Bukan kali ini saja junta militer membebaskan narapidana. Pada 12 Februari 2021 atau Hari Persatuan Nasional, junta militer juga membebaskan 23.000 narapidana.
Oleh
Kris Mada
·3 menit baca
Kompas/Wawan H Prabowo
Peserta Gowes for Democracy #SaveMyanmar yang dimotori oleh jaringan gerakan aktivis muda Milk Tea Alliance menunjukkan salam tiga jari di Jalan Sudirman, Jakarta, Sabtu (17/4/2021). Kegiatan itu menjadi bagian dari solidaritas untuk menolak kekerasan, pembatasan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia yang berlangsung di Myanmar sejak kudeta pada pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis pada 1 Februari 2021.
YANGON, MINGGU — Menjelang pertemuan darurat ASEAN dan untuk merayakan tahun baru tradisional, junta militer Myanmar kembali membebaskan puluhan ribu narapidana. Junta juga memangkas hukuman untuk banyak narapidana.
Sabtu (17/4/2021), junta membebaskan 23.047 narapidana. Di antara mereka terdapat 137 warga asing yang segera dideportasi. MRTV, televisi Pemerintah Myanmar, mengumumkan Ketua Dewan Pemerintahan Negara (SAC) Jenderal Min Aung Hlaing juga menyetujui pengurangan hukuman bagi banyak narapidana. Sebagian dari mereka langsung dibebaskan.
Bukan kali ini saja junta membebaskan narapidana. Pada 12 Februari 2021 atau Hari Persatuan Nasional, junta juga membebaskan 23.000 narapidana.
Pengurangan hukuman bagian dari perayaan Thingyan, hari libur utama Myamar untuk menjelang tahun baru Waisak menurut kalender versi Myanmar.
Kompas/Wawan H Prabowo
Peserta Gowes for Democracy #SaveMyanmar yang dimotori oleh Jaringan gerakan aktivis muda Milk Tea Alliance menunjukkan salam tiga jari di Jalan Sudirman, Jakarta, Sabtu (17/4/2021).
Hingga Minggu (18/4/2021), belum ada informasi apakah ada penentang kudeta yang ikut dibebaskan. Sejak kudeta 1 Februari 2021, junta menangkap 3.141 orang. Presiden Min Wyint dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi termasuk yang ditangkap.
Tidak hanya menangkap, junta juga membunuh para penentang kudeta. Sampai sekarang, 728 orang tewas dalam rangkaian unjuk rasa menentang kudeta. Meski ribuan orang ditangkap dan ratusan tewas, unjuk rasa tidak kunjung reda.
Junta pernah menunjukkan sinyal rekonsiliasi dengan membebaskan 600 pengunjuk rasa pada Maret 2021. Mereka ditahan di penjara Insein, salah satu wilayah di Yangon.
Meski demikian, belum ada tanda hubungan junta dengan para penentang kudeta akan membaik. Para penentang kudeta menuntut junta sepenuhnya mundur dan mengakui hasil pemilu November 2020. Sementara junta menawarkan pemilu ulang pada 2021.
Pertemuan ASEAN
ASEAN sudah berbulan-bulan berupaya menyelesaikan masalah Myanmar. Salah satu upayanya adalah lewat pertemuan darurat yang didorong Indonesia-Malaysia-Singapura. Pertemuan dijadwalkan pada 24 April 2021 meski lokasinya belum kunjung diputuskan. Ketua bergilir ASEAN, Brunei Darussalam, telah mengusulkan pertemuan digelar di Sekretariat ASEAN di Jakarta.
AFP/PRAKASH MATHEMA
Peserta aksi membawa poster pernyataan sikap dan lilin saat protes terhadap kudeta militer Myanmar di Kathmandu, Nepal, Rabu (7/4/2021).
Junta sudah menyatakan kesediaan untuk hadir di pertemuan darurat itu. Belum diketahui apakah pemerintahan bentukan penentang kudeta, Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), akan hadir dalam pertemuan itu.
Jumat (16/4/2021), CRPH telah mengumumkan susunan pemerintahannya. Win Myint dan Suu Kyi tetap menjadi presiden dan penasihat negara. Walakin, Suu Kyi tidak lagi menjadi menteri luar negeri. CRPH menunjuk Zin Mar Aung, politisi dengan latar pendidikan sarjana pertanian, sebagai menlu.
Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi berkali-kali menyebut, Indonesia dan ASEAN terus berkomunikasi dengan SAC dan Junta. Meski demikian, Retno menunjukkan isyarat tidak mengakui keduanya sebagai pemerintah sah Myanmar.
Hal itu ditunjukkan Retno kala menemui perwakilan SAC di Bangkok, Thailand, pada 24 Februari 2021. Alih-alih menyebut jabatannya, Retno hanya memanggil perwakilan junta dengan sapaan U Wunna Maung Lwin. ”U” berarti ”paman” dalam bahasa Myanmar.
Berbeda halnya kepada Menlu Thailand Don Pramudwinai yang ditemuinya sebelum bersua Wunna Maung Lwin, Retno menyebut dengan sapaan ”Menlu Don”. Retno selalu menyebut jabatan kepada perwakilan negara asing yang ditemuinya.
Peneliti kebijakan luar negeri pada Universitas Bina Nusantara, Faisal Karim, mengatakan bahwa pilihan sebutan itu menunjukkan upaya Indonesia tetap berimbang. Indonesia belum bisa mengakui junta sebagai pemerintahan yang sah.
Namun, di sisi lain, secara faktual junta militer kini berkuasa. ”Pilihannya adalah ikut bermain dan bisa berkontribusi atau sama sekali berada di luar permainan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Situasinya tidak mengenakkan,” ujarnya. (AFP/REUTERS)
