Transisi Energi Hadapi Tantangan Pendanaan dan Transfer Teknologi

Name: Transisi Energi Hadapi Tantangan Pendanaan dan Transfer Teknologi
Uploaded: 2023-11-16T08:51:04Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Saat memberikan kuliah umum di Stanford University, San Francisco, terkait isu transisi energi, Presiden Jokowi mengungkapkan tantangan pendanaan dan transfer teknologi yang dihadapi negara berkembang.

Saat memberikan kuliah umum di Stanford University, San Francisco, terkait isu transisi energi, Presiden Jokowi mengungkapkan tantangan pendanaan dan transfer teknologi yang dihadapi negara berkembang.

Oleh

CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

· 4 menit baca

TANGKAPAN LAYAR KANAL YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan kuliah umum di Stanford University, San Francisco, Amerika Serikat, Rabu (15/11/2023) waktu setempat.

JAKARTA, KOMPAS — Perubahan iklim dan transisi energi saat ini merupakan isu yang sangat mendesak di dunia. Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia ataupun negara berkembang adalah menyangkut pendanaan dan transfer teknologi. Hal yang dibutuhkan sekarang adalah kolaborasi dan langkah strategis konkret.

Koneksi sesama manusia dan koneksi dengan alam merupakan hal penting. Hal yang menjadi pertanyaan adalah apakah negara di dunia memiliki komitmen untuk bertanggung jawab dan mengambil peran.

”Untuk Indonesia tidak perlu ragu dan tidak perlu dipertanyakan komitmen kami. Indonesia walk the talk, not talk the talk,” kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan kuliah umum di Stanford University, San Francisco, Amerika Serikat, Rabu (15/11/2023) waktu setempat.

Untuk Indonesia tidak perlu ragu dan tidak perlu dipertanyakan komitmen kami. Indonesiawalk the talk, not talk the talk.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara menuturkan, Indonesia telah menurunkan emisi 91,5 juta ton dan pada tahun 2022 laju deforestasi dapat ditekan sampai 104.000 hektar. Kawasan hutan juga direhabilitasi seluas 77.000 hektar. Hutan bakau pun direstorasi seluas 34.000 hektar hanya dalam waktu setahun.

”Namun, kini saya sampaikan di mana-mana, yang namanya investor, baik Indonesia maupun negara berkembang lainnya, mengenai pendanaan dan transfer teknologi. Ini selalu menjadi tantangan besar karena memang kita butuh investasi yang sangat besar serta transfer teknologi dan kolaborasi. Inilah yang menjadi tantangan dan sering menyulitkan negara berkembang,” ujar Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, Indonesia ingin memastikan transisi energi juga menghasilkan energi yang dapat terjangkau rakyat. ”Namun, kita tahu semuanya, sampai saat ini yang namanya pendanaan iklim masih business as usual, masih seperti commercial banks. Padahal, seharusnya lebih konstruktif bukan dalam bentuk utang yang hanya akan menambah beban negara miskin maupun negara berkembang,” kata Presiden Jokowi.

Pendanaan iklim masih business as usual, masih seperti commercial banks. Padahal, seharusnya lebih konstruktif bukan dalam bentuk utang yang hanya akan menambah beban negara miskin maupun negara berkembang.

Dalam kuliah umumnya, Presiden Jokowi menuturkan, Indonesia memiliki 17.000 pulau, penduduk hampir 300 juta orang, 714 suku yang berbeda-beda tradisi dan budaya, serta memiliki lebih dari 1.300 bahasa daerah. Indonesia memiliki potensi energi hijau sangat besar yang dapat dimanfaatkan untuk pelestarian bumi.

”Potensinya mencapai 3.600 GW dari energi matahari, air, dari sungai karena (Indonesia) memiliki 4.400 sungai, angin, geotermal, ombak, dan energi bio,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Presiden Jokowi pun menuturkan, minggu lalu dirinya terbang ke Jawa Barat, sebuah provinsi dengan penduduk terpadat di Indonesia, yakni sekitar 48 juta orang. Kedatangannya ke Jawa Barat untuk meresmikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Waduk Cirata.

”(PLTS terapung di Waduk Cirata) ini terbesar di Asia Tenggara. PLTS yang baru saja kita buka dengan kapasitas 192 MW. Dan, tidak berhenti di situ saja, kita akan bangun seperti ini di kota lain, termasuk di ibu kota baru, Nusantara,” kata Presiden Jokowi.

Transformasi di IKN

Nusantara adalah ibu kota baru Indonesia, sebuah kota pintar berbasis hutan dengan 70 persen area hijau. Nantinya yang akan digunakan di Nusantara adalah energi hijau dari matahari dan hidro.

Hal yang pertama dibangun saat akan membangun IKN ini adalah nursery center, botanical center, berkapasitas 15 juta bibit pohon per tahun. Bibit tersebut nantinya ditanam setiap tahun di IKN dan Pulau Kalimantan.

”Inilah showcase transformasi Indonesia dan tahun depan Indonesia berencana merayakan Hari Kemerdekaan di Nusantara untuk menunjukkan bahwa kita telah memiliki ibu kota baru meskipun selesainya ibu kota ini baru 15-20 tahun yang akan datang,” ujarnya.

Presiden Jokowi memperkirakan akan menjadi sebuah ide baik dan seru jika mahasiswa Stanford University melakukan tur studi ke Nusantara untuk melihat lebih dekat proses dan progresnya. Mereka nantinya dimungkinkan melakukan riset secara kilat dan belajar tentang sisi keberlanjutan dalam membangun kota hijau di IKN.

”Saya ini lulusan kehutanan, jadi jika nanti dibutuhkan saya bisa menjadi guide-nya. Kalau ada yang tertarik silakan tunjuk jari, karena saya memang sudah mendengar bahwa Stanford University akan membangun kemitraan dengan Otorita IKN di bidang pengembangan penelitan dan inovasi berkelanjutan,” katanya.

Pada bagian akhir kuliah umumnya, Presiden Jokowi menuturkan, dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin mengancam saat ini, kolaborasi menjadi sangat penting. Demikian pula dibutuhkan langkah strategis konkret. ”Tanpa itu tidak mungkin bagi kita untuk menjamin keberlanjutan satu-satunya bumi yang kita cintai ini,” ujar Presiden Jokowi.

Masih terkait transformasi di IKN, Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 13 November 2023 merilis, pemerintah terus mendorong percepatan transformasi digital dan inovasi untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Sejalan percepatan tranformasi digital dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk menuju Indonesia Emas 2045, Kementerian PUPR mendukung pemerintahan berbasis digital, salah satunya dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Dalam pembangunan IKN, Kementerian PUPR telah menerapkan komponen SPBE mulai dari tahapan perencanaan, konstruksi, hingga pengawasan. Salah satu implementasinya adalah menerapkan prinsip kerja kolaboratif.

”(Prinsip) collaborative work dengan memanfaatkan dan mengintegrasikan ekosistem model building information modeling atau BIM dan geographic information system atau GIS,” kata Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi Dadang Rukmana dalam Seminar Nasional Policy Brief pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LVII Tahun 2023 di Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.

Editor:

ANTONIUS PONCO ANGGORO

nusantara perubahan iklim presiden jokowi ibu kota negara transisi energi berita ikn aktual lawatan presiden