Militer Terus Tangkap Tokoh Sipil dan Diklaim Berlaku Buruk
Tidak hanya politisi, Tatmadaw juga menangkapi pembuat film dan tentu saja aktivis. Sejumlah pejabat pemerintah juga ditangkap Tatmadaw.
Oleh
kris mada
·4 menit baca
STR/AP PHOTO
Pejalan kaki di Yangon, Myanmar, melintasi pagar yang dicoret dengan kalimat ”Tidak Mau Kediktatoran” pada Kamis (4/2/2021). Coretan di pagar itu bagian dari protes terhadap kudeta yang dilancarkan militer Myanmar pada Senin lalu. Sejumlah pihak menyerukan pembangkangan sipil untuk memprotes kudeta.
YANGON, JUMAT — Militer Myanmar terus menangkapi berbagai pihak yang menentang kudeta. Hingga Jumat (5/2/2021) sudah lebih dari 500 orang ditangkap di berbagai penjuru Myanmar. Keberadaan sebagian tahanan itu tidak diketahui meski telah ditangkap sejak Senin dini hari.
Tokoh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Win Htein, ditangkap pada Jumat di Yangon. Ia menghubungi Reuters untuk mengabarkan penangkapannya. Ia mengaku dibawa ke Naypyidaw.
”Kami telah diperlakukan buruk sejak dulu. Saya tidak takut pada mereka (militer) karena tidak pernah bersalah,” ujarnya.
Sebelum dia, hampir 550 orang telah ditangkap militer Myanmar alias Tatmadaw secara terpisah. Lebih dari 400 orang, termasuk Presiden Myanmar Win Myint, Penasihat Negara dan Pimpinan NLD Aung San Suu Kyi, serta 400 anggota parlemen ditangkap pada Senin.
Sementara 147 orang lain ditangkap secara terpisah sejak Selasa sampai Kamis. Tidak hanya politisi, Tatmadaw juga menangkapi pembuat film dan tentu saja aktivis. Sejumlah pejabat pemerintah juga ditangkap Tatmadaw. Sampai sekarang, keberadaan Suu Kyi tidak diketahui.
AP PHOTO/AUNG SHINE OO
Dalam foto pada 24 Mei 2017 ini, (kiri-kanan) Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar 2016-2018 Htin Kyaw, dan Wakil Presiden Myanmar Myint Swe dalam acara di Myanmar International Convention Center di Naypyitaw, Myanmar. Militer Myanmar melancarkan kudeta pada Senin (1/2/2021) lalu dan menangkap Suu Kyi dan ratusan orang lain. Sampai sekarang, keberadaan dan kondisi Suu Kyi tidak diketahui.
Militer melancarkan kudeta karena menuding pemerintah tidak menanggapi dugaan kecurangan pada pemilu 8 November 2020. Tatmadaw mempertanyakan 10 juta suara di pemilu yang berbuah kemenangan besar untuk NLD. Partai pimpinan Suu Kyi meraih 396 dari 498 kursi parlemen.
Sementara Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan (USDP) hanya mendapat 33 kursi. Padahal, partai yang disokong militer itu butuh sekurangnya 167 kursi untuk bisa mengukuhkan kekuasaan Tatmadaw melalui parlemen.
Selain melalui USDP, Tatmadaw juga mendapat jatah 25 persen dari keseluruhan kursi parlemen. Di parlemen sekarang, alokasi itu setara 166 kursi. Jika USDP mendapat 167 kursi, Tatmadaw menguasai 333 dari 664 kursi di parlemen.
Penguasaan sebanyak itu memungkinkan Tatmadaw mendorong amendemen konstitusi 2008. Meski mereka yang menyusunnya, Tatmadaw merasa konstitusi 2008 tidak cukup menjamin hak istimewa. Sejak melancarkan kudeta pada 1962 lalu menolak pemilu 1990, Tatmadaw telah menikmati berbagai hak istimewa di Myanmar.
Reaksi
Kudeta Tatmadaw mengundang kecaman dari berbagai pihak. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak Tatmadaw untuk segera membebaskan seluruh orang yang ditangkap. DK PBB juga meminta seluruh layanan komunikasi dipulihkan dan pemulihan kekuasaan sipil.
STR/AP PHOTO
Para pendukung militer Myanmar berunjuk rasa di Naypyitaw, Kamis (4/2/2021). Militer Myanmar, Tatmadaw, melancarkan kudeta pada Senin lalu dan menangkapi ratusan orang.
Sejak melancarkan kudeta, Tatmadaw membatasi informasi dan komunikasi. Hal itu menyulitkan pihak di luar Myanmar mendapat informasi tentang perkembangan di negara itu. DK PBB mendesak perusahaan media sosial menangguhkan akun perwira Tatmadaw dan pihak-pihak lain yang diduga menyebarkan informasi palsu.
DK PBB menekankan pentingnya menjunjung demokrasi, menahan diri dari kekerasan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kebebasan dan ketertiban hukum.
”Anggota DK PBB menekankan pentingnya keberlanjutan transisi demokrasi di Myanmar,” demikian pernyataan resmi DK PBB.
Pernyataan disampaikan setelah DK PBB beberapa kali rapat untuk menyikapi perkembangan di Myanmar. Dalam rapat pertama pada Selasa, DK PBB gagal membuat sikap bersama karena tidak mendapat dukungan dari China dan Rusia.
Seperti untuk keputusan lain di PBB, tidak ada keputusan bisa dibuat tanpa dukungan dari lima anggota tetap DK PBB. Bersama Inggris, Perancis, dan AS, China dan Rusia termasuk anggota tetap DK PBB. Utusan Tetap China dan Rusia di PBB beralasan harus menunggu hasil konsultasi dari pusat.
STR/AP PHOTO
Warga berunjuk rasa di Yangon, Kamis (4/2/2021), untuk memprotes kudeta militer Myanmar. Militer kembali melancarkan kudeta pada Senin lalu. Sejumlah pihak mendorong pembangkangan sipil untuk memprotes kudeta.
Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, mendesak DK PBB memastikan pemulihan demokrasi Myanmar dalam waktu singkat. Desakan itu belum terpenuhi apabila melihat pernyataan yang dikeluarkan DK PBB.
Terpisah, Pemerintah Amerika Serikat tengah mempertimbangkan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat kudeta. Sanksi juga akan diarahkan kepada lembaga terkait Tatmadaw.
”Kami meninjau kemungkinan instruksi presiden dan mencari target spesifik, baik individu maupun lembaga yang dikendalikan militer dan memperkaya militer,” kata Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan.
Sementara senator Demokrat, Ben Cardin dan senator Republikan, Todd Young, mengusulkan resolusi Kongres AS untuk mendesak Tatmadaw mundur dari pemerintahan. Resolusi itu untuk menegaskan dampak jika Tatmadaw merebut kekuasaan. ”Mereka harus memilih. Kita punya perangkat,” kata Cardin.
Perangkat itu termasuk sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat kudeta. Cardin yakin resolusi itu akan didukung koleganya di Senat dan DPR. ”Saya tidak tahu ada yang mendukung kudeta itu,” ujarnya. (AP/REUTERS/RAZ)
