Presiden: Pembangunan IKN untuk Ubah Pola Pikir agar Dapat Bersaing
Presiden Jokowi menyebut pembangunan IKN untuk membangun cara kerja baru dan mengubah pola pikir dalam melayani masyarakat. Hal ini dibutuhkan agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain dan terwujud pemerataan.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·3 menit baca
BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN - LAILY RACHEV
Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara Istighosah dan Doa Bersama Rabithah Melayu-Banjar yang digelar di Kompleks Pendopo Bersinar Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Jumat (17/3/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan Ibu Kota Nusantara bukan soal memindahkan secara fisik. Hal yang akan dibangun adalah cara kerja baru dan mengubah pola pikir agar Indonesia kompetitif terhadap negara-negara lain.
”Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Melayu-Banjar atas dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara yang sudah kita mulai dengan membangun infrastruktur, membangun istananya, membangun gedung-gedung kementeriannya,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada acara Istighosah dan Doa Bersama Rabithah Melayu-Banjar di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Jumat (17/3/2023).
Namun, Kepala Negara menuturkan, sebetulnya yang ingin dipindahkan bukanlah fisik. ”Kita ingin membangun cara-cara kerja yang baru, bagaimana melayani masyarakat (oleh) pemerintah. Cara-cara kerja baru, melayani dengan cepat, melayani dengan baik. Dan kita ingin juga, yang kedua, mengubah pola pikir, mindset, agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain,” katanya.
Kita ingin membangun cara-cara kerja yang baru, bagaimana melayani masyarakat (oleh) pemerintah. Cara-cara kerja baru, melayani dengan cepat.
Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi mengatakan, sekarang ini antarnegara saling bersaing dan berebut investasi dan lainnya. ”Jadi, sekali lagi, persaingan antarnegara itu sekarang tidak gampang dan tidak mudah. Sehingga, kalau kita tidak memunculkan cara-cara baru dalam bekerja, tidak memunculkan sebuah pola pikir baru dalam kita berkompetisi, ya, kita akan kalah. Terus hanya menjadi negara berkembang,” ujarnya.
Presiden Jokowi menuturkan banyak negara di Amerika Latin ataupun Asia yang dalam kurun waktu 70 tahun lebih hanya menjadi negara berkembang. ”(Hal ini) Karena tidak berani mengubah dirinya, mengubah SDM-SDM (sumber daya manusia) dengan cara-cara kerja baru. Bekerja keras mengubah pola pikir itu yang diperlukan ke depan sehingga yang muda-muda ini harus mau berubah, mau bekerja keras, karena saudara-saudara semuanya nanti akan bersaing dengan SDM-SDM dari negara lain,” katanya.
Kepala Negara mengatakan, Indonesia memiliki 17.000 pulau dengan 280 juta penduduk. Akan tetapi, 56 persen penduduk hidup di satu pulau, yaitu Jawa. ”(Sebanyak) 56 persen, 150 juta lebih itu penduduk Indonesia, hidup di Pulau Jawa,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Demikian pula, 58 persen produk domestik bruto atau perputaran uang ada di Pulau Jawa. ”Terus 17.000 pulau yang lain dapat apa? Iya, ndak? Oleh sebab itu, perlu yang namanya pemerataan, bukan Jawa-sentris, tetapi Indonesia-sentris. Kenapa infrastruktur itu dibangun banyak sekali di luar Jawa, ya, karena untuk pemerataan, untuk mendorong agar PDB (produk domestik bruto) ekonomi itu bisa keluar dari Pulau Jawa. Ini untuk mewujudkan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden Jokowi.
Hal ini termasuk pula pemindahan ibu kota negara. ”Dan ini, gagasan ini, sebetulnya sudah gagasan lama sekali, sudah sejak tahun 1960-an. Presiden Soekarno saat itu sudah merancang untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan, tapi tidak terealisasi. Presiden berikutnya juga merancang ingin membangun ibu kota baru, tidak terealisasi. Sekarang kita eksekusi dan sudah dimulai, insya Allah mungkin bisa dalam 10 tahun, bisa 15 tahun, akan selesai dan ibu kota kita di Nusantara,” kata Presiden Jokowi.
BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN - LAILY RACHEV
Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara Istighosah dan Doa Bersama Rabithah Melayu-Banjar yang digelar di Kompleks Pendopo Bersinar Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Jumat (17/3/2023).
Turut mendampingi Presiden pada acara tersebut, antara lain, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, dan Bupati Tabalong Anang Syakhfiani.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Abdullah Azwar Anas menuturkan, pihaknya mendapatkan tugas dari Presiden Jokowi untuk melakukan skenario-skenario pemindahan ke IKN. Hal yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemenpan dan RB adalah menyangkut jumlah aparatur sipil negar (ASN) yang akan pindah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Abdullah Azwar Anas menuturkan, pihaknya mendapatkan tugas dari Presiden Jokowi untuk melakukan skenario-skenario pemindahan ke IKN.
”Nah, ini kurang lebih 16.000 orang, ini kami simulasikan. Semula ada skenario 6.000, (tapi) kalau 6.000, kan, terlalu sepi. Maka, Bapak Presiden meminta ditambah termasuk skenario 20.000. Ketemulah skenario 16.000-an di mana 11.000-nya adalah ASN, selebihnya adalah tenaga dari hankam (pertahanan dan keamanan),” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara Istighosah dan Doa Bersama Rabithah Melayu-Banjar yang digelar di Kompleks Pendopo Bersinar Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Jumat (17/3/2023).
Rumah dinas bagi 16.000 orang yang akan pindah ke IKN tersebut telah diperintahkan untuk disiapkan. Hal yang menjadi pertimbangan dari Kemenpan dan RB adalah adanya insentif. ”Termasuk yang kami pikirkan justru bagaimana teman-teman ASN ini pindah, tapi tidak lagi kepikiran anaknya, (termasuk soal) sekolah anaknya,” katanya.
Terkait hal ini, Azwar Anas menuturkan, pihaknya menyampaikan kepada Otorita IKN dan Gubernur DKI Jakarta agar sekolah-sekolah yang bagus juga segera ada di IKN. ”Jadi, kalau di sana sudah ada sekolah, misalnya, kayak sekolah-sekolah internasional, sekolah-sekolah Islam yang bagus, dan sekolah lainnya yang bagus pindah sana, kan, bagus. Justru bagaimana untuk mempercepat pemindahan ke sana,” ujarnya.
Azwar Anas mengatakan, beberapa waktu lalu Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono datang ke Kemenpan dan RB. ”Justru saya kira menarik tawaran dari Pak Heru bagaimana bekerja sama dengan Gubernur DKI untuk memberikan insentif. Misalnya sekolah-sekolah, yang saya enggak sebut mereknya, yang bagus-bagus, yang digandrungi banyak orang sekarang, segera pindah ke sana dengan misalnya insentif perpajakan. Termasuk juga misalnya pusat-pusat perbelanjaan, kalau itu didorong (pindah) ke sana dengan intensif perpajakan di DKI, saya kira akan cepat,” katanya.
