Penyedia jaringan internet di Myanmar, termasuk perusahaan telekomunikasi pemerintah, MPT, memblokir akses publik ke seluruh media sosial yang berada di bawah pengelolaan Facebook.
Oleh
Luki Aulia
·2 menit baca
NAYPYIDAW, KAMIS —Penyedia jaringan internet di Myanmar, termasuk perusahaan telekomunikasi pemerintah, MPT, memblokir akses publik ke semua media sosial yang berada di bawah pengelolaan Facebook hingga 7 Februari mendatang. Alasannya, demi menjaga stabilitas.
Pengumuman itu disebarkan secara daring oleh Kementerian Komunikasi Myanmar, Kamis (4/2/2021). Kelompok pemantau jaringan NetBlocks menyebutkan, MPT yang memiliki 23 juta pengguna memblokir layanan Facebook, Messenger, Instagram, dan Whatsapp.
Juru bicara Facebook, Andy Stone, mendesak otoritas Myanmar untuk segera memulihkan jaringan supaya masyarakat Myanmar bisa berkomunikasi dengan teman dan keluarga serta mengakses informasi yang penting. Separuh dari 53 juta penduduk di Myanmar menggunakan Facebook.
Di dalam surat Kementerian Komunikasi disebutkan, saat ini masyarakat Myanmar yang mengganggu stabilitas negara sedang menyebarkan berita-berita bohong dan informasi yang menyesatkan di Facebook hingga membuat rakyat salah paham.
Surat itu diberikan kepada semua penyedia jaringan internet dan operator telekomunikasi bergerak di Myanmar. Salah satu perusahaan penyedia jaringan internet, Telenor, menyebutkan, perintah dari kementerian itu tidak sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional meski diperbolehkan di undang-undang Myanmar.
Sebelum pemblokiran ini, Selasa lalu, militer memperingatkan publik bahwa semua kabar berita informasi yang beredar di media sosial itu hanya rumor yang bisa memicu kerusuhan dan mengganggu stabilitas keamanan.
Para penyelidik HAM di Perserikatan Bangsa-Bangsa juga sebelumnya menyebutkan, ujaran kebencian yang beredar di Facebook telah memicu kekerasan di Myanmar. Facebook mengakui tidak bisa cepat mencegah hal itu. Kini, Facebook menganggap situasi di Myanmar sudah darurat dan berusaha menghapus konten-konten yang mendukung kudeta. (REUTERS/AFP)