Pemimpin kudeta militer Myanmar akan menghadiri KTT ASEAN di Jakarta, Sabtu depan. Ini akan menjadi perjalanan luar negeri pertamanya, yang diketahui, sejak ia melancarkan kudeta pada 1 Februari lalu.
Oleh
ADHITYA RAMADHAN
·3 menit baca
AP PHOTO
Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing (berdiri di mobil) menginspeksi pasukan saat parade Hari Angkatan Bersenjata di Naypyidaw, Myanmar, 27 Maret 2021.
YANGON, SABTU — Pemimpin junta yang melancarkan kudeta militer di Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, dijadwalkan hadir bersama dengan para pemimpin negara anggota ASEAN lainnya pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Jakarta, Sabtu, 24 April. Kehadiran Min Aung Hlaing di Indonesia bakal menjadi perjalanan ke luar negeri pertamanya, yang diketahui, sejak kudeta di Myanmar, 1 Februari lalu.
Rencana kehadiran Min Aung Hlaing di KTT ASEAN itu disampaikan juru bicara Pemerintah Thailand Tanee Sangrat, Sabtu (17/4/2021). KTT ASEAN tersebut akan membahas krisis pascakudeta militer di Myanmar.
Seorang juru bicara junta Myanmar tak menjawab permintaan tanggapan atas informasi itu. Sementara Pemerintah Myanmar yang digulingkan dan para aktivis prodemokrasi di negara itu kemungkinan akan mengecam kehadiran Min Aung Hlaing dalam KTT tersebut.
”#ASEAN jangan melegitimasi junta Militer Myanmar sebagai pemerintahan dengan mengundang MAH hadir pada konferensi tingkat tinggi,” cuit Wai Nu, salah satu aktivis terkemuka, di Twitter. Ia merujuk inisial Min Aung Hlaing (MAH). ”Junta itu tidak sah dan ilegal.”
AP PHOTO
Pengunjuk rasa antikudeta membawa sejumlah tangkai daun dan poster sambutan terhadap Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG), dalam pawai di Yangon, Myanmar, Sabtu (17/4/2021).
Myanmar terus bergolak sejak Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi yang terpilih melalui pemilu, November tahun lalu. Aparat keamanan junta telah membunuh sedikitnya 728 orang selama gelombang protes menentang kudeta militer terjadi di Myanmar. Dalam peristiwa terbaru, aparat keamanan menembak dan membunuh dua orang di Kota Mogok, sebuah kota pertambangan permata.
Negara-negara di kawasan telah berusaha mendorong perundingan damai antara kedua pihak yang berseberangan untuk mengakhiri krisis. Namun, militer Myanmar tidak menampakkan niat baiknya untuk berkomunikasi dengan para pemrotes kudeta atau bernegosiasi dengan pemerintah yang digulingkan.
Junta militer Myanmar secara konsisten membenarkan tindakannya melakukan kudeta dengan tuduhan bahwa pemilu, November 2020, yang dimenangi oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi diwarnai kecurangan. Militer menjanjikan akan mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan sipil setelah pemilu ulang yang digelar dalam setahun atau dua tahun mendatang, seperti yang diumumkan terakhir.
AP PHOTO/DITA ALANGKARA
Para aktivis mengangkat salam tiga jari, simbol perlawanan terhadap kudeta di Myanmar, saat mereka bersepeda dalam aksi solidaritas menentang kudeta militer Myanmar bertajuk ”Bike for Myanmar” di pusat kawasan bisnis di Jakarta, Sabtu (17/3/2021).
Pada Jumat (16/4/2021), politisi prodemokrasi, termasuk anggota parlemen yang digulingkan, mengumumkan pembentukan Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG), meliputi, antara lain, Suu Kyi dan para pemimpin gerakan antikudeta serta para pemimpin etnis minoritas. NUG menyatakan, merekalah otoritas politik yang sah dan menyerukan internasional untuk mengakuinya.
NUG juga menyerukan ASEAN untuk menolak partisipasi Min Aung Hlaing dalam KTT ASEAN dan mengundang NUG. Perwakilan NUG tidak memberikan tanggapannya soal ini.
Sabtu pagi kemarin, junta membebaskan 23.184 tahanan dari seluruh penjara di Myanmar melalui amnesti Tahun Baru. Kemungkinan besar hanya sedikit—sekalipun ada—tahanan politik sejak kudeta di antara ribuan tahanan yang dibebaskan itu. Sabtu kemarin adalah hari pertama dalam Tahun Baru tradisional Myanmar, sekaligus hari terakhir dalam libur lima hari yang biasanya dirayakan dengan mengunjungi kuil-kuil Buddha serta perayaan melempar air dan berpesta di jalanan.
Menurut data Asosiasi Bantuan untuk Para Tahanan Politik (AAPP), Su Kyi merupakan satu dari 3.141 tahanan terkait kudeta militer.
STR/AFP
Anggota keluarga menanti bus yang mengangkut para tahanan di luar Penjara Insein di Yangon, Myanmar, Sabtu (17/4/2021).
”Mayoritas tahanan yang dibebaskan ini ditangkap sebelum 1 Februari, tetapi ada juga yang ditangkap setelah itu,” kata juru bicara Departemen Pemasyarakatan Kyaw Tun Oo. Ditanya adakah tahanan yang dibebaskan itu ditangkap karena terkait kudeta militer, Kyaw Tun Oo mengaku tidak memiliki informasi detailnya.
Februari lalu, junta juga membebaskan sejumlah tahanan. Sejumlah kelompok pembela hak asasi manusia khawatir, langkah pembebasan tahanan itu diambil untuk memberi tempat di penjara bagi para penentang kudeta militer yang ditangkap. Setiap malam melalui media pemerintah junta mengeluarkan perintah penangkapan dengan menarget selebritas, jurnalis, para pemengaruh, dan aktivis yang memiliki banyak pengikut di media sosial. Hingga Jumat kemarin, jumlahnya mencapai 380 orang.
Sekitar 80 dokter juga ditetapkan sebagai buronan karena berusaha ”merusak perdamaian dan stabilitas”. Petugas kesehatan selama ini berada di garis depan dalam gerakan pembangkangan sipil di seluruh Myanmar, mereka menolak bekerja di bawah rezim militer. (REUTERS/AFP/AP)
