksanaan umrah disiapkan untuk melindungi jemaah melalui sistem pembagian slot waktu melalui pemesanan (booking).
Saeed menambahkan, aplikasi Eatmarna yang dikembangkan oleh Otoritas Data dan Kecerdasan Buatan atau Saudi Data and Artificial Intelligence Authority (SDAIA) juga memverifikasi kesehatan jemaah yang mengajukan izin melalui aplikasi itu. ”Ada kerja sama yang terus berkelanjutan antara Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kepala Pengelola Dua Masjid Suci dan semua badan terkait guna membantu jemaah dan pengunjung yang menunaikan haji dan umrah secara mudah,” jelasnya.
India tunggu Saudi
Dari New Delhi, India, dilaporkan bahwa otoritas haji India akan memutuskan untuk memberangkatkan jemaah haji atau tidak bergantung pada keputusan Arab Saudi. Menteri Urusan Minoritas India Mukhtar Abbas Naqvi, Sabtu (5/6/2021), mengungkapkan belum ada kejelasan apakah tahun ini pihaknya bisa memberangkatkan jemaah haji atau tidak.
Keputusan tentang hal itu, lanjut Naqvi, akan bergantung pada Pemerintah Arab Saudi. Seperti dikutip kantor berita ANI, Naqvi mengungkapkan, Perdana Menteri India Narendra Modi telah menyatakan akan mendukung keputusan Pemerintah Saudi.
”Haji akan bergantung pada keputusan Pemerintah Arab Saudi. PM Narendra Modi telah mengatakan India akan mendukung keputusan Pemerintah Arab Saudi. Tahun lalu, haji (bagi jemaah dari luar Arab Saudi) dibatalkan. Tahun ini belum ada keputusan yang diambil,” ujar Naqvi, seperti dikutip ANI, yang dilansir media India, Hindustan Times.