Presiden Jokowi: Geser ke Energi Hijau

Presiden Joko Widodo tegaskan komitmen pemerintah mewujudkan transisi energi dari berbahan fosil ke energi hijau yang lebih bersih. Pembangunan PLTU Indramayu 2 bukan prioritas.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Buruh tani memanen padi di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap Indramayu di Desa Karanglayung, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat (13/10/2023).

INDRAMAYU, KOMPAS — Presiden Joko Widodo kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan transisi energi dari berbahan fosil ke energi hijau yang lebih bersih. Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap, termasuk PLTU Indramayu 2, bukan prioritas.

”Semua yang berkaitan dengan kebutuhan listrik secara nasional, kita dukung. Tetapi, sekarang ini kita mulai bergeser ke energi hijau,” ucap Presiden menjawab pertanyaan Kompas terkait pembangunan PLTU Indramayu 2, Jumat (13/10/2023), di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Siang itu, Presiden meninjau panen di Desa Karanglayu, Kecamatan Sukra, di dekat lokasi PLTU Indramayu berkapasitas 3 x 300 megawatt (MW). Di sekitar pembangkit itu, menurut rencana akan dibangun PLTU 2 berkapasitas 1 x 1.000 MW yang akan memasok listrik area Jawa dan Bali.

Baca juga : Stok Batubara di PLTU Indramayu Tersisa Tiga Hari

Konstruksi PLTU yang terletak di sejumlah desa di Kecamatan Sukra dan Patrol ini direncanakan dibangun mulai tahun 2022. Namun, hingga kini, pembangunan di lahan lebih 270 hektar itu belum berlangsung. Padahal, sejumlah lahan telah dibebaskan untuk proyek strategis nasional itu.

Bahkan, dilansir dari laporan Reuters, pada Juni 2022 lalu, Jepang menarik diri dari pendanaan proyek PLTU Indramayu 2. Selain mendapatkan kritik dari pegiat lingkungan, keputusan menghentikan pendanaan itu juga sebagai komitmen Jepang dalam merespons perubahan iklim.

Presiden Jokowi mengakui, negara dengan julukan ”Negeri Matahari Terbit” itu tidak lagi mendanai PLTU Indramayu 2. Menurut Presiden, pemerintah telah fokus mengembangkan energi hijau, seperti pembangkit listrik tenaga surya, air, hingga panas bumi yang lebih ramah lingkungan.

”(Pembangkit listrik seperti) Itu yang akan kita berikan prioritas,” ucap Presiden. Presiden mencontohkan PLTS terapung di atas Waduk Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jabar, yang berkapasitas 192 megawatt-peak (MWp) dan dapat memasok listrik untuk 50.000 rumah tangga.

Saat ditanya kelanjutan proyek PT Pembangkit Listrik Negara itu, Presiden belum memastikan. ”Kalau ada PLTU itu harus supercritical (technology). Semua standar-standarnya itu ada saya kira, ada di Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral), yang tahu semua,” ujar Presiden.

Supercritical technology merupakan teknologi yang dapat mengurangi emisi di PLTU. Akan tetapi, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar Wahyudin menilai, teknologi itu masih menggunakan bahan bakar batubara yang tidak bersih.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Presiden Joko Widodo mengecek panen padi di Desa Karanglayung, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat (13/10/2023).

Kalau tetap membangun PLTU yang menghasilkan polusi, merampas ruang hidup rakyat, dan memicu konflik agraria, itu bukan energi bersih yang berkeadilan.

Padahal, lanjutnya, pemerintah telah berkomitmen mengalihkan energi kotor menjadi energi bersih melalui skema Kerja Sama Transisi Energi yang Adil (JETP) dan mekanisme transisi energi (ETM). Inisiatif itu muncul dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, November tahun lalu.

”Kalau tetap membangun PLTU yang menghasilkan polusi, merampas ruang hidup rakyat, dan memicu konflik agraria, itu bukan energi bersih yang berkeadilan,” ungkap Wahyudin. Pihaknya pun sejak awal telah menolak pembangunan PLTU di Jabar, termasuk di Indramayu.

Pasokan listrik di Jawa Bali, katanya, juga berlebih hingga 61 persen. ”Artinya, pembangunan PLTU di Jawa, terutama di Jabar, itu tidak dalam konteks memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi memasok industri. Seharusnya pemerintah fokus pada energi bersih,” katanya.

Baca juga : Transisi Energi Butuh Penguatan Regulasi

Ketua Jaringan Tanpa Asap Batu Bara Indramayu (Jatayu) Rodi mengatakan, pembangunan PLTU Indramayu 2 mengancam ruang hidup warga. ”Selama ini, kami, buruh tani, menggarap sawah untuk hidup. Kalau lahannya jadi PLTU, bagaimana sumber pangan kami?” ujarnya.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Buruh tani memanen padi di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap Indramayu di Desa Karanglayung, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat (13/10/2023).

Warga Desa Mekarsari, Patrol, ini pun telah berkali-kali mendesak pemerintah untuk membatalkan pembangunan PLTU Indramayu 2 dengan mengeluarkan proyek itu dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik. ”Kalau belum, kami akan terus menolak PLTU,” ucapnya.